Menurut Lord Acton (1834–1902), sejarawan Inggris awal abad kedua puluh, kekuasaan itu cenderung merusak.
Kalau kita amati baik- baik, memang orang-orang yang punya kekuasaan, sekecil apapun ruang lingkupnya, berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Tidak hanya di tingkat RT/RW, di kantor-kantor pelayanan publik, di kantor swasta dan bahkan di dunia pendidikan.
Contohnya baru-baru ini, seorang mahasiswi Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri di tempat kostnya. Mahasiswi ini meninggal salah satu penyebabnya didiuga karena tidak kuat menerima tekanan dari seniornya.
Di kota lain, seorang mahasiswa yang sedang mengambil spesialis dokter THT juga mengalami bentuk tekanan yang tidak masuk akal dari seniornya juga. Merasa punya kuasa, seniornya tanpa merasa bersaah menyuruh mengantarkan undangan khitanan anaknya ke seluruh kota, tanpa dibayar. Dia harus lakukan itu kalau tidak, kelulusannya bisa jadi akan dipersulit.
Di pesantren, penyalahgunaan kekuasaan juga sering terjadi. Dari berita yang beredar, kebanyakan soal kekerasan seksual. Seperti yang terjadi di pesantren setingkat SMP di Candung, Agam, Sumatera Barat pada Juli 2024 lalu. Sebanyak 40 santri menjadi korban dugaan pelecehan seksual dua orang guru laki-laki penyuka sesama jenis.
Modusnya klise, kedua guru tersebut meminta untuk dipijit di kamarlalu mencabuli. Kalau tidak mau para santri diancam tidak naik kelas. Kekerasan seksual seperti ini tidak hanya terjadi di Agam, tapi juga di kota-kota lain.
Di pemerintahan, penyalahgunaan juga terjadi, misalnya di kantor pelayanan publik. Dulu untuk mengurus adminstrasi agar bisa cepat harus harus membayar pungutan (liar). Semoga sekarang tidak lagi.
Kalau kita baca sejarah, banyak raja dan pemimpin yang terjebak dalam ilusi kekuasaan, mengabaikan tanggung jawab, dan akhirnya mengalami kejatuhan yang tragis.
Seperti yang pernah dialami oleh Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus atau Caligula, kaisar Romawi yang terkenal karena kekejaman dan perilakunya yang sangat kontroversial. Ia lahir pada 31 Agustus 12 M dan menjadi kaisar pada tahun 37 M.
Pada awal pemerintahannya, Caligula sangat populer. Ia melakukan reformasi yang baik dan meningkatkan moralitas publik. Namun, setelah beberapa bulan, ia mulai menyalahgunakan kekuasaannya dengan menunjukkan sifat tiran dan kejam.
Dari beberapa sumber menyebutkan, Caligula dikenal karena tindakan-tindakannya yang brutal dan eksentrik. Ia sering melakukan eksekusi tanpa pengadilan, menyiksa musuh-musuhnya, dan bahkan diduga membunuh anggota keluarganya. Beberapa cerita menggambarkan dia sebagai orang yang sangat tidak stabil secara mental.
Ia juga terkenal karena gaya hidup mewah dan pengeluaran yang sangat besar. Caligula menghabiskan banyak uang untuk membangun proyek-proyek besar dan pesta yang berlebihan.
Salah satu tindakan paling kontroversialnya adalah mengklaim dirinya sebagai dewa dan memerintahkan agar patungnya ditempatkan di kuil-kuil. Ini menimbulkan kemarahan di kalangan banyak orang, terutama di kalangan warga Romawi yang sangat menghormati tradisi keagamaan.
Caligula memerintah selama empat tahun sebelum akhirnya dibunuh pada tahun 41 M dalam sebuah konspirasi oleh para senator dan anggota pengawal istana. Pembunuhannya menandai berakhirnya salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah Romawi.
Para pemimpin yang terjebak dalam kekuasaan sering kali mengabaikan suara rakyat, menganggap diri mereka di atas hukum, dan berakhir dengan tindakan yang merugikan masyarakat.
Kekuasaan yang merusak tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terlihat dalam konteks pemerintahan modern. Apakah presiden Jokowi termasuk?
Joko Widodo, terpilih jadi presiden pada tahun 2014 dengan janji untuk membawa perubahan dan memperbaiki kehidupan rakyat kecil. Saat itu dia adalah harapan terbaik untuk Indonesia. Karena itu saya mendukungnya, ikut kampanya sebelum pemilu, dengan berjalan kaki dari Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia, siang-siang yang panas dan bolos kerja.
Dalam perjalanan kepemimpinannya, Jokowi menghadapi berbagai tantangan, dari masalah ekonomi hingga isu-isu sosial. Namun, di tengah berbagai pencapaian, ada juga kritik yang mengemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial.
Salah satu contoh adalah proyek infrastruktur besar-besaran yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi. Meskipun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak yang mempertanyakan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Beberapa proyek dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, dan dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara pemerintah dan warga yang merasa dirugikan. Ini mengingatkan kita pada bagaimana raja-raja di masa lalu sering kali mengabaikan suara rakyat demi ambisi besar mereka.
Kritik terhadap pemerintah Jokowi juga mencakup isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Beberapa pihak menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, terdapat pengekangan terhadap kebebasan pers dan tindakan represif terhadap para aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Jokowi membungkam kritik dan perbedaan pendapat dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menghancurkan harapan sebagian warga negara.
Ini mengingatkan kita pada pola yang sama yang terlihat dalam sejarah, di mana pemimpin yang mabuk kekuasaan cenderung menekan suara-suara yang berseberangan dengan mereka. Dalam banyak kasus, tindakan ini justru memperburuk citra pemerintah dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Kekuasaan yang memabukkan sering kali membuat pemimpin kehilangan perspektif. Mereka menjadi terasing dari realitas yang dihadapi rakyat dan mulai melihat diri mereka sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan.
Dalam konteks Jokowi, ada kekhawatiran bahwa dengan berjalannya waktu, ia mungkin terjebak dalam pola pikir yang sama. Meskipun Jokowi yang dulu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, di akhir masa jabatannya tampaknya berubah.
Dalam rangka HUT RI ke-79 ini ada baiknya pak Jokowi introspeksi diri bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Dengan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan, para pemimpin dapat menghindari jebakan kekuasaan yang merusak. Sejarah telah memberikan banyak pelajaran, dan saatnya bagi pemimpin masa kini untuk belajar dari kesalahan masa lalu.
Dengan belajar dari sejarah dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, idealnya pemimpin dapat meninggalkan warisan baik yang akan dikenang oleh generasi mendatang.
Sehingga apa yang disampaikan Lord Acton selanjutnya bahwa moralitas seseorang berkurang seiring dengan meningkatnya kekuasaan tidak terbukti.
Itulah akhir dari pemimpin dgn modal pencitraan…