Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita uang tunai sebesar Rp12,1 miliar serta 500 dolar AS terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).
Dalam kasus ini, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, ditetapkan sebagai tersangka. Kemanakah dia pergi?
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa uang yang disita tersebut merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin Noorterkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan lapangan sepak bola senilai Rp 23 miliar, Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi senilai Rp 9 miliar.
“Sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyidik KPK pada YUL, FEB, dan AMD dengan total sekitar Rp 12 miliar dan 500 dolar AS merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB (Sahbirin Noor) terkait pekerjaan lainnya,” jelas Ghufron, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (8/10/2024),
Proses rekayasa lelang dilakukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang memberikan suap dapat memenangkan proyek. Taktik yang digunakan antara lain membocorkan harga perkiraan sendiri, kualifikasi perusahaan yang disyaratkan, serta menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap.
Penetapan Tersangka dan Opsi DPO
KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Sahbirin Noordan sejumlah pejabat di Dinas PUPR Kalsel. Mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan Sahbirin Noor yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK membuka opsi untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) jika yang bersangkutan tidak kooperatif.
“Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO,” tegas Nurul Ghufron, kemarin.
Meskipun opsi DPO terbuka, KPK masih akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu. Ghufron menekankan bahwa penerbitan DPO harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Belum Ditangkap namun sudah Tersangka
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan alasan di balik belum ditangkapnya Paman Birin. Menurutnya, penyidik KPK mengikuti jejak aliran uang untuk mengungkap kasus ini. Ia mengungkapkan, “Kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita kan mengikuti jalannya uang, dari awal ya.”
KPK berhasil mengidentifikasi aliran uang panas tersebut, yang bergerak dari pemberi suap hingga ke para tersangka lain. Meski uang yang seharusnya diterima Sahbirin Noort idak sampai padanya, status tersangka tidak berubah. Asep memastikan bahwa status Sahbirin Noor sebagai tersangka tetap berlaku meskipun belum ditangkap.
“Status tersangka terhadap Sahbirin Noor tak berubah walau belum ditahan,” ujarnya. Sahbirin Noor tetap terlibat dalam penyelidikan dan proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus suap ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Dengan sejumlah pejabat terlibat, perhatian kini tertuju pada apakah Sahbirin Noor akan kooperatif dalam proses hukum yang dihadapinya, ataukah KPK akan terpaksa menerbitkan DPO untuk menuntut pertanggungjawabannya.
Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dalam kasus yang mengguncang Pemprov Kalsel ini, lari jadi buronan, atau mempertanggungjawabkan.
Penulis: Purba Handayaningrat
