Golkar telah menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur, Minggu 11 Agustus 2024. Tugas Agus selanjutnya adalah menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum definitif menakhodai Partai Golkar.
Penetapan Agus yang juga Menteri Perindustrian tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa 13 Agustus 2024. Penetapan Agus sendiri berlangsung cepat yaitu sekitar 30 menit terhitung ketika rapat dibuka. Tidak ada perdebatan alot ketika nama Agus Gumiwang mencuat sebagai calon Plt Ketua Umum.
Pada 2014, Agus Gumiwang berseberangan dengan partainya yang kala itu mendukung Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Demokrat.
Sementara kubu Jokowi-JK tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang didukung lima partai, yaitu PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PKP.
Saat itu, Agus Gumiwang yanng dianggap mbalelo dari ketetapan partai dicopot dari kursi Wakil Ketua Komisi I dan digeser ke Komisi X. Pencopotan itu tentu saja atas perintah Abu Rizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Pada Munas IX Golkar di Bali, peserta memutuskan memecat Agus Gumiwang dari partai. Dia dianggap membangkang tidak sesuai dengan AD/ART partai. Bukan hanya Agus, peserta juga memecat Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.
“Munas IX Partai Golkar memberhentikan sebagai anggota Partai Golkar terhadap Agus Gumiwang dan Nusron Wahid,” kata Ketua Steering Committee Munas IX, Nurdin Halid, Selasa 2 Desember 2014, di Hotel Westin, Bali.
Golkar kala itu menghadapi dualisme kepemimpinan, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Namun nama-nama yang dipecat tersebut kemudian direhabilitasi oleh Menkum HAM Yasonna Laolly melalui SK Kemenkum HAM terkait kepengurusan hasil Munas Riau.
Agus kemudian duduk di Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang dijerat kasus korupsi. Dia kembali duduk di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Perindustrian hingga saat ini.
Dalam tesis Riyono Asnan (2006) berjudul “Sirkulasi Elite Golkar Pasca Orde Baru”, melihat bagaimana kepentingan negara ikut mempengaruhi proses sirkulasi elite. Dalam Teori Elite yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca, Vilfredo Paretto, C. Wright Mills dan Robert Michels, mereka yang disebut kelompok elite adalah yang dalam struktur masyarakat sosial memiliki kemampuan, kekayaan, dan kecakapan tertentu.
Bagaimana kepentingan negara ikut mempengaruhi proses sirkulasi elite tampak dari Munaslub 1998 di mana kepentingan negara terpersonifikasikan ke dalam diri B.J. Habibie. Habibie sangat berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga ia perlu menempatkan orang kepercayaannya untuk memimpin Golkar, yakni Akbar Tandjung.
Sedangkan dalam Munas VII Golkar di Bali, kepentingan negara terwakili pada diri Jusuf Kalla. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sangat berkepentingan untuk menjinakkan sikap oposisi Golkar yang tergabung dalam koalisi kebangsaan.
Langkah ini diambil untuk mengamankan kebijakan pemerintah agar mendapat dukungan dari parlemen. Dukungan dari parlemen ini sangat penting untuk memperkokoh kebijakan
pemerintah dan untuk menjamin kelangsungan program pemerintah, maka negara perlu menguasai Partai Golkar.
Nah, apakah pemilihan Agus Gumiwang yang kini mengemban tugas mengantarkan Golkar ke Rapimnas dan Munas ke XI untuk mencari Ketua Umum Golkar definitif, bagian dari kepentingan negara yang diwakili pemerintah saat ini untuk kelangsungan program pemerintah ke depan?
Perlu dicatat, Golkar mengacu pada hasil rekapitulasi, PDIP memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2024 kali ini dengan 25.387.279 suara dari 151.796.630 suara atau sebesar 16,72 persen. Posisi kedua, Golkar memperoleh 23.208.654 suara atau 15,28 persen.
Posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan 20.071.708 atau 13,22 persen. Disusul oleh PKB dengan 16.115.655 atau 10,62 persen. Di urutan kelima, ditempati NasDem dengan 14.660.516
Adapun suara Golkar meningkat signifikan dibandingkan pada Pemilu 2019, yang memperoleh 17.229.789 atau 12,31 persen. Sementara di 2024, Golkar memperoleh 15,29 persen.
