Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara soal kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta secara sepihak untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun) di Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.
Mahfud mengingatkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas dalam mengusut kasus tersebut. Menurut dia, jika sudah mangkir tiga kali, pencalonan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta melalui jalur independen dinyatakan tidak sah dan bisa dipidana karena melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Jika sudah dipanggil 3 kali, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tidak hadir, Bawaslu perlu memutuskan secara in absentia bahwa pencalonannya tidak sah karena pencatutan masif KTP secara melawan hukum. Setelah itu dibawa ke proses pidana karena pelanggaran UU PDP, UU ITE, KUHP, dan lain-lain,” tulis Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini di X melalui akun @mohmahfudmd, dikutip Rabu (28/8/2024).
Dharma-Kun dan KPU DKI Mangkir Dua Kali, Bawaslu Layangkan Panggilan Ketiga
Sebelumnya, Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Dharma-Kun dua kali mangkir dari pemanggilan Bawaslu DKI Jakarta. Pemanggilan ini terkait pencatutan NIK warga Jakarta secara sepihak.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Benny Sabdo mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta telah melayangkan panggilan ketiga untuk pemeriksaan Dharma-Kun. Ia meminta pasangan calon kepala daerah dari jalur independen itu bersikap kooperatif.
“Dharma dan Kun sudah dipanggil oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta sebanyak dua kali, tetapi mereka tidak hadir. Hari ini adalah panggilan ketiga. Kami meminta agar mereka bersikap kooperatif,” kata Benny, Minggu (25/8/2024).
Selain Dharma-Kun, KPU DKI Jakarta juga dipanggil untuk ketiga kalinya Sebelumnya, Sentra Gakkumdu Bawaslu telah melayangkan pemanggilan dua kali kepada KPU DKI Jakarta terkait kasus NIK yang dicatut mendukung Dharma-Kun, namun tidak hadir pada dua panggilan sebelumnya.
“Sentra Gakkumdu juga memanggil KPU Jakarta, namun tidak hadir. Hari ini kami panggil kembali KPU DKI Jakarta. Kami minta supaya mereka kooperatif,” ujar Benny.
Terkait kasus pencatutan NIK warga Jakarta yang mendukung Dharma-Kun, Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pelapor, saksi korban, ahli teknologi informasi (IT), dan ahli hukum pidana pemilihan.
Dharma-Kun Dinyatakan Memenuhi Syarat Maju Pilkada Jakarta Jalur Independen
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Kamis (15/8/2024).
Berdasarkan hasil verifikasi faktual terakhir, Dharma-Kun mengantongi 677.468 dukungan. Angka ini melebihi batasan minimal pencalonan jalur independen untuk Pilkada Jakarta sebanyak 618.968 syarat dukungan.
Namun, warganet di media sosial ramai mengeluhkan data pribadinya digunakan sepihak untuk mendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Dharma-Kun. Padahal, mereka sama sekali tidak pernah memberi dukungan, bahkan sebagian warganet tidak kenal dengan Dharma-Kun.
Dharma-Kun Daftar ke KPU 29 Agustus 2024
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pasangan Dharma-Kun mengonfirmasi akan mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen pada 29 Agustus 2024. Namun, Wahyu belum tahu jam berapa mereka daftar.
“Kami belum tahu jam mereka datang. Namun, kami akan terus menghubungi bakal calon yang dimaksud supaya mereka tidak lewat datang pada 23.59 WIB,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Untuk diketahui, pendaftaran Pilkada Jakarta dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Khusus hari terakhir, pendaftaran akan dilaksanakan pukul 08.00 hingga 23.59 WIB.
Penulis: Chairil Mustami
