Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru saja digelar digelar pada 20 Oktober 2024 membuka lembaran baru bagi pemerintahan Indonesia.
Mata publik tak hanya tertuju pada visi pemerintahan, melainkan juga pada pertanyaan yang menggelitik, siapa yang akan menduduki peran Ibu Negara?
Prabowo Subianto, yang pernah menikah dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, berpisah pada 1998. Sejak itu, status Prabowo yang tidak memiliki istri resmi menimbulkan spekulasi apakah untuk pertama kalinya Indonesia akan dipimpin tanpa kehadiran seorang Ibu Negara.
Mengapa Ibu Negara Penting?
Dalam sejarah Indonesia, peran Ibu Negara sering kali dianggap sebagai pilar yang menopang presiden, baik dari sisi sosial maupun psikologis. Mantan Presiden Soeharto, misalnya, mulai kehilangan keseimbangan politiknya setelah meninggalnya Ibu Tien pada tahun 1996, yang bertepatan dengan krisis ekonomi yang menghantam Indonesia.
Namun, ada juga pandangan yang berbeda terkait peran Ibu Negara. Sejarawan Bonnie Triyana mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi yang mapan, peran Ibu Negara hanyalah sebagai pendamping simbolis.
“Di negara demokrasi yang sudah settle, peran Ibu Negara tidak lebih dari istri presiden. Bukan seperti ratu dalam monarki feodalistik,” jelasnya, baru-baru ini.
Indonesia, sebagai negara yang masih menganut nilai-nilai semi-feodal dan tradisi yang kuat, sering kali menempatkan Ibu Negara dalam posisi yang berpengaruh secara sosial dan politik.
Terpisah Peneliti BRIN, Dr. Athiqah Nur Alami, menambahkan bahwa Ibu Negara berperan sebagai “penyeimbang” dalam dinamika politik yang keras. Kehadiran Ibu Negara sering kali dilihat mampu melembutkan citra sang presiden yang dianggap tegas atau sulit didekati.
Bagaimana Indonesia Tanpa Ibu Negara?
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Indonesia bisa dijalankan tanpa kehadiran seorang Ibu Negara? Menurut Dr. Athiqah, “Secara formal, tidak ada aturan yang mengharuskan presiden didampingi oleh seorang Ibu Negara.”
Artinya, secara konstitusional, pemerintahan Prabowo bisa berjalan dengan baik tanpa pendamping di sisi personalnya.
Namun, dalam konteks sosial, hilangnya peran Ibu Negara bisa berdampak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ibu Negara kerap dianggap sebagai jembatan antara rakyat dan pemimpin, terutama dalam kegiatan sosial dan budaya.
Di sisi lain, perubahan pola pikir masyarakat juga memungkinkan munculnya era baru di mana peran Ibu Negara tidak lagi menjadi hal yang krusial. “Masyarakat kan semakin terbuka, tidak mempersoalkan ada atau tidaknya Ibu Negara,” ujar Bonnie, merujuk pada perubahan zaman dan pandangan publik yang semakin dinamis.
Tantangan Prabowo Tanpa Ibu Negara
Jika benar Indonesia melangkah ke pemerintahan tanpa Ibu Negara, Prabowo Subianto akan menjadi presiden pertama yang menjalani masa jabatan tanpa pendamping resmi di sisi publik.
Ini tentunya akan mengubah dinamika sosial dan politik di Indonesia, di mana peran istri presiden sering kali dianggap penting dalam melunakkan kebijakan-kebijakan politik yang keras.
Keputusan Prabowo untuk belum menunjuk Ibu Negara mungkin mencerminkan perubahan nilai dalam kepemimpinan modern, di mana efektivitas seorang pemimpin lebih diukur dari kebijakan dan visinya ketimbang status perkawinannya.
Namun, publik akan tetap menunggu dan mengamati apakah absennya sosok Ibu Negara akan mempengaruhi gaya kepemimpinan dan relasi presiden dengan rakyat.
Indonesia mungkin segera memasuki babak baru dalam sejarah politiknya, di mana presiden tidak lagi didampingi oleh seorang Ibu Negara. Apakah ini menjadi tanda bahwa politik Indonesia semakin maju, atau justru kehilangan salah satu kekuatan sosial yang selama ini menopang presiden?
Akankah pertanyaan semacam ini akan terus bergulir seiring perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan?
Penulis: Purba Handayaningrat
