Ketika nama Gregorius Ronald Tannur muncul di permukaan, tidak hanya tindakan kekerasannya yang menjadi sorotan, tetapi juga bagaimana kasusnya mengungkapkan kerentanan sistem peradilan di Indonesia.
Bujang anak pejabat nan kaya raya berusia 32 tahun ini kini dikenal sebagai simbol runtuhnya integritas hakim, mengingat perannya dalam satu dari sekian banyak skandal hukum yang menggerogoti kepercayaan publik.
Aliran duitnya yang diduga hingga Mahkamah Agung (MA) linier dengan citranya sebagai anak orang kaya sehingga Ronald Tannur juga dijuluki ‘Sendok Emas’ Seurabaya.
Kasusnya dimulai dengan sebuah tragedi pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, di Surabaya pada Oktober 2023, yang berujung pada serangkaian peristiwa yang tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga mengguncang dunia peradilan.
Dikutip beberapa sumber, kejadian pembunuhan yang brutal ini berawal dari pertengkaran di sebuah tempat karaoke, di mana Ronald melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap Dini. Dari menendang hingga memukul dengan botol tequila, tindakan kejamnya berlanjut hingga Dini ditinggalkan dalam kondisi kritis.
Meskipun bukti dan kesaksian mendukung adanya penganiayaan, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 memberikan vonis bebas kepada Ronald, dengan alasan bahwa kematian Dini disebabkan oleh penyakit lain akibat alkohol, bukan oleh penganiayaan.
Vonis Bebas yang Mengejutkan
Vonis bebas yang mengejutkan ini memicu reaksi publik yang luas, menyisakan pertanyaan tentang keadilan dan integritas hakim yang memutuskan kasus ini. Namun, situasi semakin rumit ketika kemudian terungkap bahwa hakim-hakim yang mengadili kasus Ronald—Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo,diduga terlibat dalam praktik suap.
Tindakan mereka diduga telah dipengaruhi oleh aliran dana sebesar Rp20 miliar, yang bertujuan untuk memberikan putusan yang menguntungkan Ronald. Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan.
Mukti Fajar Nur Dewata, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan kelemahan sistem peradilan yang perlu segera diatasi.
“Publik saat ini menyoroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan,” katanya. Mukti juga mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi fokus bagi sinergisitas antara KY dan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikannya.
“Kami mendorong kolaborasi untuk mendeteksi area-area yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki hakim dan aparat pengadilan,” tambahnya. Dengan adanya dugaan suap yang melibatkan hakim, reputasi lembaga peradilan dipertaruhkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan semakin tergerus.
Upaya Hukum Kejaksaan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kini mengupayakan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang setimpal.
Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengungkapkan kekecewaannya atas vonis lima tahun pidana penjara terhadap anak mantan anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) tersebut. “Tentu kecewa dengan vonis kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman pidana selama lima tahun penjara,” katanya kepada wartawan di sela kegiatan eksekusi Ronald Tannur menjalankan putusan Mahkamah Agung di Surabaya, Minggu malam.
Vonis tersebut jauh dari tuntutan 12 tahun penjara sebagaimana disampaikan jaksa penuntut umum saat persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Kajati Mia menjelaskan bahwa saat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 351 ayat (3) KUHP.
“Tuntutan yang dibuktikan di Pengadilan Negeri Surabaya adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun, namun Majelis Hakim memutus bebas Ronald Tannur,” tambahnya.
Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi, tetapi Mahkamah Agung memutus Ronald Tannur terbukti dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara lima tahun. Menurut Mia, yang terpenting saat ini Ronald Tannur dihukum terlebih dahulu atas perbuatan pidananya.
Menyusul terbongkarnya dugaan gratifikasi terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, Kajati Mia menyatakan akan mengupayakan bukti-bukti baru atau novum agar dapat mengajukan permohonan PK sehingga nantinya Ronald Tannur dihukum setimpal dengan perbuatan pidananya.
“Persoalannya semua bukti-bukti sudah kami hadirkan selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan yang namanya novum adalah bukti baru di luar yang telah dihadirkan di pengadilan. Jadi, ya, kalau kami dapat novum pasti kami akan ajukan permohonan PK,” ucapnya.
Refleksi Terhadap Kepercayaan Publik
Kasus Ronald Tannur menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang dapat mengaburkan garis batas antara keadilan dan ketidakadilan. Keluarga Ronald, yang memiliki pengaruh politik, memberikan kesan bahwa hukum dapat dimanipulasi. Tindakan tersebut bukan hanya berpotensi merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa hukum bisa dibeli oleh mereka yang memiliki sumber daya.
Dengan majelis hakim yang sekarang berstatus tersangka, dan Ronald yang awalnya divonis bebas kini dihukum lima tahun penjara, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi institusi peradilan di Indonesia.
Publik menantikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan memperkuat integritas sistem hukum. Sementara itu, masyarakat harus tetap kritis dan menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
Penulis: Purba Handayaningrat
