Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono tengah menjadi sorotan lantaran memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Perilaku hidup mewah Kaesang-Erina pun tak luput dari dugaan gratifikasi.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Kaesang dan Erina diduga turun dari pesawat pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Keduanya langsung memasukkan barang-barang belanjaannya ke dalam mobil tanpa melalui proses pemeriksaan Bea Cukai.
Merespons video tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pihaknya sedang mengecek terkait penerbangan Kaesang-Erina yang viral di media sosial.
Ia menjelaskan, jika penerbangan tersebut berasal dari luar negeri, maka akan tetap melalui proses imigrasi dan Bea Cukai. Akan tetapi, jika penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik, maka tidak perlu melalui Bea Cukai.
“Jika penerbangan tersebut penerbangan internasional, maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance termasuk imigrasi dan kepabeanan,” jelas Nirwala, Senin (26/8/2024).
Bea Cukai Diminta Tak Memperlakukan Istimewa Anak Presiden
Anggota Komisi XI Didi Irawadi meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan kejelasan soal pemeriksaan barang-barang Erina dan Kaesang yang diduga dibawa dari luar negeri. Ia menuntut Bea Cukai tidak memperlakukan istimewa meskipun Kaesang adalah putra Presiden Jokowi.
“Pihak Bea dan Cukai harus memperlakukan adil setiap warga negara, jangan karena dia anak Presiden diperlakukan khusus tanpa ada pemeriksaan Bea Cukai,” kata legislator dari Fraksi Demokrat DPR RI ini, Rabu (28/8/2024).
Meskipun Bea Cukai sudah merespons, tapi belum ada kejelasan soal peristiwa dalam video Kaesang-Erina yang viral tersebut. Dia meminta Bea Cukai menjelaskan sedetail mungkin agar isu ini tidak berlarut-larut.
“Kami minta Bea dan Cukai segera memberikan penjelasan jika sudah melakukan pengusutan terhadap hal tersebut. Jangan sampai ada fitnah, oleh karenanya ditunggu hasil final pengecekan Bea Cukai,” kata Didi.
Menurut Didi, Bea Cukai penting untuk memberikan penjelasan secara transparan soal video Kaesang-Erina. Terlebih beberapa waktu terakhir ini Bea Cukai selalu disorot masyarakat.
“Apalagi isu Bea Cukai ini kan belakangan sangat sensitif. Jangan sampai barang rakyat dipersulit, baju dan barang PMI diadul-adul serta tidak diizinkan dibawa pulang, tapi barang belanjaan anak petinggi bebas melenggang masuk,” ujar Didi.
Respons KPK soal Dugaan Gratifikasi Kaesang
Tak hanya video yang diduga turun dari pesawat pribadi tanpa diperiksa barang-barangnya oleh Bea Cukai, jet pribadi jenis Gulfstream G650ER dengan nomor penerbangan N588SE yang diduga ditumpangi Kaesang-Erina saat ke Amerika Serikat pun disorot publik. Fasilitas mewah itu diduga didapatkan dari hasil gratifikasi.
Dugaan gratifikasi Kaesang tersebut direspons oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Kaesang apakah menerima gratifikasi karena benturan kepentingan atau tidak. Sebab, yang bersangkutan bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
“Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 16, kewajiban melapor gratifikasi itu dibebankan kepada pegawai negeri dalam artian luas dan juga penyelenggara negara. Ini tidak mencakup keluarga yang tidak berstatus dua itu,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Tessa menambahkan, apabila ditemukan petunjuk bahwa Kaesang menerima gratifikasi melalui laporan tindak pidana korupsi maupun informasi intelijen, maka KPK bisa menindaklanjuti dengan proses penyelidikan.
“Kembali lagi, itu butuh penelaahan terlebih dahulu melalui adanya laporan dari masyarakat,” ujar Tessa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang.
“Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi. Tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, (27/8/2024).
Alex menerangkan, klarifikasi yang tengah dilakukan apakah apakah jet pribadi tersebut adalah fasilitas karena jabatan orang tuanya atau membayar sendiri. Menurutnya, jika membayar sendiri tidak perlu menjadi persoalan selama yang bersangkutan bisa menjelaskan.
Rektor Universitas Paramadina: Penggunaan Jet Pribadi Kaesang Mesti Dimajukan ke Ranah Hukum
Menurut Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, penggunaan jet pribadi oleh anak pejabat negara mesti dimajukan ke ranah hukum untuk membuktikan apakah ada indikasi gratifikasi atau tidak.
“Penelusuran hukum lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah ada indikasi bahwa fasilitas tersebut diterima sebagai imbalan dari pihak ketiga,” kata Didik Rachbini dalam keterangan resminya, Kamis, (29/8/2024).
Ia meminta pihak yang berwenang untuk menelusuri hubungan antara Kaesang, Presiden Jokowi, dan keluarga dengan peminjam pesawat. Tidak hanya hubungannya dalam kasus jet pribadi, tapi juga hubungan yang pernah terjadi selama ini.
“KPK tidak perlu khawatir dan takut terhadap kekuasaan yang otoriter sekarang. Jika KPK khawatir, maka rakyat tidak perlu berharap lagi terhadap hukum yang memang telah oleh dirusak kekuasaan Jokowi,” kata Didik.
“Jika ini dibiarkan, maka pejabat yang berkuasa akan merasa leluasa untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,” tegas Didik.
Penulis: Chairil Mustami
