Unjuk rasa #KawalPutusanMK yang digelar di berbagai kota besar di Indonesia berakhir dengan insiden kekerasan terhadap demonstran. Tak hanya itu, ratusan demonstran ditangkap aparat.
Hanya di Jakarta saja, Polda Metro Jaya menangkang sebanyak 301 demonstran. Beberapa di antaranya, pelajar atau anak. Belum lagi di kota-kota lain di Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah pihak mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan berlebihan.
Kekerasan ini tidak hanya menimpa para pengunjuk rasa, tetapi juga jurnalis yang sedang meliput, menambah catatan kelam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat dalam menangani protes di tanah air. Tak hanya itu, sejumlah pelajar juga ditangkap di DKI.
Dalam aksi tersebut, polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Penangkapan ini disertai dengan kekerasan fisik yang brutal.
Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan polisi, baik berseragam maupun berpakaian sipil, melakukan pemukulan dan penendangan terhadap orang-orang yang ditangkap.
“Kami melihat tindakan ini sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi para demonstran,” kata Muhammad Isnur, Ketua YLBHI.
Kekerasan Terhadap Jurnalis
Jurnalis yang sedang meliput pun tidak luput dari kekerasan aparat. Seorang jurnalis dari Narasi, yang telah menunjukkan kartu pers, didorong dengan tameng dan diintimidasi oleh polisi.
“Kami hanya menjalankan tugas, namun tetap diperlakukan dengan kasar,” ujar jurnalis tersebut yang enggan disebutkan namanya. Tindakan ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, yang menegaskan bahwa jurnalis memiliki hak untuk meliput tanpa adanya ancaman kekerasan atau intimidasi.
Kekerasan yang dilakukan aparat dengan cepat tersebar di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik. Video-video viral memperlihatkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para demonstran, termasuk penggunaan gas air mata, pemukulan, dan penangkapan secara paksa.
“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa aparat tidak siap menangani protes dengan cara yang damai,” tambah Isnur.
Kasus-Kasus Kekerasan di Berbagai Kota
Tindakan represif tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Semarang, Makassar, dan Bandung, hingga Purwokerto.
Di Semarang, kekerasan polisi menyebabkan banyak massa aksi harus dilarikan ke rumah sakit. Di Purwokerto polisi juga menembakkan water canon ke kerumunan demonstran.
“Mereka menembakkan gas air mata dan memukul demonstran tanpa alasan yang jelas,” ungkap Isnur. Di Makassar, demonstran dibubarkan secara paksa hanya karena istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi, akan melewati jalan yang digunakan untuk aksi. Sementara di Bandung, puluhan demonstran mengalami kekerasan, dengan beberapa di antaranya mengalami luka serius di kepala.
Kekerasan terhadap Anak-Anak dan Pelajar
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa kekerasan tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang terlibat dalam aksi.
“Kami menemukan bahwa tujuh anak diamankan di Polda Metro Jaya dan beberapa di antaranya mengalami kekerasan fisik,” ujar Diyah Puspitarini, Komisioner KPAI.
Tindakan ini melanggar undang-undang perlindungan anak dan menambah deretan panjang pelanggaran hak asasi dalam penanganan demonstrasi.
Kecaman YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil
YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan represif tersebut. Mereka menyerukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menginstruksikan anggotanya agar menghentikan kekerasan terhadap demonstran.
“Kami mendesak Kapolri untuk memastikan seluruh anggotanya tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam menghadapi demonstrasi,” tegas Isnur dalam pernyataan resminya.
Di Jakarta, kekerasan aparat mencapai puncaknya ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang merobohkan pagar DPR. Setelah massa terpecah, polisi mulai mengejar mahasiswa dan pelajar.
“Kami menyaksikan mahasiswa yang sudah tak berdaya masih dipukuli dengan tongkat dan ditendang,” ujar salah satu saksi mata yang berada di lokasi.
Respons Dinas Pendidikan terhadap Pelajar yang Terlibat
Dinas Pendidikan DKI Jakarta melaporkan bahwa jumlah siswa yang ditangkap akibat keterlibatan dalam aksi meningkat. “Kami akan memberikan pembinaan kepada para siswa ini agar mereka lebih memahami cara berdemokrasi yang baik dan santun,” ujar Budi Awaluddin, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Namun, tindakan penangkapan dan kekerasan yang dialami para siswa ini menimbulkan kekhawatiran tentang pendekatan aparat dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam protes.
Upaya Advokasi oleh TAUD
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dari LBH Pers menghadapi hambatan dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban demonstrasi.
“Kami mendapati seorang anak yang dipukul oleh polisi saat penangkapan dan mengalami lebam di pipi,” ungkap Gema Gita Persada dari LBH Pers. Upaya advokasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para demonstran dihormati dan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Tuntutan Kepada Kapolri dan Aparat Keamanan
Berbagai pihak, termasuk YLBHI, KPAI, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, menuntut agar Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan.
“Tindakan represif seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, dan kami meminta reformasi di tubuh kepolisian agar kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia terjamin,” tegas Isnur.
Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Aksi represif yang dilakukan aparat kepolisian tidak hanya mencoreng citra institusi penegak hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Keadilan harus ditegakkan, dan setiap pelanggaran harus diusut tuntas demi masa depan demokrasi dan penegakan hukum yang lebih baik di negeri ini.
Penulis: Purba Handayaningrat
