Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter Hasto Wardoyo bilang, kalau orang Indonesia bahagia meskipun dia hidup di bawah garis kemiskinan.
Hasto yang juga dokter sepesialis kebidanan dan kandungan ini menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang dilakukan BKKBN.
Mengutip Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga, iBangga merupakan instrumen atau alat ukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Instrumen ini juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.
Terdapat tiga dimensi yang digunakan dalam alat ukur ini, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dan di dalam dimensi tersebut terdapat beberapa indikator yang digunakan, serta masing-masing skor berbeda dalam setiap dimensi. Sementara temuan dalam survei iBangga 2024, kebahagiaan menempati skor tertinggi yaitu 72, disusul ketenteraman skor 56, dan kemandirian di skor 51.
“Ternyata, masyarakat Indonesia walaupun miskin tetap bahagia,” kata Hasto.
“Miskin tapi bahagia, begitu kenyataannya, masih bisa bersyukur. Meskipun masih miskin tapi tidak sedih,” dia menambahkan.
Hasto mencontohkan indeks ketenteraman melalui pasangan suami-istri yang sah adminsitratif, akan berbeda dengan pasangan yang tidak memiliki bukti sah pernikahan.
“Kalau istri simpanan, pasti nilai ketenteramannya rendah. Yring-uringan karena dikejar-kejar rasa bersalah. Belum tenteram karena perceraian juga tinggi,” beber Hasto.
Di dimensi kemandirian dia mencontohkan dengan kaitan ekonomi. Misalnya saja dengan skor yang di dapat di angka 50-an, artinya keluarga belum bisa mencukupi biaya pendidikan dan kebutuhan dasar yaitu makan.
“Bukankah rakyat Indonesia banyak yang menengah ke bawah,” kata Hasto.
Sementara dalam indeks kebahagiaan yaitu berkaitan erat dengan kehidupan sosial keluarga dalam suatu masyarakat, seperti gotong-royong,berkomunikasi, interaksi, rekreasi, dan lain sebagainya.
“Itu memang happy kita. Kalau di kampung jaga gardu, ronda ramai-ramai, ketawa-ketawa, padahal utangnya banyak,” kata mantan Bupati Kulon Progo, Yogyakarta, periode 2011-2019 ini.
Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam pernyataanya di laman resmi Kementerian Keuangan mencatat penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Data ini pula yang dimunculkan Badan Statistik Nasional (BPS) pada 1 Juli 2024 lalu. Kemenkeu mencatat angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.
Penurunan angka kemiskinan ini diklaim terjadi di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan terjadi penurunan ke level 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Setidaknya pada Maret 2024 sebanyak 25,2 juta keluarga miskin di Indonesia adalah orang-orang yang pengeluaran dalam sebulan berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Dan mereka yang memiliki pengeluaran di atas jumlah tersebut dianggap tidak masuk dalam garis kemiskinan.
Kendati demikian, Smeru Research Institute pernah mengkritik data survei angka kemiskinan yang disampaikan BPS itu. Karena angka kemiskinan Indonesia hanya tersedia hingga tingkat kabupaten/kota namun tidak cukup mengingat area kabupaten/kota Indonesia cukup luas dan jumlah penduduk banyak.
Selain mengetahui jumlah orang miskin di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut.
