Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, tensi politik di Indonesia semakin meningkat. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi jajaran kabinet Prabowo-Gibran menjadi perbincangan hangat di kalangan elite dan sebagian masyarakat.
Sejumlah petinggi partai, terutama mereka yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), mulai bersiap dengan segala kemungkinan, termasuk apakah partai mereka akan mendapatkan jatah kursi menteri atau tidak.
Saat ini adalah masa penuh ketidakpastian. Pun dengan partai yang tergabung dalam KIM yanh harap-harap cemas.
Terlebih, partai yang pada Pilpres lalu menyokong paslon lain. Misalnya, PKS yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa partainya belum mendapatkan kepastian apapun terkait posisi menteri di kabinet Prabowo. “Kita tidak tahu apakah dari angka (jumlah kementerian) itu ada untuk PKS atau tidak,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/09/2024).
Meski begitu, Nasir mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Prabowo tetap berjalan baik, mengingat hubungan historis antara PKS dan Prabowo.
“Sebenarnya antara Pak Prabowo dengan PKS itu kan bukan kawan baru. Jadi kalau komunikasi, tentu tidak ada hambatan,” jelasnya.
Namun, PKS saat ini masih menunggu apakah akan ada tawaran resmi dari Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinet.
Kabinet Prabowo Gemuk?
Rumor yang beredar menyebutkan Prabowo mempertimbangkan untuk memperbesar kabinetnya. Ada wacana pembentukan hingga 44 kementerian dalam pemerintahan baru ini,. Ini jauh lebih besar dibandingkan kabinet Jokowi-Ma’ruf yang hanya terdiri dari 34 kementerian.
Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Perdagangan saat ini, menanggapi isu tersebut.
“Penambahan iya, mungkin sekitar itu (44 menteri),” kata Zulhas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Namun, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa keputusan final tentang jumlah kementerian masih dalam pertimbangan dan belum ditetapkan.
“Kita masih melihat apa yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemerintahan ke depan,” ujar Dasco pada Jumat, 13 September 2024.
Golkar Siap tapi Tidak Menuntut
Menariknya, di kubu Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang penunjukan menteri kepada Prabowo.
“Yang pertama kami sampaikan, penyusunan anggota kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Biarkan yang punya hak prerogratif yang menentukan siapa yang dipilih,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (20/09/2024).
Menurut Bahlil, Golkar tidak akan mematok jatah kursi tertentu, meskipun partainya memiliki banyak kader yang siap mengemban tugas.
“Saya tidak pernah membuat target, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Yang jelas, Golkar siap mendukung pemerintah ke depan,” tegasnya.
Politikus Golkar, Dave Laksono, juga mengungkapkan bahwa Golkar siap mendukung apa pun keputusan Prabowo.
“Golkar ini gudangnya kader, terbukti berkali-kali bahwa kita memiliki kader dengan spek segala macam. Jadi tinggal Pak Prabowo yang menentukan siapa. Kami siap,” ujar Dave di Jakarta, Sabtu (14/09/2024).
PPP Belum Diajak Bahas, tapi Siap Mendukung
Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengakui bahwa hingga saat ini partainya belum diajak oleh Prabowo untuk membahas kursi menteri.
“Ketua Umum kami, Pak Mardiono, memang telah bertemu dengan Pak Prabowo, tetapi pertemuan itu lebih pada menyatakan dukungan PPP untuk pemerintahan ke depan. Belum ada pembicaraan terkait posisi kabinet,” kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (20/09/2024).
Baidowi juga menegaskan bahwa PPP tidak akan memaksa untuk mendapatkan kursi menteri. “Soal kemudian Pak Prabowo memberikan slot kabinet kepada PPP, ya kami berterima kasih. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah,” tambahnya.
Meski demikian, ia meminta agar publik bersabar hingga pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.
Jokowi dan SBY Sepakat Dukung Pemerintahan Baru
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan pada 21 September 2024, yang diklaim membahas dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya dan Pak SBY sepakat untuk mendukung penuh pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo Subianto,” ujar Jokowi usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta.
Meski SBY tidak secara eksplisit menyebut dukungan politik, pertemuan ini menandakan semakin kuatnya hubungan antara Demokrat dan pemerintahan mendatang, terutama setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra SBY, menjabat sebagai Menteri Agraria di kabinet Jokowi.
Menunggu Keputusan di Tengah Ketidakpastian
Jelang pelantikan presiden, ketidakpastian masih menyelimuti susunan kabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah partai menunggu dalam ketegangan, terutama mereka yang tidak termasuk dalam koalisi pemenangan.
Semuaya kini hanya bisa menunggu keputusan prerogatif Prabowo. Kabinet yang diperkirakan lebih besar ini menimbulkan harapan bagi partai-partai tersebut, meski banyak yang tetap realistis dengan peluang mereka.
Semua mata kini tertuju pada tanggal 20 Oktober 2024, saat Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI ke-8. Siapa saja yang akan mengisi kursi menteri dalam kabinetnya, masih menjadi teka-teki besar yang dinanti jawabannya.
Penulis: Purba Handayaningrat
