Presiden Prabowo Subianto memaparkan visinya yang ambisius dalam pidato perdana di Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10/2024), menargetkan Indonesia untuk segera mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu paling lambat lima tahun ke depan.
Tidak hanya sekadar swasembada, Prabowo menekankan impian lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa ketergantungan terhadap pangan impor harus segera dihentikan untuk menghindari risiko besar yang bisa muncul dalam kondisi darurat.
“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli,” ujar Prabowo dengan tegas.
Prabowo melihat ketahanan pangan sebagai kunci utama bagi kemandirian dan kedaulatan nasional. Dengan latar belakang pengalamannya di bidang pertahanan, ia menilai pentingnya bangsa Indonesia mampu memproduksi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyatnya, agar tidak terjebak dalam ketergantungan global yang bisa membahayakan negara dalam situasi genting.
Mengincar Status Lumbung Pangan Dunia
Ambisi besar Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai “lumbung pangan dunia” bukan sekadar janji, namun didasarkan pada kajian yang matang bersama para pakar di bidang pertanian dan pangan.
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia memiliki potensi luar biasa yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan diekspor ke seluruh dunia.
“Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya. Saya yakin, paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Prabowo.
Target ini tentu menuntut perubahan besar dalam tata kelola sektor pertanian dan distribusi pangan di Indonesia, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari infrastruktur, teknologi, hingga ketergantungan pada impor bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, dan jagung.
Pentingnya Keberadaan G20
Sementara, dari beberapa sumber dikutip, beberapa waktu lalu, Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat (Jurpat) yang berjudul “Penyiapan Peran Strategis Indonesia Presidency G20 Dalam Kerangka Ketahanan Ekonomi Nasional.” FGD ini dilaksanakan secara hybrid dan merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P., mengungkapkan pentingnya keberadaan G20 dalam mendorong perdagangan pangan dan pertanian yang terbuka, adil, dan transparan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat di seluruh dunia. Ia juga menekankan perlunya pengembangan start-up lokal di bidang pangan, sambil tetap menjaga kekayaan Sumber Daya Hayati Budidaya (Cultivated Biological Resource/CBR).
Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan betapa krusialnya ketahanan pangan. Ketergantungan pada impor pangan menjadi masalah serius, karena selama krisis, komoditas pangan impor sulit masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pangan global yang mendukung inovasi untuk sistem pangan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan yang lebih baik. “Dalam hal ini, Indonesia akan mengusulkan komitmen dan upaya bersama untuk membangun sistem pangan berkelanjutan yang tahan terhadap guncangan di masa depan,” tambah Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.
Melalui G20, diharapkan akan ada pemberdayaan bagi negara-negara berkembang dan Negara-Negara Least Developed (LDCs) dalam memproduksi pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si, menyoroti banyaknya inovasi di perguruan tinggi di Indonesia dan menegaskan pentingnya pemetaan inovasi tersebut. “Inovasi di perguruan tinggi di Indonesia sudah sangat banyak, dan perlu kita terus dorong serta kembangkan,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa dukungan dari kementerian, lembaga, dan sektor swasta sangat diperlukan.
Rektor IPB percaya bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan diri untuk mewujudkan kemandirian pangan, karena hampir semua komoditas pangan yang diimpor sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. “Sekarang yang perlu dipikirkan adalah percepatan transformasi dan inovasi,” katanya. Menurutnya, meskipun banyak inovasi tersedia di perguruan tinggi, kebutuhan akan inovasi di desa juga sangat besar.
Butuh Adanya Jembatan
Namun, ada masalah yang dihadapi: kurangnya jembatan untuk menghubungkan pasokan inovasi dari perguruan tinggi dengan kebutuhan di masyarakat. “Sekarang masalah yang dihadapi adalah jembatan untuk hilirisasi inovasi. Dalam konteks makro, memang ada masalah tentang jembatan ini,” pungkasnya.
Sejalan dengan pernyataan Rektor IPB, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, menegaskan bahwa keberpihakan dan kolaborasi dari semua pihak sangat diperlukan. “Kolaborasi tentunya terus kita gagas dan dorong untuk menghasilkan inovasi demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.
Dengan strategi yang solid dan kolaborasi yang erat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan impian ketahanan pangan dan berkontribusi pada stabilitas pangan global.
Penulis: Purba Handayaningrat
