Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menjadi sorotan tajam. Berbagai masalah yang timbul membuat Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI bekerja ekstra keras untuk mengurai benang kusut dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.
Inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Agama (Kemenag), rencana kunjungan ke Arab Saudi, hingga pemanggilan berbagai pihak terkait menjadi langkah konkret untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji kali ini.
Pada awal September 2024, Pansus Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Agama, yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pansus untuk mendalami sistem pengelolaan ibadah haji, termasuk antrean jemaah dan peralihan kuota haji reguler ke haji plus.
Anggota Pansus, John Kennedy Azis, menyebutkan bahwa Pansus juga berencana melawat ke Arab Saudi untuk memperoleh informasi langsung dari mitra Kemenag di sana.
“Kita harus minta informasi dari mitra-mitra Kemenag di Arab Saudi, termasuk kementerian yang menangani haji dan umrah, serta KBRI di sana,” ujar John pada Rabu (4/9/2024).
Menurut John, Pansus perlu melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kerja sama antara pihak Indonesia dan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
Polemik Kuota Haji dan Kecurangan Biaya
Selain melakukan sidak, Pansus Haji telah memanggil sejumlah pihak untuk memberikan kesaksian, termasuk Staf Khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Azis atau Gus Alex, terkait peralihan kuota haji reguler ke haji plus.
Pemanggilan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan kuota dan biaya tambahan yang dikenakan kepada calon jemaah.
Dalam sidak ke Kemenag, Anggota Pansus, Arteria Dahlan, menyoroti adanya kesaksian calon jemaah yang mengaku ditawari untuk membayar antara USD 15.000 hingga USD 21.000 agar dapat berangkat lebih cepat, meskipun seharusnya mereka masih harus menunggu beberapa tahun.
“Kemarin ada yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, estimasi keberangkatan 2030, tapi ditelepon oleh travelnya, ditawari berangkat tahun ini dengan ongkos 15.900 dolar,” ungkap Arteria.
Namun, calon jemaah tersebut akhirnya membatalkan niatnya ketika biaya tambahan yang dibebankan naik menjadi USD 21.000. Hal ini memperlihatkan potensi adanya permainan harga di kalangan biro perjalanan.
Pansus Mendalami Pengelolaan Keuangan dan Sistem Antrean Haji
Pansus Haji DPR juga telah memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, untuk mendalami masalah terkait pengelolaan dana haji dan kuota jemaah. Selain itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani, juga turut dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme antrean keberangkatan haji.
Pansus mempertanyakan bagaimana jemaah yang baru mendaftar pada tahun 2024 bisa langsung berangkat, padahal banyak calon jemaah lain yang sudah lama mengantri.
Menanggapi hal ini, Jaja Jaelani menyampaikan bahwa Kemenag akan menindaklanjuti laporan Pansus dan memastikan prosedur yang berlaku berjalan dengan transparan.
Katering hingga Penumpukan Jemaah Haji
Selain permasalahan kuota dan biaya, Pansus Haji juga menemukan masalah pada katering yang disediakan untuk jemaah haji. Menurut Marwan Jafar, menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera Nusantara dan banyak yang berupa makanan cepat saji.
“Banyak katering yang tidak menyajikan menu Nusantara, sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama,” kata Marwan Jafar saat menyampaikan hasil pengamatan Pansus di Arab Saudi pada Senin (16/9/2024).
Marwan juga menyoroti bahwa dapur katering yang digunakan tidak memenuhi standar, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik patgulipat antara pihak katering dengan pejabat Kemenag. “Perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup, dapurnya tidak terstandar. Patut diduga ada patgulipat yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan jemaah,” tambah Marwan.
Salah satu masalah besar yang juga dihadapi jemaah haji tahun 2024 adalah penumpukan jemaah saat wukuf di Arafah. Diduga, pihak pemenang tender tidak menjalankan kontrak secara langsung, melainkan mengalihkannya kepada perusahaan lain, yang menyebabkan penumpukan jemaah dan pemondokan yang jauh dari lokasi wukuf.
Selain itu, Marwan Jafar juga mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota secara keseluruhan, tanpa mengatur pembagian secara rinci. “Arab Saudi hanya memberikan kuota haji secara gelondongan, yaitu sebanyak 20.000, dan pembagian teknis dilakukan oleh pihak Indonesia,” jelas Marwan.
Langkah Lanjutan Pansus, Transparansi dan Reformasi Haji
Pansus Haji DPR RI berkomitmen untuk terus menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang diangkat oleh Pansus.
“Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di Kemenag yang terlibat, ayo kita tindak bersama-sama, bahkan kalau menterinya terlibat,” ujar Yaqut pada Rabu (11/09/2024).
Menurut Yaqut, Kemenag siap memberikan penjelasan transparan kepada Pansus dan masyarakat mengenai berbagai isu yang terjadi dalam pelaksanaan haji, terutama yang berkaitan dengan antrean, biaya, dan layanan kepada jemaah.
Dengan sidak, pemanggilan saksi, serta rencana kunjungan ke Arab Saudi, Pansus Haji berharap dapat mengurai berbagai permasalahan yang menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji, sehingga ke depannya pelayanan terhadap jemaah bisa lebih baik dan transparan.
Penulis: Purba Handayaningrat
