Potensi bergabungnya Partai Indonesia Indonesia Perjuangan Indonesia (PDIP) ke dalam kabinet Prabowo-Gibran mengkhawatirkan sejumlah kalangan. Apabila terjadi, maka tak ada satupun partai politik yang berada di luar sistem atau oposisi.
Tanpa oposisi yang bisa menjadi penyeimbang, maka demokrasi Indonesia benar-benar di ujung tanduk.
Sinyalemen bergabungnya PDIP ke barisan koalisi Prabowo-Gibran belakangan ini memang santer menjadi sorotan. Ini setelah sejumlah elite PDIP memberikan isyarat kemungkinan bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo.
Sejumlah pihak menganggap bahwa bergabungnya PDIP adalah rekonsiliasi pasca-Pilpres dan Pemilu lalu. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat sipil, demokrasi Indonesia dipertaruhkan.
Herlambang Wiratraman, peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menilai situasi ini berpotensi memperburuk kondisi demokrasi.
Herlambang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah melemah sejak periode kedua Presiden Jokowi. Menurutnya, ketiadaan oposisi akan melanggengkan kebijakan dan politik hukum yang
abusif.
Demokrasi di Bawah Tekanan
Herlambang memberikan contoh mengenai pengesahan tiga undang-undang penting, yakni RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden, dan RUU Keimigrasian, yang disahkan secara kilat pada 19 September 2024 tanpa adanya partisipasi publik.
“Warga negara ini berharap ada upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan, karena itu bagian yang sangat diperlukan untuk menyehatkan kondisi demokrasi,” kata Herlambang, Minggu (22/9/2024).
Ia menambahkan bahwa salah satu konsekuensi dari ketiadaan oposisi yang efektif adalah langgengnya kebijakan yang cenderung represif, di mana penegakan hukum hanya melayani kepentingan elite tertentu.
Hal ini, akan meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis tanpa adanya perlindungan yang memadai.
Romo Magnis, seorang cendekiawan terkemuka, juga memberikan peringatan serupa. Ia menekankan bahwa tanpa oposisi, Indonesia bisa kehilangan prinsip rule of law, di mana pemerintah justru menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan dan melanggengkan kekuasaannya, bukan untuk menegakkan keadilan.
Oposisi yang Semakin Mengecil
Di Pemilihan Umum 2024, delapan partai politik berhasil meraih kursi di DPR RI, dengan PDI-P meraih kursi terbanyak (110 kursi). Namun, dalam perkembangan politik terakhir, muncul sinyal kuat bahwa PDI-P juga akan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, meskipun Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo terjadi.
Dengan bergabungnya PDI-P, maka hampir seluruh partai politik di DPR akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ketua DPP PDI-P Yasonna Laoly menyatakan bahwa partainya siap mendukung setiap pemerintahan yang bertujuan untuk membangun bangsa.
Meskipun begitu, beberapa pengamat, seperti Kunto Adi Wibowo dari Universitas Padjajaran, menyatakan bahwa koalisi gemuk ini akan merusak tatanan demokrasi karena mematikan fungsi oposisi.
Kunto menyebut langkah Prabowo-Gibran untuk membentuk koalisi besar sebagai bentuk politik dagang sapi atau transaksional. Pola ini, menurutnya, sudah pernah diterapkan pada masa Orde Baru dan pada pemerintahan Jokowi, di mana kompromi politik dilakukan dengan mengutamakan kepentingan elite dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Bahaya Sistem Pemerintahan Tanpa Oposisi
Dampak dari hilangnya oposisi, menurut pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, sangatlah berbahaya bagi rakyat. Dominasi koalisi pemerintah di parlemen dapat mempersempit ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Lucius menyatakan dominasi fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah di parlemen akan membuat fungsi legislasi DPR lebih mirip “stempel” daripada lembaga pengawas kebijakan.
Dia juga menyebut bahwa tanpa adanya kekuatan penyeimbang, koalisi besar pemerintah akan mengkapitalisasi kekuasaan, terutama melalui penguasaan posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga negara. Pemerintah akan cenderung meloloskan kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, tanpa pertimbangan matang terhadap kepentingan publik.
Di sisi lain, Kunto menilai bahwa satu-satunya harapan untuk membangun oposisi yang kuat terletak pada PDI-P dan PKS. Namun, Kunto meragukan efektivitas PKS sebagai oposisi setelah 10 tahun tidak menunjukkan kekuatan signifikan di parlemen.
Sementara PDI-P bisa menjadi lawan tanding yang serius bagi pemerintah, terutama mengingat pengalamannya sebagai oposisi pada masa lalu. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa oposisi kali ini harus bersifat lebih substantif dan bukan sekadar simbolik.
Masa Depan Demokrasi yang Suram
Bagi analis politik Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion, baru-baru ini menyatakan situasi politik saat ini memberikan lampu kuning bagi demokrasi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa koalisi besar yang terbentuk dari pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi mengarah pada rezim yang otoriter.
Tanpa oposisi yang berimbang, kata Dedi, kebijakan pemerintah akan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik daripada kepentingan pembangunan.
Dedi juga menyoroti bahwa salah satu masalah terbesar dalam demokrasi saat ini adalah pemahaman sesat tentang oposisi. Banyak anggota parlemen, katanya, berpikir bahwa oposisi hanya merupakan tanggung jawab partai-partai di luar pemerintahan.
Padahal, seluruh anggota DPR, baik dari partai koalisi maupun oposisi, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan koalisi gemuk yang sedang terbentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak yang khawatir bahwa demokrasi Indonesia akan menghadapi tantangan serius. Hilangnya oposisi yang efektif dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan korupsi yang lebih luas.
Di tengah kondisi ini, peran masyarakat sipil, kebebasan pers, dan kesadaran politik dari kaum intelektual menjadi sangat penting untuk menjaga agar demokrasi tidak semakin tergerus.
Gabung Pemerintah Bisa Tetap Kritis?
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy menyatakan kesiapannya menyambut partai-partai lain, termasuk PDI Perjuangan, untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menegaskan bahwa DPR akan tetap berfungsi sebagai pengawas pemerintah.
Dalam pidatonya di Hotel Sahid Jakarta, Aboe Bakar meyakinkan bahwa meskipun partai-partai politik bergabung dalam pemerintahan, DPR tidak akan menjadi “tukang stempel” dan akan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” ujar Aboe Bakar, Minggu (22/9/2024).
Ia pun menegaskan bahwa PKS meskipun berada dalam pemerintahan, akan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Penulis: Purba Handayaningrat
