Ilustrasi (Fotor)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan dengan tegas bahwa informasi tentang Gunung Ciremai yang akan meletus dan adanya gempa susulan yang lebih besar dalam waktu dekat adalah hoaks dan tidak berdasar.
Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut Gunung Ciremai akan meletus disertai dengan gempa dahsyat. Kabar itu beredar viral dan bikin heboh media sosial.
Menurut BMKG, prediksi pasti mengenai waktu dan kekuatan gempa tidak mungkin dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan BMKG telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi situasi dan menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
Klarifikasi ini bertujuan mencegah kepanikan dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dipercaya, mengandalkan sumber resmi seperti BMKG dan BPBD.
Yang patut diperhatikan adalah bahwa pembuat dan penyebar hoaks atau kabar tak benar bisa berimplikasi hukum yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia.
Berikut adalah beberapa aspek hukum yang relevan terkait penyebaran hoaks di Indonesia:
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE, seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana.
Hukuman untuk pelanggaran ini bisa berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga menyebutkan bahwa penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 mengatur bahwa siapa saja yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat dapat dipidana.
Hukuman untuk tindakan ini bisa berupa pidana penjara hingga 10 tahun, tergantung pada dampak dari berita atau informasi yang disebarkan.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong atau fitnah yang menyebabkan diskriminasi, kebencian, atau kekerasan terhadap ras dan etnis tertentu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
Pencegahan dan Penegakan Hukum
Pemerintah dan pihak berwenang aktif mengawasi dan menindak penyebaran hoaks, terutama melalui media sosial dan platform digital. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Kesadaran Masyarakat
Peningkatan literasi digital di masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks. Masyarakat diharapkan untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima, memverifikasi sumber, dan mengandalkan informasi dari pihak berwenang atau sumber yang dapat dipercaya.
Kondisi Gunung Ciremai
Gunung Ciremai, yang terletak di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, saat ini berada pada status Level I (Normal), yang berarti tidak ada aktivitas vulkanik signifikan yang mengindikasikan potensi letusan dalam waktu dekat.
Kabar tentang gunung ini akan meletus dan adanya gempa susulan yang lebih besar adalah hoaks. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai telah menegaskan bahwa tidak ada ancaman langsung dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait (Balai TN Gunung Ciremai) .
Efek Negatif Penyebaran Hoaks tentang Bencana Gunung Meletus:
Hoaks dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat, yang bisa mengarah pada tindakan gegabah seperti evakuasi yang tidak perlu. Selain itu juga akan menganggu bisnis lokal, terutama di sektor pariwisata, bisa mengalami penurunan pendapatan karena wisatawan yang membatalkan kunjungan.
Efek lainnya, masyarakat mungkin lebih sulit memercayai informasi resmi di masa mendatang, yang dapat memperburuk situasi jika bencana benar-benar terjadi. Ada juga gangguan psikologis, orang-orang yang terpengaruh oleh hoaks bisa mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan.
Dengan adanya upaya penegakan hukum dan peningkatan literasi digital, diharapkan masyarakat bisa lebih waspada dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Penulis: Purba Handayaningrat
