Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan presiden terpilih, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang dinilai haus kekuasaan.
Meski tidak menyebutkan nama, pernyataan mereka mencerminkan kekhawatiran yang sama mengenai penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.
Megawati Soekarno Putri menyoroti adanya upaya untuk membelokkan sejarah dan menggantikan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan kekuasaan.
“Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan,” ujarnya belum lama ini.
Dia juga mengkritik pergeseran makna hukum yang kini lebih menjadi alat intimidasi daripada alat keadilan.
“Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa,” tegasnya.
Tak Etis Beli Kekuasaan, Kata Prabowo
Sejalan dengan itu, Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang ingin memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak etis, seperti “membeli” kekuasaan tersebut.
“Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat,” ujarnya dalam penutupan Kongres PAN ke-VI, Sabtu (24/8/2024).
Ia mengingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa merugikan bangsa dan menggoyahkan kepentingan rakyat.
Baik Megawati maupun Prabowo sama-sama menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa hukum serta konstitusi dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.
Curhatan Jokowi
Banyak yang pesimistis hubungan Jokowi-Prabowo langgeng. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka mengungkapkan perasaannya yang merasa ditinggalkan oleh beberapa pihak menjelang akhir masa jabatannya, di Kongres NasDem pada 26 Agustus 2024.
Walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan konteks pernyataannya, banyak yang mengaitkan curhat tersebut dengan situasi politik yang terjadi belakangan ini.
Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa Partai NasDem dan ketua umumnya, Surya Paloh, tidak akan meninggalkannya seperti pihak-pihak lain.
“Biasanya datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin, tidak dengan Bang Surya dan tidak dengan NasDem,” ujar Jokowi dalam pidatonya.
Stafsus Jokowi Bantah Isu Retaknya Hubungan dengan Prabowo
Menanggapi rumor yang menyebutkan adanya keretakan hubungan antara Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, menepis anggapan tersebut.
Menurut Juri, ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengadu domba dan mengganggu keberlanjutan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa rumor itu hanya menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.
“Jika ada upaya mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak, itu adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” katanya.
Tanggapan Prabowo, Isu Retak dengan Jokowi
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan tanggapannya terkait isu keretakan hubungannya dengan Jokowi.
Dalam pidatonya di penutupan Kongres PAN ke-6, Prabowo menepis isu tersebut dan menyebutnya sebagai upaya adu domba.
“Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, di mana retaknya? Selalu mau adu domba, selalu adu domba,” ujar Prabowo.
Dengan nada sedikit jengkel, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak ingin terpancing oleh rumor-rumor semacam itu, dan menegaskan bahwa ia dan Jokowi tetap fokus pada agenda pemerintahan yang berkelanjutan.
“Agak jengkel, tapi biar sajalah, biar sajalah. Kalau ada yang enggak mau move on, ya biarlah, enggak apa-apa. Kami enggak mau terpancing,” tambahnya.
Penulis: Purba Handayaningrat
