Warga Jakarta kaget Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.
Mereka yang merasa dirugikan lantaran memberikan dukungan pada Dharma-Kun protes di media sosial. Menurut pengakuan warga Jakarta yang jadi korban, jangankan mendukung, kenal saja saja tidak dengan paslon independen itu.
“Saya sendiri tidak mengetahui paslon tersebut. Kenal saja tidak, apalagi memberikan dukungan. Itu kan tidak masuk akal ya ketika kami tidak mengenal mereka, tidak pernah bertemu mereka, tiba-tiba di website KPU menyatakan bahwa NIK kami dipakai untuk mendukung mereka,” kata Juan Robin, Jumat (16/8/2024).
Setelah ramai dugaan pencatutan NIK untuk mendukung Dharma-Kun, sejumlah pihak yang berwenang memberikan tanggapan. Berikut respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
KPU Akan Tindak Lanjuti
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata akan menindaklanjuti soal dugaan pencatutan NIK untuk mendukung calon perseorangan di Pilkada Jakarta.
“Yang pasti kami menindaklanjuti apa yang sedang, dinamika yang terjadi, menjelang malam kemarin sampai sore ini,” kata Wahyu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan bahwa data yang masuk ke situs info pemilu KPU adalah gabungan dari data verifikasi administrasi dan faktual.
“Jadi datanya itu tergabung ya, data verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual, itu yang kami berikan tadi masukkan kepada KPU pusat bahwa ini sebenernya data sudah tidak memenuhi syarat,” kata Dody di Jakarta.
Dody kemudian mencontohkan soal pencatutan NIK anak Anies Baswedan. Ia mengatakan, setelah diperbaiki, sudah tidak terdata lagi sebagai yang memberi dukungan Dharma-Kun karena tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.
“Kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah sehingga seharusnya sudah tidak muncul dalam info pemilu,” tuturnya.
Dody mengatakan, paslon independen Dharma-Kun sejauh ini masih dinyatakan memenuhi syarat dan bisa maju di Pilkada Jakarta. Keputusan itu berpegang pada hasil rapat pleno pada Kamis (15/8/2024). Dharma-Kun memiliki 677.468 data dukungan,melebihi minimal dukungan yang disyaratkan.
“Kecuali nanti Bawaslu memberikan rekomendasi sejumlah data yang memang ternyata tidak memberikan dukungan dan itu disertai dengan bukti autentik tentu kami harus tidak lanjuti,” ujar dia.
Dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual, Dody menyebut KPU DKI Jakarta tidak menanyakan sumber dan cara mengumpulkan NIK sebagai syarat dukungan jalur independen. Dia meminta publik menanyakan soal itu kepada Dharma-Kun karena di luar wewenangnya.
“Soal sumber data, KTP dan sebagainya bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon. Sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami. Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual,” kata Dody.
Dukcapil: Tidak Ada Kebocoran Data
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi memastikan tidak ada kebocoran data yang menyebabkan NIK warga Jakarta digunakan sepihak untuk mendukung Dharma-Kun.
“Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah,” kata Teguh.
Ia menegaskan, Dukcapil tidak terlibat dalam penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu di Pilkada Jakarta. Namun demikian, pengambilan nama dan NIK tanpa seizin pemilik KTP termasuk penyalahgunaan identitas.
“Jadi, terkait dengan bagaimana NIK itu digunakan oleh calon tertentu untuk bisa lolos katakanlah seleksi pilkada ini ‘kan sudah ada mekanismenya. Pastinya kami tidak ikut dalam tata kelola dukung-mendukung ataupun penyiapan NIK untuk mendukung seseorang,” tegas Teguh.
DPR Minta Pihak Terkait Menjelaskan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak terkait untuk menjelaskan dan menindaklanjuti soal dugaan pencatutan NIK untuk pasangan Dharma-Kun pada Pilkada Jakarta.
“Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan. Kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, tidak boleh dilakukan,” kata Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Jika ditemukan melanggar, menurut Puan pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU RI dan KPU DKI Jakarta harus mengusut tuntas demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
Respons Menkominfo
Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi irit bicara ketika ditanya wartawan soal keluhan warga NIK-nya dicatut untuk mendukung paslon Dharma-Kun di Pilkada Jakarta. Ia menyatakan, KPU punya wewenang untuk memeriksa dugaan tersebut.
“Nanti kan KPU bisa periksa,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Budi juga merespons soal lolosnya Dharma-Kun melalui jalur independen untuk Pilkada Jakarta. Menurut dia, selama pengumpulan NIK sebagai syarat dukungan jalur perseorangan dilakukan secara legal, sah-sah saja.
“Pokoknya selama ada di perundang-undangan pemilu yang berlaku, ya, silakan saja,” ujarnya,
Penulis: Chairil Mustami
