Hari Pencoblosan Pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024. Rabu (25/9/2024) adalah waktu dimulainya tahap kampanye.
Di tengah ketatnya persaingan politik, isu cawe-cawe kekuasaan atau intervensi penguasa kembali mencuat, terutama dalam tahapan kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024.
Kampanye menjadi waktu bagi para pasangan calon untuk mendekatkan diri kepada pemilih dan memperkenalkan program mereka.
Namun, dinamika politik sering kali membuka ruang bagi kekuasaan untuk memanfaatkan celah demi memenangkan calon yang mereka dukung.
Tangan-tangan kekuasaan turut merecoki preferensi pemilih dengan kuasa yang dimilikinya. Boleh dibilang, kekuasaan yang berpihak adalah the invisible hand dalam sebuah helatan politik, yang di beberapa kasus berpengaruh terhadpa hasil sebuah Pilkada.
Agus Mahfudz, pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), memperingatkan tentang potensi ini.
Cawe-cawe kekuasaan dapat terjadi secara terselubung. Penguasa, yang seharusnya netral, memiliki potensi menggunakan posisinya untuk mendukung calon-calon tertentu melalui agenda-agenda pemerintahan yang seolah sah namun memiliki maksud politik tersembunyi.
“Penguasa bisa menghadiri acara resmi yang tampaknya tidak terkait kampanye, tapi sebenarnya tujuannya untuk mendukung calon tertentu. Potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik ini selalu ada,” katanya belum lama ini.
Hal ini bertentangan dengan asas demokrasi yang menuntut pemilu berlangsung jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak yang memegang kekuasaan. Meski regulasi sudah jelas melarang pejabat negara dan ASN terlibat langsung dalam kampanye, praktik tersembunyi ini masih sulit dideteksi.
Ketentuan Kampanye, Menjaga Netralitas dan Mencegah Penyalahgunaan Fasilitas
Menurut regulasi yang ada, kampanye Pilkada 2024 memiliki beberapa batasan ketat. Tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan lembaga pendidikan dilarang keras digunakan untuk aktivitas kampanye. Selain itu, calon dilarang memberikan janji berupa imbalan uang atau barang kepada pemilih sebagai cara untuk memengaruhi suara mereka.
Beberapa larangan lain yang perlu diperhatikan oleh pasangan calon dan tim sukses meliputi:
Konten kampanye, dilarang mengandung penghinaan terhadap Pancasila, UUD 1945, atau memecah belah masyarakat.
Penggunaan fasilitas dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kampanye.
Manipulasi suara, dilarang menjanjikan imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Pengawasan terhadap aturan-aturan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat juga memiliki peran besar dalam memastikan bahwa proses kampanye berjalan sesuai dengan aturan.
Mampukah Pilkada 2024 Berjalan Tanpa Intervensi?
Isu cawe-cawe kekuasaan bukanlah hal baru dalam politik Indonesia, terutama ketika momentum Pilkada semakin dekat. Meski regulasi melarang keterlibatan aktif pejabat negara dalam kampanye, kekhawatiran tetap muncul bahwa penguasa bisa menggunakan kekuatan birokrasi atau pengaruh politik mereka untuk membantu memenangkan calon dari partai yang mereka dukung.
Kendati demikian, Agus Mahfudz percaya bahwa pengawasan ketat dari masyarakat dan lembaga independen bisa menjadi kunci penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Regulasi yang ketat harus diiringi dengan pengawasan aktif, baik dari lembaga resmi seperti Bawaslu, maupun dari publik sendiri. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga proses demokrasi ini tetap bersih,” katanya.
Kampanye Pilkada 2024 akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan potensi cawe-cawe kekuasaan yang selalu ada, penting untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa kampanye berlangsung secara adil dan jujur.
Jika regulasi diterapkan dengan ketat dan pengawasan berjalan dengan baik, Pilkada 2024 bisa menjadi contoh demokrasi yang sehat, di mana pilihan rakyat tidak diintervensi oleh kekuatan politik tersembunyi.
Penulis: Purba Handayaningrat
