Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional XI, Selasa-Rabu, 20-21 Agustus 2024, di JCC Jakarta. Dinamika dan gejolak politik internal Golkar tidak pernah lepas sejak Orde Baru hingga reformasi.
Namun, dalam Munas XI yang diselenggarakan partai yang berdiri 20 Oktober 1964 ini, suksesi kepemimpinan nampaknya akan minim gejolak.
Kendati persoalan sempat muncul ketika Ketua Umum Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kepemimpinannya pada Minggu (11/8/2024), namun guncangan tersebut dapat teratasi dengan cepat dan partai berlambang beringin ini segera melantik Plt Ketua Umum dengan tugas mengantarkan Golkar ke Rapat Pimpinan Nasional dan Munas.
Guncangan demi guncangan di dalam tubuh Golkar selalu mewarnai setiap suksesi kepemimpinan. Tapi, ketegangan dalam setiap suksesi merupakan ciri khas yang membedakan Golkar dengan partai lainnya yang justru hanya bersandar pada ketokohan.
Tensi tinggi di internal Golkar tidak hanya terjadi di era Reformasi, tapi sudah mulai muncul ketika zaman Orde Baru. Konflik demi konflik yang dilalui inilah yang kemudian menjadikan Golkar piawai mengelola ketegangan dan membawa konsensus yang kuat bagi roda organisasi.
Robohnya rezim Orde Lama menandai babak baru politik Indonesia. Tahun 1971 Pemilu pertama pasca tumbangnya rezim Soekarno. Dalam laman kpu.go.id, Golkar yang menjadi peserta Pemilu di antara 9 partai lainnya (NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba) tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 34.348.673 suara atau sebesar 62,82 persen.
Perolehan itu membawa Golkar sebagai pemilik mayoritas kursi di parlemen dengan jumlah 325 kursi. Salah satu faktor yang membawa partai ini memenangkan Pemilu kala itu adalah menyuarakan jargon pembangunan Indonesia yang selaras dengan visi pemerintahan Soeharto yang mempercepat pemulihan ekonomi guna percepatan pembangunan.
Apa yang disuarakan itu tentunya menjadi denyut baru masyarakat yang terjerat persoalan ekonomi dan sosial di ujung pemerintahan Soekarno. Kesuksesan Golkar terus melaju hingga tumbangnya rezim Soeharto pada 1998.
Namun, apakah Golkar ikut tumbang seiring lengsernya Soeharto?
Konflik Memperkokoh Beringin
Seperti lambang partainya, Beringin tetap kokoh berdiri di tengah hujatan masyarakat. Ada kesan partai ini warisan Orde Baru yang akan beroperasi serupa ketika Soeharto berkuasa: sebagai alat pemerintah.
Awal reformasi bisa jadi massa sulit Golkar untuk tetap berdiri kokoh di tengah iklim politik yang panas. Akbar Tandjung sebagai nakhoda Golkar hasil Munaslub menanggung beban cukup besar, yaitu menjawab pertanggungjawaban dosa-dosa massa lalu dan ancaman pembubaran partai.
Format kekuatan politik ketika Orde Baru ada di ABRI, birokrat, dan Golkar. Tak ayal Golkar saat itu tidak dapat dipisahkan dari militer dan birokrat.
Munaslub pertama di era Reformasi merupakan momentum strategis dalam menata kembali sistem organisasi partai. Golkar tampil dalam paradigma baru degan struktur dan mekanisme yang juga baru dalam pengambilan keputusan. Dan, berupaya lepas dari pandangan lekat militer dan birokrat.
Stigmatisasi adalah tantangan dari luar ke dalam Golkar. Tantangan dari dalam tidak kalah panas. Konflik di internal menyeruak manakala muncul banyak faksi: kubu Habibie, Akbar Tandjung, Ginandjar, Harmoko, Try Sutrisno. Sementara kubu Sudharmono terdapat Rachmat Witoelar, Sarwono Kusuma Atmaja, dan Siswono Yudhohusodo. Kubu Edi Sudrajat dan Sudharmono memiliki kepentingan untuk menggusur kubu Habibie. Namun pada akhirnya Munaslub dimenangkan oleh kubu Habibie dengan mengusung Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum.
Kekalahan Munaslub menyebabkan tokoh-tokoh Golkar memutuskan keluar dari partai dan mendirikan gerakan sendiri. Sebut saja Kemal Idris, Siswono Yudhohusodo, dan Edi Sudrajat yang mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).
Guncangan Golkar belum berhenti. Era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Golkar kembali menghadapi gelombang dari luar. Partai ini terancam dibekukan setelah Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001. Salah satu butir dalam Dektrit itu adalah membekukan Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung berpendapat pembekuan Partai Golkar tidak berkekuatan hukum tetap. Karena pembekuan Golkar merupakan wewenang MA berdasarkan pasal 17 ayat (2) UU No.2/1999.
Pada Munas 2004, dinamika internal kembali terjadi. Akbar Tandjung berhadapan dengan faksi Agung Laksono dan Surya Paloh. Namun, Jusuf Kalla kemudian hadir dan merangkul Surya Paloh dan Agung Laksono untuk mengalahkan Akbar Tandjung.
2009 gejolak politik kembali terjadi. Konflik Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla mewarnai Munas VIII di Pekanbaru. Akbar mengusung calonnya Aburizal Bakrie atau Ical sementara Kalla samar-samar berada di belakang Surya Paloh.
Ketegangan ini muncul soal posisi Golkar yang berada di pemerintahan atau memilih oposisi. Akbar berupaya Golkar untuk mendukung pemerintahan, sementara Kalla sebaliknya. Dia meminta Golkar tidak menjadi partai murahan yang meminta kekuasaan kepada pemerintah.
Beberapa kandidat ketua umum menolak terpilihnya Ical sebagai ketua umum periode 2009-2014. Tuduhannya adalah pemilihan sarat kecurangan dengan adanya politik uang. Surya Paloh kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan NasDem dan kemudian bermetamorfosa menjadi partai hingga saat ini.
Jelang Munas IX, konflik kembali muncul di antara dua faksi, yaitu kubu Ical dan Agung Laksono. Kedua kelompok ini bersikukuh menggelar Munas dengan jadwal masing-masing. Kubu Ical sepakat Munas digelar November 2014, sementara kubu kontra mengagendakan Munas berlangsung Desember 2014.
Munas yang digelar 29 November- 3 Desember 2014 kembali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum. Namun kubu Agung Laksono menolak dan menggelar Munas tandingan di Ancol 6-7 Desember dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umumnya.
Ini adalah konflik terpanjang Golkar yang berakhir hingga 2016 dengan terbitnya SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Munas Bali hasil rekonsiliasi kubu Ical dan Agung.
Mei 2016, Setya Novanto Munaslub Golkar memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar baru hingga 2019. Belum selesai massa tugas, Novanto terjerat kasus korupsi dan kursi Golkar 1 diisi oleh Idrus Marham selaku Plt yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal.
Tensi internal Golkar kembali menghangat di 2019 jelang Munas. Pemilihan ketua umum diwarnai konflik antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Konflik mereda manakala Bambang diusung menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.
Airlangga sukses membawa Golkar memperoleh suara terbanyak kedua di Pemilu 2024. Mengacu pada hasil rekapitulasi, PDIP memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2024 kali ini dengan 25.387.279 suara dari 151.796.630 suara atau sebesar 16,72 persen. Posisi kedua, Golkar memperoleh 23.208.654 suara atau 15,28 persen.
Suara Golkar meningkat signifikan dibandingkan pada Pemilu 2019, yang memperoleh 17.229.789 atau 12,31 persen. Sementara di 2024, Golkar memperoleh 15,29 persen.
Namun, jelang akhir massa jabatan Desember 2024, kabar mengejutkan datang dari Airlangga yang mengumumkan mundur dari kursi kepemimpinan. Langkah ini memunculkan beragam spekulasi liar, salah satunya adanya intervensi sosok powerful untuk menggusur Airlangga dari kursi Golkar.
Agus Gumiwang selanjutnya ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum Golkar. Dia akan mengantarkan Golkar ke Rapimnas dan Munas 20-21 Agustus 2024.
Namun, dinamika jelang suksesi tidak tampak seperti periode-periode sebelumnya. Dalam Munas kali ini hanya ada calon tunggal Bahlil Lahadalia yang lolos verifikasi sebagai calon ketua umum.
Sementara berkas Ridwan Hisjam yang ikut mendaftar sebagai calon ketua umum dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Ketua Steering Commitee Rapimnas dan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar, Adies Kadir.
“Steering Committee melalui komite pemilihan telah menemukan satu orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama saudara Bahlil Lahadalia,” kata Adies di kantor DPP Partai Golkar, Senin (19/8/2024).
Jumlah dukungan yang menjadi salah satu syarat telah dikantongi Bahlil sebanyak 469 dari 558 suara. Artinya Bahlil telah mengantongi 83 persen suara dari DPD I dan DPD II. Dengan demikian Bahlil mengantongi lebih dari 30 persen dukungan yang disyaratkan.
Lantas, apakah Munas nanti akan aklamasi dalam penentuan ketua umum atau ada kejutan ketika munas berlangsung?
