Tensi Pilkada Kota Banjarbaru 2024 memuncak dengan isu diskualifikasi terhadap pasangan calon petahana Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah. Pasangan nomor urut 2 yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota tersebut menghadapi ancaman diskualifikasi setelah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan pembatalan pencalonan mereka.
Dari data yang dihimpun, tuduhan pelanggaran serius terhadap Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi landasan kuat di balik rekomendasi tersebut.
Laporan terhadap Aditya-Said dilayangkan oleh Wartono, calon Wakil Wali Kota nomor urut 1, pada 21 Oktober 2024. Pelaporan ini menuding pasangan petahana menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri mereka di kontestasi Pilkada.
Bawaslu Kalsel segera merespons laporan tersebut dengan menjalankan serangkaian investigasi menyeluruh.
Muhammad Radini, Komisioner Bawaslu Kalsel, menyebut bahwa dari 35 orang yang dimintai keterangan, 30 di antaranya adalah saksi fakta, sedangkan sisanya saksi ahli yang memberikan pandangan hukum dan konteks perundang-undangan.
Dalam penelusurannya, Bawaslu menilai bukti-bukti yang diserahkan memenuhi syarat formil dan materiil.
“Kami telah melakukan kajian yang cukup mendalam, dan dari beberapa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, sejumlah alat bukti terpenuhi,” ungkap Radini pada konferensi pers tanggal 1 November 2024.
Klaim dan Pembelaan Pasangan Aditya-Said
Sementara Aditya Mufti Ariffin membantah tuduhan tersebut dengan merinci sejumlah program yang dipermasalahkan. Ia menegaskan bahwa penggunaan tagline “JUARA” telah lama menjadi identitas program Pemerintah Kota Banjarbaru sejak masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Wartono.
Menurut Aditya, tuduhan penggunaan tagline itu keliru mengingat Paslon 02 memakai tagline “KERJA NYATA SEMAKIN JUARA,” yang dinyatakan berbeda dari slogan pemerintah sebelumnya.
Aditya pun memberikan contoh kasus seperti Angkutan JUARA dan bantuan sosial bertuliskan “Bakul Juara,” yang menurutnya adalah bagian dari program dinas terkait.
“Program-program tersebut merupakan inisiatif pemerintah kota dan bukan upaya kampanye terselubung,” jelasnya, menegaskan bahwa seluruh program telah berjalan sesuai perencanaan pemerintah daerah tanpa menyasar masyarakat perorangan melainkan institusi sosial seperti yayasan anak terlantar.
Tanggapan KPU dan Nasib Pilkada Banjarbaru
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu sesuai peraturan yang berlaku.
Andi menambahkan, KPU memiliki waktu tujuh hari untuk menelaah dan memutuskan apakah rekomendasi Bawaslu akan diterima atau ditolak.
“Kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pasangan Aditya-Said tidak puas dengan keputusan nanti, mereka berhak menempuh jalur hukum di PTUN,” imbuh Andi.
Seiring dengan ketegangan politik ini, perhatian publik juga tertuju pada nasib surat suara yang telah dicetak dan siap didistribusikan ke sejumlah wilayah. KPU Kalsel menjadwalkan kedatangan surat suara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada 2 November 2024, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh daerah, termasuk Banjarbaru.
Isu ancaman diskualifikasi pasangan petahana ini memantik berbagai spekulasi politik, terutama mengenai dampak yang mungkin terjadi jika KPU benar-benar membatalkan pencalonan Aditya-Said.
Sementara itu, pasangan pesaing, Lisa Halabi-Wartono, menanti keputusan akhir KPU, yang bisa mengubah arah persaingan Pilkada Banjarbaru 2024.
Kisah ini mencerminkan ketatnya persaingan dalam pilkada dan pentingnya integritas serta ketaatan terhadap peraturan pemilu. Apakah rekomendasi Bawaslu akan menandai akhir perjalanan politik Aditya-Said, atau akankah pasangan ini berhasil membela diri di jalur hukum? Keputusan KPU dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan.
Penulis: Purba Handayaningrat
