Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menghentikan penyelidikan kasus pencurian KTP yang melibatkan pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kasus ini berawal dari laporan Samson, seorang pria dari Gambir, Jakarta Pusat, yang mengeklaim bahwa KTP-nya digunakan tanpa izin untuk mendukung pasangan calon tersebut.
Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengumumkan keputusan penghentian penyelidikan ini pada 19 Agustus 2024.
Menurut dia, keputusan penghentian kasus diambil setelah gelar perkara dan evaluasi menyeluruh. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran pemilu yang diatur dalam Pasal 185 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Undang-undang ini menetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilu, bukan kepolisian. Oleh karena itu, pihak kepolisian hanya dapat bertindak berdasarkan rekomendasi atau terusan dari Bawaslu.
Dasar Hukum Penghentian Penyelidikan
Ade Safri menjelaskan keputusan untuk menghentikan penyelidikan didasarkan pada asas hukum Lex Consumen Derogat Legi Consumte, yang berarti hukum pidana khusus akan mengesampingkan hukum pidana umum jika terdapat ketentuan khusus yang mengatur.
Dalam hal ini, pelanggaran pemilu harus ditangani berdasarkan hukum pemilu yang berlaku, dan Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk mengusut kasus tersebut.
Polisi juga menyarankan pelapor untuk melaporkan kasus ini ke Bawaslu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah menerima laporan dari Bawaslu, pihak kepolisian akan mempertimbangkan untuk melanjutkan penyelidikan jika ada rekomendasi atau terusan yang relevan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menambahkan masyarakat yang merasa dirugikan harus memanfaatkan haknya untuk mengadu ke Bawaslu agar kasus ini dapat ditindaklanjuti dengan benar.
Respons Masyarakat dan Ahli
Keputusan penghentian penyelidikan ini menuai berbagai reaksi, termasuk dari Saiful Mujani, akademisi, peneliti dan guru besar politik Indonesia.
Saiful mengkritik keputusan ini dan menganggap bahwa penghentian penyelidikan bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap transparansi dan integritas proses hukum pemilu.
Ia menilai bahwa langkah ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam penegakan hukum terkait pemilu.
Sementara itu, Munandar, anggota Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, menyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilu akan diproses melalui verifikasi dan pembahasan bersama.
Munandar menegaskan bahwa laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum dan memastikan bahwa setiap unsur pidana diperiksa secara menyeluruh.
Upaya Masyarakat yang Dicuri NIK KTP-nya
Untuk memastikan kasus ini mendapatkan perhatian yang layak, polisi meminta masyarakat yang menjadi korban pencurian data KTP atau pelanggaran pemilu serupa untuk melapor langsung ke Bawaslu.
Polisi menjelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang berwenang menangani dan menyelidiki pelanggaran pemilu.
Setelah laporan diterima, Bawaslu akan meneruskan temuan atau rekomendasi kepada pihak kepolisian jika ada unsur pidana yang ditemukan.
Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas proses pemilu serta melindungi hak-hak pemilih.
Pengawasan berkelanjutan dari media dan masyarakat juga sangat diperlukan agar kasus ini tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi mendapatkan tindakan yang sesuai untuk menjaga keadilan dalam pemilihan umum.
Keputusan polisi untuk menghentikan penyelidikan kasus pencurian data Dharma Pongrekun mengecewakan banyak pihak, terutama yang merasa dirugikan.
Data pribadi sangat berharga dan perlu dilindungi dengan serius. Penghentian tanpa penjelasan yang jelas dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Oleh karena itu, penting untuk terus mendesak pihak berwenang memberikan klarifikasi dan melanjutkan penyelidikan jika ada bukti baru.
Penulis: Purba Handayaningrat
