Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
“Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya. Iya, pemerintah ikuti putusan MK,” kata Jokowi saat diwawancarai wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Jokowi memastikan tidak akan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada.
“Enggak ada (perppu), pikiran saja enggak ada,” aku Jokowi.
Sebelumnya, RUU Pilkada batal disahkan oleh DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 karena rapat paripurna tidak kuorum.
Ditanya soal Kaesang, Jokowi Tertawa
Dengan berlakunya putusan MK, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, tidak memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Jateng 2024 karena terkendala usia yang masih di bawah syarat.
Alhasil, Kaesang bakal gagal mencalonkan diri sebagai Wagub Jateng, mendampingi mantan Kapolda Jateng, Ahmad Luthfi. Padahal, Partai Nasdem dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah menyatakan mengusung paket pasangan cagub-cawagub, atau Jateng 1 dan Jateng 2 ini.
Jokowi hanya tertawa saat menanggapi hal ini dan meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum PSI tersebut.
Diketahui, Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, setelah tahapan pencalonan Pilkada selesai.
Mengingat Kembali Janji Jokowi
Melansir berbagai sumber, selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah mengumbar banyak janji politik yang masih menuai kritik karena belum terealisasi.
Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, menyoroti sejumlah janji Jokowi yang masih belum terpenuhi, dari janji mengembalikan kepemilikan Indosat, swasembada pangan, hingga penghentian impor.
“Banyak janji Pak Jokowi tidak ditepati. Yang paling fenomenal adalah buyback Indosat, sampai sekarang ternyata belum bisa,” ujar Ahmad Yani di akhir bulan Juni lalu.
Ia juga mengkritisi janji swasembada pangan yang hingga kini justru diwarnai dengan terus meningkatnya impor, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti garam. “Soal swasembada pangan, hingga kini pemerintah terus-menerus impor. Bahkan sebagai negara yang pantainya luar biasa (luas) garam saja impor,” tambahnya.
Selain itu, janji Jokowi untuk mengatasi masalah outsourcing juga dipertanyakan. Menurut Yani, UU Omnibus Law yang disahkan justru memperkuat praktik outsourcing, bertentangan dengan janji Jokowi untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja.
“Terus (janji) memperhatikan masalah outsourcing, anti-outsourcing, justru dia (Jokowi) membuat UU yang melegalkan outsourcing melalui UU Omnibus Law,” tegas Yani.
Mobil Esemka, yang sempat menjadi simbol kebangkitan industri otomotif nasional, juga masih menjadi sorotan. Janji Jokowi untuk menjadikan Esemka sebagai produsen mobil nasional hingga kini dianggap tak terealisasi, meskipun pada periode pertama pencalonannya, proyek ini sangat diandalkan.
“Ini yang mengantarkan Pak Jokowi (menjadi Presiden), (mobil) Esemka… Mana?” lanjut Ahmad Yani.
Janji Lain yang Belum Diselesaikan
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, juga mengingatkan masyarakat akan terus mencatat janji-janji yang belum diselesaikan.
Meski Jokowi baru-baru ini meminta maaf atas kekurangan selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia, Jazilul menegaskan, sebagai presiden, Jokowi harus bertanggung jawab menyelesaikan janji-janji tersebut.
“(Permintaan maaf) sebagai pribadi akan dimaklumi. Tapi, sebagai Presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai janjinya,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan, tantangan bagi Jokowi untuk memenuhi janji-janji politiknya semakin besar. Meskipun Jazilul percaya masyarakat akan memaafkan, ia menekankan pentingnya Jokowi untuk fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa, termasuk janji pertumbuhan ekonomi dan penegakan demokrasi yang masih dipertanyakan.
“Banyak yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, janji untuk menegakkan demokrasi juga masih dalam tanda kutip, ada yang belum merasakan kepuasan itu,” tambah Jazilul.
Permintaan maaf Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka pada 1 Agustus 2024 lalu mencerminkan pengakuan atas kekurangan dalam kepemimpinannya.
“Saya manusia biasa, tidak sempurna,” kata Jokowi saat menyampaikan permintaan maaf tersebut. Namun, dengan berakhirnya masa jabatan yang semakin dekat, realisasi janji-janji tersebut tetap menjadi perhatian utama bagi rakyat Indonesia.
Permintaan maaf juga diucapkan Jokowi dalam pidato kenegaraannya.
Penulis: Purba Handayaningrat


