Peristiwa mengharukan terjadi di gedung DPR RI ketika para hakim menangis usai mendengar langsung telepon Presiden terpilih, Prabowo Subianto melalui Pimpinan DPR.
Momen itu terjadi ketika sejumlah hakim menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama pimpinan DPR di ruang Komisi III DPR yang membidangi hukum, Selasa (8/10/2024). Hakim menyampaikan perihal gaji mereka yang stagnan kurang lebih 12 tahun.
Sebanyak empat pimpinan DPR menerima audiensi itu, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Mendadak, di tengah rapat, mereka dihubungkan langsung dengan presiden terpilih Prabowo Subianto lewat telepon dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Semula, Dasco menyambungkan Prabowo lewat telepon yang diperdengarkan melalui mikrofon di meja pimpinan. Terdengar suara Prabowo berbicara langsung kepada hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia di ruangan rapat.
“Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan Saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian besar sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus kuat,” kata Prabowo.
“Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.
Para hakim menyimak penyampaian Prabowo itu. Terdengar hakim beberapa kali bersorak antusias mendengar kalimat Prabowo. Setelah Prabowo menutup penyampaiannya, para hakim sontak memberikan standing applause.
Terlihat beberapa hakim menangis haru di kursinya. Sementara itu, hakim lainnya terlihat berpelukan. Ada pula hakim yang meneriakkan takbir sambil berdiri.
Curhat Hakim, Gajinya Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari
Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan hakim. Hakim meminta isu ini menjadi perhatian pemangku kebijakan.
“Supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia, kami minta, Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan,” ujar salah satu Koordinator Solidaritas Hakim, di gedung DPR.
Hakim itu pun mengibaratkan angka gajinya setara dengan uang jajan putra Raffi Ahmad, Rafathar. Di sisi lain, ia mengungkit para hakim memiliki tanggungan keluarga.
“Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina, tidak, Pak. Kami, kelayakan hidup gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak artis Raffi Ahmad,” ujar hakim tersebut.
“Sedangkan kami punya tanggungan anak, istri, belum lagi orang tua dan sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana,” imbuhnya.
RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas 2024
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR periode 2024-2029 akan menjadikan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim sebagai program legislasi legislasi (Prolegnas) DPR.
Rancangan tersebut, bisa menjadi salah satu landasan hukum untuk memperbaiki kesejahteraan hakim yang sedang dikeluhkan para hakim.
“Insyaallah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali rancangan UU Jabatan Hakim,” ujarnya setelah menerima audiensi organisasi solidaritas hakim Indonesia (SHI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Menurut Dasco, perbaikan kesejahteraan hakim, seperti gaji dan tunjangan perlu diperkuat secara hukum, khususnya level undang-undang. Hal tersebut penting, untuk memastikan para hakim terjamin baik dari segi kesejahteraan dan pembinaan keamanan.
“Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain urusan mengenai kesejahteraan tunjangan dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam undang-undang jabatan hakim. Supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal,” ungkapnya.
Dasco menegaskan DPR sudah memperjuangkan aspirasi para hakim ketika ada kabar soal tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim. DPR pun langsung berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Kami pun dari DPR tidak tinggal diam. Kami melakukan juga koordinasi-koordinasi. Kami melihat hitungan-hitungan dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim,” tegas dia.
Dasco mengakui ketua Mahkamah Agung (MA) saat ini juga sudah ikut memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para hakim. Bahkan, ketua Komisi Yudisial (KY), yang sudah memberikan hitungan-hitungan soal gaji dan tunjangan para hakim saat ini.
“Itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto pada 2025 untuk melakukan realokasi-realokasi anggaran. Salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dihitung untuk para hakim,” kata Dasco.
