Zaken Kabinet yang berdengung beberapa waktu lalu perlahan redup, berganti menjadi istilah kabinet gemuk. Bagaimana tidak, total ada 108 orang yang dipanggil Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteriatau kepala badan di pemerintahannya kelak.
Latar belakang tokoh yang dipanggil beragam. Politikus, profesional, akademisi, hingga artis dan publik figur.
Latar belakang tokoh yang akan mengisi jabatan tertentu di kabinet Prabowo ini tak pelak menjadi pergunjingan, terutama tokoh dengan latar belakang artis atau pesohor. Di antara mereka, ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah alias Miftah Maulana Habiburrahman.
Dua tokoh ini, sepanjang gelaran Pilpres 2024 lalu adalah sosok yang begitu getol meng-endorse Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Boleh dibilang, keduanya adalah pendukung ‘die hard’.
Selain Raffi Ahmad dan Gus Miftah, ada selebritas atau orang terkenal lain yang juga bakal mengisi kabinet Prabowo. Mereka adalah Giring Ganesha, Yovie Widianto, Isyana Bagoes Oka, dan Taufik Hidayat.
Tugas Mereka di Kabinet Prabowo-Gibran
Merangkum dari berbagai sumber tentang deretan artis dan publik figur yang dipanggil Prabowo, mereka akan mengisi sejumlah jabatan penting.
Raffi Ahmad gabung pemerintahan Prabowo di bidang ekonomi kreatif. Raffi digadang-gadang jadi wakil menteri.
Giring Ganesha diketahui akan mendampingi Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan era Prabowo – Gibran.
Penuhi panggilan Prabowo di kediamannya, Yovie Widianto ungkap jika ia diminta bantu bidang ekonomi kreatif.
Dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto, mantan jurnalis sekaligus sekjen PSI Isyana Bagoes Oka diketahui akan menjadi wamen.
Datang bersama Raffi Ahmad, Gus Miftah mengaku ia diminta Prabowo untuk mengurus isu toleransi dan moderasi di pemerintahan mendatang.
Dipanggil Prabowo, legenda bulu tangkis Taufik Hidayat akui kaget. Taufik diminta Prabowo untuk mengurusi atlet dan olahraga di Indonesia.
Terlepas dari jabatan apa yang diemban kelak, pertanyaan yang muncul kemudian, pemilihan tokoh ini berdasar profesionalisme atau sekadar imbal balas?
Kontroversi Raffi Ahmad
Raffi Ahmad sempat bikin heboh dengan berita miring soal pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand.
Status kampus tersebut disoal publik setelah warga negara Indonesia (WNI) di Thailand menelusuri lokasi UIPM yang ternyata sebuah hotel.
Polemik kampus UIPM makin ramai setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyebut kampus yang juga berada di Bekasi, Jawa Barat itu tidak memiliki izin.
Polemik itu tak menghentikan langkah Raffi Ahmad. Dalam waktu yang singkat, Raffi Ahmad lantas diberi jabatan Wakil Ketua Umum Kadin bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pengamat politik, Heru Subagia bilang jabatan yang disandang Raffi Ahmad merupakan penghargaan atas perjuangan suami Nagita Slavina itu memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Raffi Ahmad saat ini didaulat sebagai raja media khususnya di bidang entertainment. Sumber pundi-pundi Raffi didapat melalui RANS Entertainment,” kata Heru, seperti dikutip media.
Menurutnya, bisnis Raffi mempunyai pengaruh dan daya infiltrasi sangat kuat, dampak kontennya punya cakupan dahsyat dari sisi psikologis masyarakat dan mampu mempengaruhi opini masyarakat luas. Apalagi Raffi memiliki 76 juta pengikut di Instagram pada 27 Agustus 2024.
“Kekuatan politik inilah kemudian Raffi Ahmad ditarik menjadi salah satu tokoh atau aktor berpengaruh,” kata Heru.
Menurut Heru, jangan kaget jika nama Raffi Ahmad menjadi salah satu bagian Menteri atau Wakil Menteri Prabowo-Gibran.
“Kita tidak mempermasalahkan ganjaran politik Prabowo-Gibran untuk Raffi. Itu adalah konsekuensi logis dan hak prerogatif presiden memilih pembantunya,” demikian Heru.
Politik Akomodatif dan Imbal Balik Dukungan
Menurut Analis politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, Prabowo Subianto masih meneruskan politik akomodatif ala Jokowi yang menitikberatkan bagi-bagi jatah sebagai imbal balik dukungan.
Ukuran kredibilitas dan kompetensi untuk menjaring jajaran calon anggota kabinet dinomor duakan dibandingkan aroma kepentingan politis.
Kunto menilai praktik ini cukup bermasalah. Pasalnya, presiden justru mencari menteri dan anak buah lainnya hanya dengan pertimbangan loyalitas semata. Menteri tidak akan berani untuk mengkritisi atau mempertanyakan kebijakan presiden.
“Pengalaman di zaman Pak Jokowi bagaimana kabinetnya itu lebih banyak pertimbangan politisnya daripada soal profesionalitas atau sesuai tidaknya si menteri dengan jabatan,” ucap Kunto.
Untuk memperbaiki keadaan ini, Kunto melihat, penjelasan dari Prabowo bakal jadi penting untuk menjawab keraguan publik. Selain itu, kabinet zaken yang diimpikan Prabowo dinilai gagal terbentuk karena kentalnya politik transaksi dalam pemilihan calon anggota kabinet.
“Jadi saya pikir agak susah tuh kabinet zaken ya, akhirnya jadi wishful thinking aja, hanya angan-angan belaka gitu,” sambung Kunto.
Sebelumnya, total ada sebanyak 108 sosok berlatar belakang politisi, akademisi, profesional hingga aktivis dipanggil Prabowo sepanjang dua hari awal pekan ini. Rinciannya sebanyak 49 orang dipanggil Prabowo sebagai calon menteri kabinet. Sementara 59 lainnya dijaring Menteri Pertahanan itu sebagai calon wakil menteri dan kepala badan atau lembaga negara. Mereka menghadap Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Kendati demikian, nama-nama yang dipanggil Prabowo sebagai calon anggota kabinet ini ditengarai masih memiliki rekam jejak bermasalah. Selain beberapa sosok diduga terlibat dalam pusaran kasus hukum, ada pula tokoh yang memiliki catatan etik di pekerjaannya.
Misalnya sosok akademisi Anggito Abimanyu yang pernah mundur dari jabatannya sebagai dosen di UGM karena dituding melakukan plagiarisme artikel opini. Ia sempat mengaku ada kesalahan pengutipan referensi dalam komputer yang ia pakai untuk menulis artikel. Kasus ini sempat menjadi perbincangan hangat pada 2014 silam.
Selain Anggito, ada juga nama pesohor Raffi Ahmad yang belakangan ini menjadi sorotan karena baru saja menerima doktor kehormatan atau honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Belakangan, terkuak bahwa kampus ini bodong dan tidak terdaftar di Kemendikbudristek.
