Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mencium adanya indikasi tawar menawar dalam kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.
Boyamin sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hingga kini, belum ada kepastian mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan KPK.
Menurut Boyamin, KPK terkesan menunda-nunda pengumuman hasil analisis terhadap klarifikasi yang disampaikan Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Penundaan ini dinilai sarat kepentingan, terutama mengingat adanya pergantian pimpinan KPK yang akan segera berlangsung.
“KPK malah bermain-main dengan cara menunda-nunda pengumuman ini karena apapun, bisa jadi mereka atau pejabat KPK yang ingin jadi pimpinan KPK periode berikutnya kan gitu,” ujar Boyamin kepada wartawan, belum lama ini.
Dia menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan adanya potensi tawar menawar dalam kasus yang melibatkan nama besar seperti Kaesang.
Boyamin juga menyayangkan sikap KPK yang seolah mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada publik.
“Harusnya mereka segera mengumumkan apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Ini penting untuk menjaga kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Boyamin mengungkapkan bahwa langkah KPK yang justru berlarut-larut membuat publik semakin ragu terhadap penanganan kasus ini. “Apalagi kemarin Pahala Nainggolan sudah selesai dan sudah diserahkan ke pimpinan, eh, pimpinan malah membalikkan lagi,” ungkap Boyamin.
Belum Ada Sinyal
Sementara itu, KPK sendiri belum menunjukkan sinyal akan segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait kasus dugaan gratifikasi tersebut.
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam sebuah keterangannya justru mengesankan adanya kebingungan di dalam tubuh KPK. Saat ditanya oleh wartawan, Nawawi malah mengalihkan pertanyaan kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
“Siapa yang beritahu akan diumumkan? Coba kroscek aja langsung ke Deputi Pencegahannya gitu,” ujar Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
“Dari pencegahan aja, dia yang bikin, ya dia yang umumkan,” kata Nawawi.
Namun, pernyataan Nawawi tersebut justru bertentangan dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Pahala Nainggolan. Pahala menyebutkan bahwa ia telah menyerahkan laporan hasil analisis klarifikasi Kaesang kepada pimpinan KPK dan menegaskan bahwa pimpinan KPK-lah yang memiliki wewenang untuk mengumumkan hasilnya.
Hingga saat ini, kasus ini masih menggantung tanpa kejelasan, memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan dari publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan integritas dan transparansi KPK dalam menangani kasus yang melibatkan keluarga Presiden. Boyamin Saiman terus mendesak KPK untuk segera memberikan penjelasan agar tidak ada dugaan penyimpangan atau kompromi dalam penanganan kasus ini.
Menurut Boyamin, KPK seharusnya bisa bersikap lebih tegas dan cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut. “Saya yakin banyak orang menunggu, apalagi ini menyangkut nama besar. KPK harus tunjukkan kalau mereka independen dan tidak terpengaruh oleh nama atau jabatan,” pungkasnya.
Sejauh ini, publik masih menunggu langkah konkret dari KPK dalam menindaklanjuti dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang, yang dinilai menjadi ujian bagi lembaga antirasuah tersebut untuk membuktikan integritasnya di mata masyarakat.
Penulis: Purba Handayaningrat
