Masyarakat Indonesia sebagian besar menunggu langkah dan gerak cepat pemerintnah tentang pemindahan ibukota negara. Pasalnya proek besar-besaran tersebut dikhawatirkan hilang tak berjalan seiring pindahnya kekuasaan.
Pemindahan pegawai pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memang menjadi pertanyaaan publik, dalam upaya pemerintah mempersiapkan infrastruktur dan pusat administrasi di Kalimantan Timur.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemindahan ini tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, melainkan sebaiknya diikuti dengan proses bertahap yang lebih fokus.
“Lebih baik fokus, tidak perlu semua harus berbondong-bondong,” jelas Prasetyo di Magelang, Minggu (27/10/2024).
Menurutnya, tujuan utama dari pemindahan ini adalah untuk memperkuat struktur pemerintahan pusat secara bertahap, tanpa tergesa-gesa.
Prasetyo menambahkan bahwa kunjungan kerja ke IKN pun sebaiknya hanya dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait, khususnya yang terlibat langsung dalam pengembangan infrastruktur dan perencanaan wilayah.
Beberapa kementerian yang disebut Mensesneg mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.
“Jika hanya untuk meninjau lokasi, cukup kementerian kunci yang terkait langsung dengan pembangunan. Ini akan lebih efisien,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa hanya lembaga yang memiliki kontribusi langsung pada proyek IKN yang melakukan peninjauan lapangan dalam tahap awal ini.
Persiapan Peraturan Resmi Pemindahan Ibu Kota
Mensesneg juga menjelaskan bahwa regulasi terkait pemindahan IKN masih dalam proses persiapan dan menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebutkan bahwa regulasi tersebut sedang dipelajari dengan seksama untuk memastikan kesiapan penuh sebelum diteken.
“Setelah semua siap, baru nanti Presiden yang akan tanda tangan,” ujarnya.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah mengambil pendekatan yang matang dalam memastikan kesiapan infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung kelancaran proses pemindahan tersebut.
Langkah-langkah awal menuju pemindahan IKN sendiri sudah mulai terealisasi. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, sebelumnya mengungkapkan bahwa peresmian Istana Garuda di IKN masuk dalam rencana 100 hari kerja Presiden Prabowo. “Peresmian Istana Garuda sudah siap dan direncanakan dalam waktu dekat ini,” ujar Diana pada Rabu (23/10/2024).
Dengan begitu, simbol-simbol pemerintahan mulai akan terbangun di IKN sebagai langkah pertama dalam mewujudkan ibu kota baru.
Sidang Kabinet Perdana Tak Bahas IKN
Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, dalam sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan, fokus utama yang disampaikan Presiden Prabowo adalah visi dan arah kebijakan kabinet untuk lima tahun mendatang. Presiden Prabowo menekankan agar setiap program kementerian dan lembaga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tak ada pembahasan IKN.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, rapat kabinet perdana tersebut lebih menekankan pada arahan visi jangka panjang, yang tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. “Sidang perdana ini membahas visi umum untuk lima tahun mendatang,” kata Muhaimin.
Di dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengingatkan agar kementerian tidak tergoda oleh proyek mercusuar yang mungkin hanya membawa pencitraan jangka pendek tanpa dampak signifikan.
“Jangan ada proyek yang mercusuar. Pastikan semua kegiatan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat,” ungkap Prabowo dalam arahannya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah baru ini akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, terutama pada proyek-proyek yang berdampak besar namun harus tetap efisien dan terukur dalam memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Proyek Swasembada Pangan sebagai Prioritas Utama
Prabowo justru menekankan pentingnya swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan kemungkinan krisis pangan di berbagai negara, Prabowo menilai bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri melalui program-program yang mengutamakan ketahanan pangan domestik.
“Salah satu proyek yang harus diprioritaskan adalah swasembada pangan untuk mengantisipasi perang antarnegara yang bisa terjadi kapan saja,” ujar Prabowo dalam rapat kabinetnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga berupaya mengamankan kebutuhan pangan domestik sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian global.
Komitmen pemerintah dalam memindahkan ibu kota dengan proses yang terukur dan fokus pada ketahanan pangan domestik mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh. Dengan adanya koordinasi lintas kementerian yang jelas dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek, diharapkan transisi menuju IKN dapat berjalan mulus tanpa mengabaikan prioritas-prioritas penting lainnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Purba Handayaningrat
