Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla mengatakan, sosok penting di balik keberhasilan pendidikan Indonesia adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang saat ini dijabat oleh Nadiem Makarim.
Namun, menurut JK, Nadiem berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya yang punya banyak pengalaman di bidang pendidikan. JK pun menyebut beberapa nama menteri yang dinilai sukses membawa pendidikan Indonesia dan dibandingkan dengan Nadiem yang jarang turun ke daerah.
“Menteri pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, dia buat Taman Siswa. Cikal bakal dari prinsip pendidikan kita. Ada Pak Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef. Semua hebat di bidang pendidikan,” kata JK dalam Diskusi Kelompok Terpumpun “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Minggu (8/9/2024).
“Ada Muhadjir Effendy, ada Pak Muhammad Nuh Rektor ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), ada Anies Rektor Paramadina, ada kemudian Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor,” lanjut JK.
Padahal, menurut JK, menteri merupakan kunci penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Baru setelah itu bicara soal program dan anggaran, bukan sebaliknya.
“Kalau saya punya perusahaan, CEO-nya gimana, baru bicara program dan anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa program yang mau dicapai, dan berapa anggaran untuk itu. Jangan kebalik, anggaran dulu baru program,” imbuhnya.
Kritik Kebijakan Kurikulum Merdeka
Dalam kesempatan yang sama, wakil presidennya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo itu mengkritisi perubahan kurikulum pendidikan menjadi Merdeka Belajar dan penghapusan ujian nasional (UN).
JK menilai kebijakan itu membuat pelajar dan mahasiswa Indonesia hanya sekadar tamat, tapi tidak bisa bekerja. Ia kemudian mencontohkan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
“Sebanyak 70 persen dari empat caddy di lapangan golf adalah tamatan SMK. Itu artinya, yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi tidak berkembang, sehingga mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan, atau mereka tamat asal tamat, sehingga tidak bisa bekerja. Itulah yang terjadi,” ujar JK.
Menurut JK, kurikulum pendidikan Indonesia seharusnya tidak mencontoh Finlandia dan Singapura. Sebab, dengan penduduk 5 juta negara tersebut mendapat pendapatan per kapitanya mencapai US$ 70.000.
“Kita penduduknya 280 juta tetapi income per kapitanya US$ 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka silakan. Mau bicara kimia ada labnya. Mau bicara fisika ada labnya. Mau olahraga, mau apa saja ada tempatnya,” tutur JK.
Ketimbang mengikuti Finlandia dan Singapura, JK menilai seharusnya kurikulum pendidikan Indonesia belajar dari India, China, Korea, dan Jepang.
“Kenapa India, Jepang? Hampir semua perusahaan besar di Amerika, CEO-nya orang India, mau Microsoft, Twitter dari india semua, nanti yang jadi presiden Amerika Kamala Harris itu ibunya India, perdana menteri Inggris dulu India, wali kota London, India. Berarti di sana pendidikan itu hebat. China kenapa maju, pendidikannya hebat, kita belajar ke sana,” katanya.
Lebih lanjut JK mengatakan, dalam kurikulum pendidikan di negara-negara tersebut terdapat ujian nasional. Dengan ujian, siswa banyak belajar dan menggali kembali materi-materi yang pernah diajarkan.
“Lihat di sana kalau mau ujian, kita pernah sekolah kapan kita belajar kan kalau mau ujian, kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Semua kampus merdeka, apa merdekanya? Tidak merdeka saja tidak belajar, apalagi merdeka?” katanya.
Penulis: Mustami
