Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan. Ada banyak hal yang menjadi perbincangan miring di media sosial terkait penyelenggaraan ajang bergengsi olahraga nasional tersebut.
Kondisi Fasilitas Venue yang Memprihatinkan
Salah satu yang paling disorot adalah akses menuju venue pertandingan voli di Sport Center Provinsi Sumatera Utara yang berada kawasan Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang becek dan berlumpur.
Dalam unggahan @irfanmbappe di X, sejumlah atlet terlihat jalan perlahan melewati kayu-kayu sebagai pijakan agar tidak terkena genangan air lumpur. Banyak warganet yang menyayangkan fenomena ini terjadi di ajang kompetisi olahraga tingkat nasional.
Terkait hal ini, koordinator bidang venue dan perlengkapan voli ruangan, Sugianto Asta buka suara. Ia mengatakan, sarana di dalam pertandingan ini sudah layak dipertandingkan, tapi jalan penghubungnya masih mengalami kendala, apalagi jika hujan turun.
“Iya, memang benar ini becek di luar jadi sepatu mereka lengket. Jadi begitu masuk tanah terikut. Itu pun kami dengan petugas kebersihan sudah standby langsung dibersihkan semua lapangan lapangannya menyapu lantai,” jelas Sugianto, Selasa (10/9/2024).
Polemik Makanan Atlet
Sejumlah atlet dan ofisial membagikan menu makanan PON dalam bentuk nasi kotak yang dianggap tidak layak, di antaranya ada makanan yang sudah basi.
Miris, fenomena ini terjadi di event olahraga nasional. Padahal harga satu porsi makanan untuk atlet Rp50.900. Jika ditotalkan, anggaran konsumsi untuk atlet, pelatih, dan ofisial mencapai Rp42 miliar lebih.
“Nasi kotak PON 2024 yg katanya budgetnya 50rb. Mahal jg ya bahan makanan disini. Mungkin supply bahan baku ny lagi langka. Tapi sepertinya lebih langka lagi integritas di negara ini,” cuit akun @benedictsakti di X, dikutip Senin (16/9/2024).
Menanggapi polemik konsumsi atlet, pelatih, dan ofisial PON 2024, Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh Jufridani langsung turun tangan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada bidang konsumsi dengan melibatkan BPKP Aceh, Inspektorat Aceh serta BPKP Pusat.
Namun, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah makanan dengan harga satuan tersebut layak atau tidak. Tim BPKP Aceh yang melibatkan Inspektorat Aceh dan BPKP Pusat akan mengumpulkan dokumen dan data di lapangan.
“Kita belum pada taraf menilai layak atau tidak, saat ini tim BPKP sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi ril yang ada di lapangan yang nantinya data dan dokumen akan kita gunakan untuk melakukan review pertanggungjawaban pada saat mereka melakukan pembayaran,” kata Jufridani dalam konferensi pers di Media Center PON XXI Aceh, Kamis (12/9/2024).
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengakui makanan yang disediakan memang tidak layak sejak sebelum pembukaan PON 2024. Akan tetapi, dia menyebut masalah tersebut langsung segera diatasi.
“Sehari sebelum pembukaan saya mengevaluasi dan melihat memang sudah terlihat ini ada masalah khususnya di masalah konsumsi, karena sehari sebelum opening ceremony pertandingan sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya dan itu sudah menjadi catatan,” kata Dito saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemenpora dan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
“Saat kami ke sana memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Dan di situ kami cek bahwa itu memang tanggung jawab pemerintah daerah. Nah tapi, waktu Aceh langsung menanggapinya dengan cepat pada malam itu juga dari gubernur dan juga KONI dan juga PB PON dan panitia langsung mengadakan rapat koordinasi dan alhamdulillah baik yang ada minor di lokal itu langsung diubah pelayanannya,” tambahnya.
Sehari setelahnya, Dito membantah nasi kotak yang viral di media sosial diperuntukkan untuk atlet, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, nasi boks tersebut diperuntukkan bagi panitia pelaksana dan perangkat pertandingan.
“Kita harus jelaskan kalau yang beredar di sosial media itu (sambil menunjukkan contoh nasi boks), seperti ini yang resmi diberikan di PON XXI wilayah Sumut. Dan ini khusus yang diberikan untuk panpel, LO dan seluruh perangkat pertandingan,” kata Dito di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Medan, Jumat (13/9) malam, dikutip dari laman kemenpora.go.id.
“Jadi, bukan untuk atlet. Tadi saya sudah melihat langsung dan saya hitung kalau di satu boks ini ada 1.000 kalori, karena nasinya sendiri saja sudah 400-an kalori belum lagi ditambah daging atau ayam dengan telur dan sayur. Jadi sekali lagi ini bukan untuk atlet,” tandasnya.
Dito menjelaskan, konsumsi khusus atlet disediakan dari hotel mereka menginap. Pagi prasmanan, siang dikirim pihak hotel ke venue, dan malam prasmanan lagi di hotel.
“Jadi bukan nasi kotak. Mereka full board dari hotel. Jadi perlu disosialisasikan ini. Saya juga yakin ini isinya sudah mantap kalau untuk non atlet ini pengemasannya juga dijaga oleh dokter gizi,” ujarnya.
“Kalau untuk atlet ini proteinnya di-double gizinya. Ada hitungan antara protein dan karbonya. Kalau nggak salah kalorinya juga di double. Jadi dari gizi, protein dan karbonya, sudah dihitung dokter gizi,” tambahnya.
Wasit Kontroversial
Wasit sepak bola putra yang memimpin pertandingan perempat final antara tim Sulawesi Tengah (Sulteng) dan tuan rumah Aceh menjadi sorotan. Keputusan-keputusan wasit dianggap kontroversial, sampai-sampai pengadil lapangan tersebut dihajar oleh pemain Sulteng hingga terkapar.
Buntut kejadian ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bakal mengerahkan wasit Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin sisa pertandingan sepak bola putra pada PON 2024.
“Pak Erick Thohir (Ketum PSSI) sudah meminta pertandingan di semifinal dan final bisa berlangsung fair, dengan mengganti semua wasit dengan wasit dari Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin pertandingan dan final,” kata Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga, Minggu (15/9/2024).
“Pak Erick juga sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin, beliau sudah membentuk tim untuk itu,” tambahnya.
Dugaan Penyelewengan Dana PON 2024
Selain itu, melihat fakta ketidaksiapannya infrastruktur hingga karut-marutnya distribusi dan penyajian konsumsi ke atlet, muncul dugaan penyelewengan dana PON 2024. Menpora Dito menyatakan akan mengusut tuntas dugaan tersebut.
“Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan crosscheck apakah itu fakta atau tidak. Kan yang beredar di sosial media itu karena ada beberapa yang dikirim nasi boks. Nampaknya isinya seperti kurang. Dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan infrastruktur akses seperti belum siap,” ujar Dito di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Di sisi lain, Polri telah membentuk satuan tugas khusus (satgas) untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan dana PON XXI Aceh-Sumut yang terdiri dari personel Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Polda Sumatera Utara.
“Dalam rangka menindaklanjuti permintaan Kemenpora tersebut, Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana korupsi melakukan koordinasi, kolaborasi, dan membentuk satgas pendampingan,” ujar Kabagpenum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Erdi Chaniago dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2024).
Penulis: Mustami
