Pemerintah Indonesia meluncurkan program ambisius untuk menyediakan makan bergizi dan susu gratis kepada 82,9 juta orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan susu sebagai salah satu komponen utama yang dianggap krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mencanangkan program ini sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki gizi dan kesehatan masyarakat.
Namun, ambisi besar ini menghadapi tantangan signifikan terkait dengan ketergantungan Indonesia pada susu impor. Program ini berpotensi menyebabkan lonjakan besar dalam volume impor susu, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak lokal dan pengusaha.
Ketergantungan pada Impor dan Tantangan Produksi Lokal
Dikutip dari berbagai sumber, baru-baru ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengimpor satu juta sapi secara bertahap hingga 2029 untuk mendukung program ini.
“Kita upayakan bahwa 1 juta selama 5 tahun itu, di tahun 2029 kita bisa mencapai swasembada,” ujar Agung.
Seperti diketahui, saat ini, Australia merupakan pemasok utama sapi perah, tetapi pemerintah berencana memperluas impor ke Brasil, yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sapi perah Indonesia.
Namun, data menunjukkan bahwa program ini akan memperburuk ketergantungan Indonesia pada susu impor.
Menurut Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa, kebutuhan susu nasional diperkirakan mencapai 5,4 juta kiloliter pada tahun 2024. Saat ini, stok susu Indonesia hanya mencapai 1,1 juta kiloliter, dengan produksi lokal sebesar 980 ribu kiloliter dan impor sebesar 220 ribu kiloliter.
“Dari 1,1 juta kiloliter menjadi 5,4 juta kiloliter, berarti akan terjadi lonjakan yang sangat besar hampir 5 kali lipat,” jelas Dwi belum lama ini.
Kritik dari Pengamat dan Praktisi
Para pengamat dan praktisi peternakan memberikan pandangan kritis terhadap rencana pemerintah.
Dwi Andreas Santosa menilai bahwa untuk memenuhi kebutuhan susu yang melonjak drastis, Indonesia harus mengimpor 2,5 juta ekor sapi perah, bukan hanya satu juta ekor. “Impor susu pasti akan melonjak drastis. Kalau benar-benar sesuai nanti diberikan, paling tidak sehari sekali diberikan minum susu gratis,” ungkap Dwi belum lama ini.
Rochadi Tawad, Pakar Peternakan Universitas Padjajaran, mengungkapkan skeptisisme terhadap rencana impor sapi perah.
“Pembelian sapi hanya habis di tengah jalan saja, terus pengawasannya nggak ada, semuanya nggak ada. Desa koperasi sapinya, itu nggak ada bekasnya tuh,” kata Rochadi. Ia juga menekankan perlunya pembinaan dan pengawasan yang lebih baik dalam program peternakan.
Jika disuruh memilih, dibandingkan melakukan impor, Rochadi menyarankan pemerintah membeli susu peternak lokal dengan harga yang bersaing.
“Kalau saya lebih bagus, belilah harga susu sekarang Rp 10 ribu, itu peternaknya akan berlomba-lomba beli sapi sendiri, semua sendiri. Jadi harga aja dibagusin. Karena penelitian saya, harga itu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan populasi,” ungkapnya.
Sementara Said Abdullah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan, mengatakan bahwa produksi susu lokal masih defisit sekitar 3 juta ton. Ia menilai bahwa program ini harus diiringi dengan program peningkatan produksi pangan dalam negeri agar tidak mengancam ketahanan pangan.
“Program makan bergizi harusnya diiringi dengan program peningkatan produksi pangan dalam negeri,” ujar Said
Dampak pada Peternak Lokal dan Impor Susu
Peternak sapi perah lokal menghadapi dampak negatif dari ketergantungan pada susu impor. Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Agus Warsito, menjelaskan bahwa sebagian besar susu impor berbentuk susu skim atau bubuk kering, yang lebih murah tetapi kurang berkualitas.
“Susu skim impor ini memang efisien, tapi kualitasnya turun jauh karena proses pemanasan yang berkali-kali,” kata Agus.
Agus juga menyoroti bahwa susu bubuk impor sering dicairkan dan dicampur dengan air oleh pabrik susu di Indonesia, mengurangi kualitas nutrisi.
“Banyak pabrik susu di Indonesia mencampur susu skim yang sudah dicairkan dengan air. Jadi, banyak orang Indonesia sebenarnya minum air tapi rasa susu,” tambah Agus.
Program Makan Bergizi dan Susu Gratis adalah inisiatif besar yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Namun, tantangan besar terkait ketergantungan pada susu impor dan dampaknya terhadap peternak lokal perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka menjerit karena guyuran impor tersebut.
Para pengamat menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada impor, tetapi juga meningkatkan produksi susu lokal melalui dukungan dan proteksi terhadap peternak.
Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini memerlukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memperkuat sektor peternakan lokal agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada impor.
Adanya banyak persoalan tersebut, pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat mendukung pengembangan peternakan lokal sambil memastikan pasokan susu yang berkualitas untuk program gizi nasional.
Penulis: Purba Handayaningrat
