Presiden Jokowi pamer Ibu Kota Nusantara kepada ratusan kepala daerah se-Indonesia dalam momen Pengarahan Presiden Kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Selasa 13 Agustus 2024, di IKN, Kalimantan Timur.
Dalam pembukaan pidatonya Jokowi membeberkan alasannya membangun IKN adalah sebagai pembuktian sebagai bangsa yang mandiri dan lepas dari bayang-bayang kolonialisme massa lalu.
Dia menjelaskan tiga gedung yang menjadi kantor pemerintahan Belanda saat berkuasa di Hindia Belanda. Gedung-gedung tersebut adalah Istana Negara, Istana Merdeka, dan Istana Bogor.
Istana Negara sebelumnya dihuni oleh Pieter Gerardus van Overstraten yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-33. Sementara Istana Merdeka dihuni oleh Johan Wilhelm van Lansberge yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-55.
Sementara Istana Bogor yang saat ini dihuni Jokowi, merupakan bekas hunian Gubernur Jenderal Hinda Belanda ke-27, Baron Gustaaf Willem baron van Imhoff.
“Saya ingin menyampaikan, bahwa itu sekali lagi… Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun,” kata Jokowi di hadapan ratusan kepala daerah.
“Ini bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi,” dia menambahkan.
Dibangunnya IKN, Kata Jokowi, menunjukan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keingginan pemerintah itu sendiri. Namun, tentunya pembangunan itu tidak bisa cepat dan membutuhkan waktu penyelesaian 10 hingga 15 tahun mendatang.
Pieter Gerardus van Overstraten, Gubernur Jenderal Antikorupsi dan Nepotisme
Mengutip catatan di laman www.brabantserfgoed.nl, sosok Pieter Gerardus van Overstraten adalah satu dari sekian Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang cukup moncer kariernya. Berlatar pendidikan hukum dia menuntaskan gelar doktornya di Leiden dengan disertasi tentang pelanggaran dan hukuman terhadap orang yang belum dewasa.
Beberapa tahun bekerja di kantor pengacara di ‘s-Hertogenbosch, sosok asal Brabant sebuah provinsi di selatan Belanda ini lalu memilih untuk merantau ke Hindia Timur. Dalam perpisahan kepada keluarganya pada 17 Agustus 1780, dia dipesankan oleh adiknya agar tidak menyerah pada godaan kesembronoan dan sanjungan.
Di Batavia, kariernya cepat melesat. Dimulai dengan menjadi anggota Dewan Kehakiman, penasihat fiskal pemeritahan koloni sekaligus sekretaris, anggota Dewan Hindia, Dewan Adminsitratif yang memberikan nasihat kepada gubernur jenderal.
Sukses dengan kariernya, dia lalu diberikan kepercayaan sebagai Gubernur dan Direktur Pantai Timur Laut Jawa. Wilayah ini sangat kompleks dengan beragam persoalan yang ada, seperti politik, ekonomi, dan militer. Dia juga kerap menjadi mediator atau penengah konflik-konflik dan suksesi di kalangan keluarga Bupati Jawa.
Van Overstraten juga melakukan pemberantasan korupsi dan memperbaiki nasib masyarakat Jawa dengan menjamin masyarakat tidak akan lagi ditindas, dan harta bendanya akan terjamin. Sikap itulah yang membuat dirinya disematkan sebagai sosok ‘Max Havelaar’ pertama.
Selain itu, di bidang kesehatan masyarakat dia kemudian mendorong migrasi masyarakat dari daerah pesisir yang tidak sehat di dekat Semarang ke daerah yang berpenduduk sedikit tetapi sehat.
Persoalan korupsi di tubuh VOC menjadi momok menakutkan kala itu dan menjadi pekerjaan rumah Van Overstraten ketika ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. VOC adalah ‘negara di dalam negara’. Entitasnya sebagai perusahaan dagang namun memiliki kendali atau otoritas negara.
Setiap Gubernur Jenderal, PNS, tentara, dan hakim bersumpah pada VOC dan Dewan Hindia Belanda. Dewan ini adalah kepanjangan tangan VOC di negeri koloni. Namun, VOC mampu menganulir Gubenernur Jenderal pilihan Dewan Hindia Belanda dan menunjuk sesuai keinginannya.
Praktik korupsi yang merajalelsa sejak kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-30, yaitu era pemimpin Jeremias van Riemsdijk. Van Riemsdijk diangkat karena koneksi keluarga dimana pamannya memiliki posisi penting sebagai Direktur Jenderal VOC.
Van Riemsdijk tanpa malu-malu menghamburkan anggaran negara dengan membeli kereta kaca dan memiliki 200an budak. Sementara putranya yang berusia tujuh tahun sudah mendapatkan pekerjaan di pemeritahan. Ketika putranya beranjak 16 tahun, dia sudah mengantongi gaji setengah juta Gulden.
Namun demikian, van Overstraten terus berupaya membela penduduk asli, seperti yang dia lakukan di pos-pos penugasan lainnya. Misalnya, ia melarang pejabat Eropa menerima hadiah atas jasa yang diberikan. Van Overstraten memang memperhatikan kepentingan pegawai negeri. Tinggal di kota Batavia yang lebih rendah sangat tidak sehat dan itulah sebabnya ia mulai memindahkan rumah dinasnya ke pinggiran kota yang lebih tinggi.
