Di penghujung massa jabatannya, Presiden Jokowi berencana melakukan reshuffle kabinetnya. Menteri-menteri yang dikabarkan kena depak adalah Menkum HAM Yasonna H Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Banyak pertanyaan mencuat ketika santer kabar tersebar, yaitu efektifitas reshuffle kabinet yang hanya akan bekerja beberapa bulan saja hingga pelantikan presiden terpilih.
Selain reshuffle kabinet, percakapan hangat juga masih seputar perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Terungkap anggaran yang dihabiskan Rp 87 miliar, menggembung dari anggaran tahn sebelumnya yaitu Rp 53 miliar.
Wah, lumayan besar anggarannya ya, kalau dibangun sekolah bisa berapa sekolah, ya?
POLITIK
1. Tersiar kabar Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet pekan ini. Menteri yang akan diganti adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Siti Nurbaya merupakan satu-satunya kader Nasdem yang tersisa di kabinet. Dua menteri dari Nasdem sudah lebih dulu mental dari kabinet karena terjerat kasus korupsi, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Johnny G Plate.
Sementara itu, Yasonna yang berasal dari PDIP, akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politisi Partai Gerindra. Sedangkan kursi Siti Nurbaya akan diisi oleh Raja Juli Antoni, politisi dari PSI yang kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kursi Arifin akan diisi oleh Bahlil Lahadalia. Dengan diangkatnya Bahlil, maka kursi Menteri Investasi yang ditinggalkan Bahlil akan diduduki oleh Rosan Roeslani, ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengaku sudah mendengar kabar akan terjadi perombakan kabinet sejak pekan lalu. Semula, info yang dia dapat hanya Arifin Tasrif yang akan disingkirkan. Ternyata, kata dia, info terbaru yang dia dapatkan malah ada 2 menteri dari PDIP yang akan disingkirkan yakni Yasonna dan Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
2. Setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketum Partai Golkar, partai ini akan menggelar rapat pleno pimpinan Selasa malam ini, untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketum. Berdasarkan aturan organisasi, Plt dipilih dari wakil ketum, yang kini berjumlah 11 orang, antara lain Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kahar Muzakir, dan Ridwan Kamil. Sejumlah pengurus Golkar menyebut, AGK (55 tahun) paling berpotensi menjadi Plt ketum. Rapat pleno tersebut juga akan mengagendakan jadwal musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum periode berikutnya. AGK adalah anak Ginandjar Kartasasmita, menteri di era Soeharto, yang juga tokoh Golkar.
3. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, hari ini menyatakan dukungan kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi ketua umum Partai Golkar yang baru. Mantan Sekjen Partai Golkar itu menyebut, dirinya tahu persis bagaimana sosok Bahlil. Idrus yang mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial pada kabinet Jokowi yang pertama karena tersangkut kasus korupsi dan kemudian dihukum penjara, yakin Bahlil bukan kepanjangan tangan Presiden Jokowi. Ia menyebut, Bahlil sudah mendapat komitmen dukungan dari 34 DPD tingkat 1 Golkar.
4. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar membuyarkan rencana pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi maju dalam Pilgub Banten. Airin adalah kader Golkar, mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode; sedangkan Ade adalah ketua DPD PDIP Banten yang juga mantan wakil bupati Lebak. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, hari ini memastikan bahwa rencana deklarasi pasangan Airin-Ade yang akan digelar Rabu besok batal. Hal ini karena belum ada surat rekomendasi dari DPP Golkar kepada Airin untuk maju Pilgub Banten. Dengan demikian, gandeng tangan PDIP dengan Golkar untuk Pilgub Banten juga bubar. Kini baru satu pasangan calon yang sudah pasti maju yakni Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang diusung Gerindra, PKS dan parpol-parpol lainnya.
5. Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf, kemarin meminta GP Ansor dan Banser menahan diri dalam menyikapi kejadian penyerangan terhadap Rais Syuriah NU Bekasi, Ikhsan Nudin Al Badawi, di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jabar, Sabtu malam (10/8/2024). Dia juga mengimbau kepada warga NU untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah masyarakat, meski diakuinya ada kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Penyerangan yang dilakukan oleh massa tak dikenal, terjadi saat Ikhsan bersama beberapa orang lainnya tengah dalam perjalanan menuju suatu acara dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero. Akibat penyerangan itu, Ikhsan dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka, dan mobilnya dirusak.
6. Sekretaris Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, tidak bisa memastikan apakah akan mengundang perwakilan PBNU dalam muktamar partai yang akan digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Namun, dia memastikan akan mengundang tokoh NU secara personal. Antara pimpinan PKB dengan pengurus PBNU kini sedang berseteru, setelah Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan akan mengambil alih PKB untuk dikembalikan ke NU. Sementara itu, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kemarin. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, menyampaikan keresahan tentang PKB, dan akan mengadukan kepada PBNU.
7. Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, hari ini. Sebanyak 517 dari 552 total gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia hadir dalam acara tersebut. Dalam arahannya, Jokowi menyinggung salah satu alasan dia membuat IKN adalah karena selama ini Istana Negara di Jakarta dan Bogor yang digunakan presiden adalah gedung yang dulu dihuni oleh gubernur jenderal Belanda. Ia menegaskan, rakyat Indonesia bisa membuat ibu kota sesuai yang diinginkan. Jokowi juga meminta para kepala daerah mencontoh kota hijau IKN untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.
HUKUM
1. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK kembali memanggil dan memeriksa mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Sebelumnya, Eddy sudah diperiksa pada Senin (15/1/2024). KPK tengah mengusut dugaan TPPU untuk mengembalikan kerugian negara dari pidana suap dan gratifikasi Nurhadi, yang tercatat menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000 dari sejumlah pengusaha yang berperkara di MA pada 2015-2016. Ia juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 37,2 miliar dari sejumlah orang berperkara pada periode 2014-2017.
2. KPK kembali memanggil dan memeriksa mantan anggota DPR periode 2009-2014, Miryam S Haryani. Mantan kader Partai Hanura ini adalah tersangka kasus mega korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP), karena diduga menerima uang dari proyek tersebut. Menurut informasi, KPK diduga akan kembali menahan Miryam. Sebelum menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP, Miryam sudah lebih dulu menjalani hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider penjara 3 bulan, karena terbukti memberikan kesaksian palsu di pengadilan kasus korupsi E-KTP.
EKONOMI
1. Penarikan utang sampai akhir Juli 2024 tercatat Rp 266,3 triliun. Angka ini setara 41,1% dari target, dan melonjak 36,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani mengakui kenaikan utang ini cukup tinggi. Rinciannya, penarikan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara neto sebesar Rp 253 triliun, naik 37,5% dibandingkan 7 bulan pertama 2023, dan penarikan pinjaman secara netto Rp 13,3 triliun, naik 21,6% dari Januari-Juli tahun lalu.
Sri Mulyani juga mengumumkan, APBN 2024 mengalami defisit Rp 93,4 triliun per akhir Juli 3024. Angka ini setara dengan 0,41% dari PDB. Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang turun, sementara belanja negara meningkat. Pendapatan negara tercatat Rp 1.545,4 triliun, turun 4,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 55,1% dari target APBN 2024. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 1.638,8 triliun, meningkat 12,2% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 49,3% yoy dari target APBN 2024.
2. Pemerintah menggelontorkan dana Rp 87 miliar, khusus untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Angka ini melonjak 64,15% dari anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu, yakni Rp 53 miliar. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, kenaikan anggaran terutama disebabkan oleh pengadaan alat-alat upacara baru di IKN, penyiapan sarana fisik, dan jamuan.
3. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara dari APBN 2024 bertambah Rp 2,5 triliun menjadi Rp 42,5 triliun, dari semula Rp 40 triliun. Secara akumulasi, total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75 triliun dari rencana semula Rp 72,5 triliun. Angka ini terdiri dari realisasi anggaran 2022 Rp 5,5 triliun, realisasi anggaran 2023 Rp 27 triliun, dan pagu APBN 2024 yang tiba-tiba bertambah menjadi Rp 42,5 triliun.
TRENDING MEDSOS
Trending hari ini di X mengarah kepada dinamika PKS dalam Pilkada Jakarta dan dugaan intervensi eksternal di Golkar. Pada perbincangan terkait PKS, narasi diisi oleh cibiran netizen yang menyebut bahwa suara PKS di Jakarta berasal dari pemilih Anies, sehingga PKS diingatkan untuk tidak jumawa dan tidak meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Selain itu, netizen di X juga membahas terkait upaya kudeta di Golkar yang diduga dilakukan oleh Jokowi untuk memperkuat posisi Gibran selaku wapres agar tidak sekadar menjadi ‘ban serep’.
