Diskusi kebangsaan yang digagas oleh Forum Tanah Air (FTA) pada Sabtu (28/9/2024) di Hotel Grand Kemang, Mampang, Jakarta Selatan batal dilaksanakan. Musababnya, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba membuat kerusuhan di venue hotel acara tersebut.
Dalam video yang beredar di media sosial, para perusuh merusak properti hotel, termasuk mencopot banner acara yang bertuliskan “Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional”.
Aksi pembubaran dan kerusuhan di hotel tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Polisi pun turun tangan. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka yakni FEK dan GW dari lima orang yang ditangkap karena diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut.
“Tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut,” ungkap Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, Minggu (29/9/2024).
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary S dalam jumpa persnya mengatakan, pelaku FEK membuat kerusuhan di Hotel Grand karena mendapat orderan sehari sebelumnya. Pihak yang mengorder kerusuhan itu tengah didalami oleh kepolisian.
“Pada hari Jumat, 27 September 2024 pelaku FEK mendapatkan orderan (yang sedang kami dalami) untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, gelar Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional yang dilaksanakan pada 28 September 2024 di Ballroom Hotel Grand Kemang,” kata Ade Ary, Minggu (29/9/2024).
“Yang pada saat pelaksanaan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak yang berwajib,” lanjutnya.
Terbaru, Ade mengatakan polisi tengah menyelidiki dalang di balik kerusuhan tersebut. Polisi juga mengecam aksi premanisme yang dilakukan orang-orang tak dikenal. Pihaknya juga membuka peluang mendalami pelaku lain dalam kasus ini.
“Ini masih didalami terus,” kata Ade di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).
“Di sisi lain, tentunya Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi-evaluasi ya, setiap pelaksanaan tugas tiap komandan lapangan dimulai dari perwira pengendali dalam objek pengamanan,” tambah Ade.
Polisi Didesak Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Acara Dialog Kebangsaan Kemang
Hingga artikel ini ditulis, Selasa (1/10/2024) siang, polisi belum mengungkapkan dalang kerusuhan kepada publik. Di sisi lain, banyak pihak yang mendesak kepolisian mengungkapkan otak kerusuhan tersebut.
“Mudah-mudahan, bapak-bapak dan ibu-ibu dari kepolisian bisa mengungkap juga, siapa sih dalangnya?” kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (30/9/2024).
“Kok sampai segitu amat memberikan order untuk suatu dialog yang menurut saya sebagai orang awam, dialognya biasa-biasa saja. Kenapa sampai seperti itu?” lanjut Hariyadi.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi Polri yang sudah menetapkan dua tersangka kasus pembubaran diskusi Kemang. Sugeng ingin dalang pembubaran tersebut ditangkap.
“IPW mendorong agar mereka diperiksa, siapa yang menyuruh mereka melakukan tindakan membubarkan acara diskusi tersebut,” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (30/9/2024).
Ketua Umum Poros Jakarta, Biem T Benjamin juga mendesak aparat kepolisian menindak siapapun yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Ia tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Selain itu, Biem juga mendorong kepolisian membongkar otak di balik insiden tersebut. “Siapa di belakangnya, siapa yang merencanakan (harus diungkap). Ini penting sekali,” ujarnya dikutip dari YouTube Info Politik.
Kerusuhan yang terjadi di Hotel Grand Kemang disorot oleh organisasi non-pemerintah internasional yang berjuang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, Amnesty International Indonesia.
Amnesty Tuding Polisi Membiarkan Terjadi Kerusuhan
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan pihaknya mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut.
“Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri,” tegasnya.
“Usut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak pelaku intimidasi, justru cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan mereka, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air,” tambah Usman.
Tak hanya itu, Amnesty International Indonesia juga mendesak Komisi III DPR RI segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan kepolisian di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara menyeluruh.
“Evaluasi sangat penting agar negara serius menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan,” tandasnya.
Banyak pihak yang mendesak kepolisian mengusut tuntas insiden kerusuhan di Hotel Grand Kemang. Akankah dalang kerusuhannya diungkap ke publik?
Penulis: Mustami
