Mohammad Hatta atau bung Hatta, wakil presiden Indonesia pertama ini dikenal dengan kesederhanaan, integritasnya dan kejujurannya sebagai pejabat. Salah satu kisah yang menginspirasi kita semua adalah soal sepatu bally.
Bung Hatta sebagai wakil presiden selalu menunda untuk membeli sepatu bally yang diimpikannya tersebut. Sampai akhir hayatnya sepatu bali itu tak pernah terbeli. Karena Bung Hatta sangat hati-hati menggunakan fasilitas negara. Masih ada banyak contoh kesederhanaan Bung Hatta yang lain.
Berbeda dengan para pejabat negara sekarang.
Sebagai warga negara, saya sangat merindukan kesederhanaan dan integritas Bung Hatta. Begitu juga dengan kebiasaannya membaca buku. Untuk itu saya melakukan wawacara imajiner dengan Bung Hatta dengan bantuan melalui teknologi Artificial intelligence (AI), terutama tentang kondisi Indonesia hari ini.
Mulai dari pemerintahan Presiden Jokowi yang segera berakhir, kebebasan berpendapat, korupsi, praktek oligarki sampai apa yang harus dilakukan presiden Prabowo Subianto ke depan.
Bagaimana tanggapan anda terhadap pemerintahan jokowi yang akan segera berakhir?
Mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi saya, kejujuran, integritas, dan kesederhanaan adalah nilai-nilai yang saya junjung tinggi selama saya menjalankan tugas sebagai wakil presiden, dan inilah yang saya harapkan pula dari setiap pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Jokowi.
Pak Jokowi berhasil melakukan Pembangunan infratruktur yang massif. Tanggapan Bung?
Saya tidak bisa menutup mata terhadap prestasi pembangunan infrastruktur yang dicapai selama masa pemerintahan Jokowi. Jalan tol yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, bandara yang dibangun di pelosok negeri, serta pelabuhan dan jalur kereta yang kini menghubungkan lebih banyak wilayah Indonesia, adalah hasil nyata yang patut diapresiasi.
Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya untuk mempererat persatuan dan mengurangi ketimpangan wilayah yang sejak lama menjadi masalah besar.
Namun, saya perlu menegaskan bahwa pembangunan fisik ini tidak boleh hanya berhenti pada batu dan semen. Manusia di dalamnya juga harus dibangun, bukan hanya infrastrukturnya. Apa artinya jalan tol yang membentang jauh jika masyarakat di pedesaan masih sulit mengakses layanan kesehatan atau pendidikan berkualitas?
Pembangunan infrastruktur tanpa pembangunan manusia yang berkesinambungan hanya akan membuat pembangunan tersebut menjadi semu.
Saya ingin melihat agar pemerintah juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara mendalam, mulai dari pendidikan yang inklusif, sistem kesehatan yang memadai, hingga kesempatan ekonomi yang merata.
Kalau kita hanya membangun jalan tanpa memastikan bahwa rakyat di sekitar jalan itu bisa memanfaatkannya secara maksimal, kita sama saja membangun kemegahan tanpa esensi.
Menurut Bung, selama ini Jokowi tampak dekat dengan rakyat itu sebuah pencitraan saja?
Saya menghormati usaha Jokowi yang kerap terlihat merakyat dan sederhana. Langkahnya untuk terjun langsung ke lapangan, menemui masyarakat melalui blusukan, adalah cara yang sejalan dengan prinsip saya bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat.
Saya sendiri tidak pernah memisahkan diri dari rakyat, dan kesederhanaan yang saya jalani bukanlah pencitraan, melainkan pilihan hidup yang konsisten saya pertahankan sepanjang waktu.
Namun, di tengah kesederhanaan yang Jokowi tampilkan, saya bertanya, apakah ini benar-benar mencerminkan seluruh lingkaran kekuasaan di sekitarnya? Banyak pejabat dan elit yang berada di bawah naungan pemerintahan Jokowi justru hidup dengan kemewahan yang mencolok, sementara rakyat masih banyak yang bergulat dengan kemiskinan.
Kita harus jujur dan kritis: kesederhanaan tidak hanya soal penampilan, tetapi juga soal prinsip dan gaya hidup yang harus diikuti oleh seluruh perangkat pemerintahan.
Saya mendesak bahwa kesederhanaan dalam kekuasaan harus dimaknai lebih dalam. Pemimpin bukan hanya harus terlihat dekat dengan rakyat, tetapi juga menghancurkan tembok-tembok kekuasaan yang memisahkan elit dan rakyat kecil.
Seharusnya, tak hanya Jokowi, tetapi seluruh pejabat publik meniru gaya hidup sederhana ini tanpa ada ruang bagi praktik yang bertentangan dengan moral dan etika dalam bernegara.
Selama pemerintahan Jokowi, Korupsi dan Penegakan hukum masih PR banget, banyak masalah hukum yang belum tuntas. Menurut Bung?
Isu korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini. Di era Jokowi, kita melihat upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi, namun kenyataannya, hal ini belum mencapai hasil yang memuaskan.
Banyak kasus korupsi besar yang masih menyisakan tanda tanya besar di masyarakat, dan saya melihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, justru mengalami pelemahan selama masa pemerintahan ini.
Saya katakan, korupsi adalah musuh terbesar bangsa ini. Selama saya hidup, saya menolak segala bentuk kompromi dalam hal ini. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan negara.
Ketika Jokowi berkomitmen untuk memerangi korupsi, saya berharap langkah itu dijalankan tanpa pandang bulu, tanpa pengecualian. Tapi apa yang kita lihat? Penegakan hukum yang terkesan setengah hati, di mana kepentingan politik kerap kali menjadi penghalang.
Pelemahan KPK adalah bukti nyata bahwa perang melawan korupsi masih sangat jauh dari sempurna. Padahal, KPK adalah salah satu lembaga yang selama ini menjadi simbol harapan rakyat dalam memberantas korupsi. Dengan segala reformasi yang dijalankan dalam tubuh KPK, saya melihat bahwa keberanian untuk melawan korupsi harus lebih tegas dan lebih kuat di masa mendatang.
Presiden Jokowi selalu menekankan slogan kerja kerja kera tapi gap kesenjangan sosial masih menganga. Bagaimana ini?
Salah satu hal yang membuat saya prihatin adalah kesenjangan sosial yang masih sangat nyata di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi selama masa pemerintahan Jokowi cukup baik. Sementara pembangunan fisik terus meningkat, saya melihat banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan.
Saya selalu percaya bahwa ekonomi yang baik adalah ekonomi yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit yang memiliki akses terhadap kekayaan dan kesempatan. Di era Jokowi, meskipun angka kemiskinan sedikit menurun, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin masih sangat mencolok.
Apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus lebih fokus pada keadilan ekonomi. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja harus diperhatikan dengan serius. Pertumbuhan ekonomi tidak akan ada artinya jika rakyat masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Saya mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang sebenarnya kita perjuangkan dalam perekonomian ini. Jangan sampai kita membangun ekonomi yang berpihak pada segelintir orang, tetapi melupakan hak-hak rakyat kecil. Ekonomi yang adil adalah ekonomi yang membebaskan, bukan yang menindas.
Soal Demokrasi dan kebebasa berpendapat, apakah mengalami kemajuan selama pemerintahan Jokowi?
Sebagai salah satu pendiri bangsa ini, saya memperjuangkan demokrasi yang inklusif dan terbuka. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum yang dilaksanakan secara reguler, tetapi juga soal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.
Namun, selama masa pemerintahan Jokowi, saya melihat adanya upaya untuk membatasi suara-suara kritis. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang berani mengkritik pemerintah kerap kali mengalami intimidasi atau kriminalisasi.
Saya sangat prihatin dengan fenomena ini. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengakomodasi kritik. Sebagai pemimpin, kita harus berani mendengarkan suara-suara yang berbeda, bukan malah membungkamnya. Jika pemerintah Jokowi ingin dikenang sebagai pemerintahan yang demokratis, maka harus ada komitmen yang jelas untuk melindungi kebebasan berpendapat.
Bagaimana tanggapan Bung soal Pemerintahan Jokowi yang diduga melakukan praktek oligarki di akhir masa jabatannya?
Satu hal lagi yang tidak bisa kita abaikan adalah pengaruh oligarki dalam politik dan ekonomi Indonesia. Di masa saya, kami berjuang untuk menciptakan sebuah negara yang berdaulat secara ekonomi, di mana kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang kaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat bahwa oligarki semakin kuat mencengkeram negeri ini.
Pemerintahan Jokowi, meskipun diwarnai dengan janji-janji pembangunan dan kesejahteraan, tidak bisa menghindari tekanan dan pengaruh dari para oligarki yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Bagaimana kita bisa berbicara soal kedaulatan ekonomi jika kekuasaan masih terpusat pada segelintir orang yang memiliki kekayaan berlimpah?
Apa yang harus dilakukan presiden berikitnya?
Jokowi telah memberikan sumbangsih besar dalam hal pembangunan infrastruktur dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, saya katakan dengan tegas, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Pemerintah berikutnya harus melanjutkan dengan lebih kuat dalam hal: Memerangi korupsi tanpa kompromi, membangun ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang kaya, menjaga kebebasan demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat untuk berpendapat dan mengatasi pengaruh oligarki yang semakin kuat dalam politik dan ekonomi negeri ini.
Saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki masa depan yang cerah, asalkan kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan. Pemerintahan Jokowi, meski telah memberikan banyak pencapaian, harus diakui masih menyisakan tantangan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah berikutnya. Hanya dengan komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, kita bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menegakkan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
