Sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) gabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mencuat sejak bulan lalu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pernah menyatakan partainya akan mendukung presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 jika memiliki visi yang sama, meski tidak masuk kabinet.
“Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya, tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu, atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024) lalu.
“Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati,” tambahnya.
Sinyal PDIP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran juga semakin menguat ketika pucuk pimpinan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan bertemu dengan Prabowo. Megawati dan Prabowo diagendakan bertemu sebelum pelantikan presiden.
Namun, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan cawe-cawe menyusun kabinet Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan. Bahkan, Jokowi disebut menolak PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar kabar tersebut.
“Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu (penolakan),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
Menurut Dasco, tidak ada pembahasan soal kabinet antara Jokowi dan Prabowo. Hal itu lantaran Jokowi menghormati hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2024-2029.
“Sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi atau Pak Prabowo membicarakan kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” klaimnya.
Dasco menilai isu Jokowi cawe-cawe susun kabinet Prabowo-Gibran dan menolak PDIP gabung pemerintahan hanya dinamika politik. Wakil Ketua DPR RI itu tidak terlalu menganggap serius.
“Jadi kalau ada isu-isu di medsos (media sosial), ya saya anggap itu hanya dinamika saja,” kata Dasco.
Kata Jokowi soal Ikut Susun Kabinet Prabowo-Gibran
Presiden Jokowi pada awal Oktober 2024 pernah mengaku tidak cawe-cawe menyusun nama-nama calon menteri yang akan dipilih untuk kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
Mengenai kabinet itu hak, 100 persen hak prerogatif presiden,” kata kepada wartawan dalam upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).
Sebelumnya, Jokowi juga menegaskan penyusunan kabinet baru merupakan kewenangan Prabowo. “Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Gabung atau Tidak, PDIP Akan Lakukan Kritik Membangun
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa terlepas gabung atau tidaknya PDIP ke kabinet Prabowo, partainya akan tetap menyampaikan kritik membangun. Penyampaian kritik tersebut akan dilakukan melalui legislatif, mengingat partainya memiliki kursi dominan di DPR RI.
“Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri, baik zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi, maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto nanti ketika dilantik tahun 2024, kami tetap akan melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR,” kata Said di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).
Terkait rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, Said menyebut pertemuan kedua tokoh nasional itu bukan dalam rangka PDIP akan gabung ke dalam kekuasaan.
“Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia,” tandasnya.
Penulis: Mustami
