Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berupaya menjalin komunikasi dengan partai lain agar bisa mengusung calonnya di Pilgub Jakarta 2024. PDIP masih membutuhkan setidaknya tujuh kursi lagi untuk mengamankan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029.
Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Hasto Kristiyanto menyebut partainya berpotensi koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilgub Jakarta. Namun, PDIP harus menunggu Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Ya, kita tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi,” kata Hasto kepada wartawan di Plaza Timur Senayan, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Hasto menegaskan, PDIP akan mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa yang berani mengambil keputusan, meskipun ada intimidasi.
“Maka, semangat kemerdekaan ini semangat untuk beruasara. Semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan dan pendapatnya,” ujar Hasto.
“Semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan partai politik untuk mengambil keputusan,” sambungnya.
Kendati demikian, PKB juga masih berpeluang merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Apabila itu terjadi, otomatis PDIP tidak bisa mengusung calonnya di Pilgub Jakarta karena kurang kursi.
Gagalnya PDIP meramaikan Pilgub Jakarta bisa mengulang sejarah yang sama seperti pada Pemilu 1997. Kala itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak bisa ikut pemilu.
“Secara empiris tahun 97 kami dilarang untuk ikut pemilu, tetapi akhirnya pemilu tidak memiliki legitimasi dan kemudian pemerintah jatuh oleh gerakan mahasiswa,” ungkit Hasto.
Hasto mengatakan, pihak-pihak yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Ia meminta untuk tidak mengkerdilkan suara rakyat, apalagi membodohinya.
“Siapa yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siapa yang menanam angin akan menuai badai. Itu falsafah yang harus kita yakini. Jangan kerdilkan suara rakyat, jangan bodohi rakyat, biarkan mereka dengan kedaulatannya menentukan pemimpinnya,” tandas Hasto.
Muncul Duet Anies-Rano
Sebelumnya, muncul duet Anies Baswedan dengan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Bahkan, poster Anies-Karno beredar di media sosial. Menurut Hasto, duet mantan Gubernur Jakarta dengan pemeran si Doel itu merupakan aspirasi dari akar rumput.
“Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah,” kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Hasto mengatakan, suara dari arus bawah itu akan dicermati untuk ditindaklanjuti. PDIP juga akan melihat pergerakan rakyat. Namun, soal Pilgub Jakarta pihaknya masih menunggu langkah dan arahan dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
“Kami sebagai partai kan punya disiplin, sehingga kami menunggu keputusan dari ketua umum,” tuturnya.
PKB Akan Umumkan Cagub Jakarta sebelum Muktamar
PKB sejauh ini masih belum mengumumkan akan berlabuh ke koalisi mana. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan, partainya akan mengumumkan calon yang diusungnya di Pilgub Jakarta sebelum Muktamar PKB ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“(Sebelum muktamar) sudah (ada keputusan). Semoga tanggal 23-an. Semoga ya,” kata Syaiful di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Menurut Syaiful, PKB belum memastikan partainya akan kembali mengusung Anies saat Pilpres atau merapat ke KIM Plus. Namun, muncul usulan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk mengusung mantan Mendikbud itu.
“Belum kita putuskan, tapi DPW sudah mengusulkan,” katanya.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga belum bisa memastikan akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Ia mengatakan, soal kontestasi politik di Jakarta ada tim yang menanganinya dan dia mengaku tidak bisa mengintervensi.
“Belum ada kepastian. Ya, usulan dan aspirasi DPW menjadi perhatian DPP. Tapi Pilkada ini ada satu tim yang memang menangani. Saya pun tidak bisa intervensi, yaitu Desk Pilkada, itu akan ditentukan dalam waktu secepatnya,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Penulis: Chairil Mustami
