Begini Sikap Tegas PDI Perjuangan Terkait Budi Gunawan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, yang baru saja mengikuti pembekalan calon menteri di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, bukanlah wakil partai tersebut dalam kabinet.
Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, memberikan pernyataan tegas mengenai posisi BG yang digadang-gadang untuk menjadi Menko Politik dan Keamanan.
Meskipun terdapat spekulasi bahwa BG akan mewakili PDIP, Deddy secara eksplisit menolak anggapan tersebut.
“Hubungan Pak BG dengan Presiden Prabowo memang baik dan akrab, tetapi tidak dapat serta-merta dianggap bahwa beliau mewakili PDIP,” jelasnya di Jakarta pada Kamis, (18/10/2024).
Kedekatan Budi Gunawan dengan Prabowo
Deddy menjelaskan bahwa Budi Gunawan memiliki kedekatan yang signifikan dengan Prabowo. Menurutnya, BG berperan penting dalam memfasilitasi masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi sebelumnya.
“Selama menjabat sebagai Kepala BIN, Pak BG menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam mengawal pemerintahan, terutama di masa-masa sulit,” tambah Deddy.
Mantan Kepala BIN ini telah menjabat selama dua periode, dan rekam jejaknya dinilai memuaskan oleh banyak kalangan. Dalam acara pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada 16 Oktober 2024, BG terlihat berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Prabowo sendiri.
Penegasan PDIP Soal Kaderisasi
Deddy menegaskan bahwa meskipun BG memiliki hubungan dekat dengan PDIP, dia bukanlah kader partai tersebut.
“BG adalah seorang patriot yang telah melalui banyak proses hingga mencapai posisinya saat ini, bukan kader PDIP. Namun, sejarahnya sebagai ajudan Megawati dan pengagum Bung Karno membuatnya memiliki kedekatan emosional dengan PDIP,” ucapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyuarakan pendapat yang senada. Dalam konferensi pers setelah pertemuan di kediaman Megawati, Hasto menyatakan, “BG bukan kader kami. Dia tidak pernah mengikuti mekanisme kaderisasi yang kami miliki.”
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa setiap individu yang ingin menjadi kader PDIP harus memenuhi syarat tertentu, termasuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mengikuti program kaderisasi.
“Kaderisasi adalah proses yang harus dilalui, dan BG tidak pernah melalui itu,” katanya.
Tanggung Jawab Institusi dan Suasana Kondusif
Hasto juga menggarisbawahi tanggung jawab lembaga negara dalam menjaga suasana kondusif, baik selama pemilu maupun setelahnya.
“Setiap lembaga negara memiliki peran untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat. Kami berharap semua pihak bisa menjaga stabilitas demi kepentingan bersama,” tegas Hasto.
Melalui pernyataan-pernyataan ini, PDIP berupaya menegaskan posisinya dalam dinamika politik saat ini, khususnya terkait keberadaan Budi Gunawan dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Partai yang dikenal dengan lambang banteng moncong putih ini menegaskan bahwa semua keputusan dan langkah yang diambil harus demi kepentingan negara dan rakyat, melebihi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Penulis: Purba Handayaningrat
