Debat perdana Pilkada Jawa Timur 2024 berlangsung sengit, dengan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memaparkan gagasan serta pencapaian mereka di hadapan publik. Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur nomor urut 2, mengklaim keberhasilan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
Di sisi lain, Luluk Nur Hamidah, calon gubernur nomor urut 1, mempertanyakan komitmen Khofifah dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan. Sementara itu, Tri Rismaharini, calon gubernur nomor urut 3, menitikberatkan isu kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan rakyat.
Khofifah Klaim Sukses di Sektor Pangan dan Investasi
Khofifah, yang berpasangan dengan Emil Dardak, membuka debat dengan menyoroti pencapaian Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Ia mengklaim, di bawah kepemimpinannya, produksi padi, daging, dan ikan tangkap di Jawa Timur telah mencapai titik tertinggi secara nasional.
“Hari ini, Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional,” ujar Khofifah dalam debat di Graha Unesa, Surabaya, Jumat (18/10/2024). Ia juga menambahkan bahwa kemajuan tersebut tidak lepas dari kerja keras petani, nelayan, dan peternak di Jawa Timur.
Selain itu, Khofifah juga membanggakan pencapaian Jawa Timur di bidang investasi. Menurutnya, provinsi ini mencatat investasi tertinggi dalam satu dekade terakhir pada tahun 2023. “Investasi kita di tahun 2023 adalah yang tertinggi selama 10 tahun terakhir,” tegas Khofifah.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana tingkat pengangguran di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, juga disebut sebagai salah satu prestasi penting. Khofifah menilai bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat.
Luluk Sentil Kesenjangan Kesejahteraan
Namun, di balik pencapaian tersebut, Luluk Nur Hamidah dari PKB, yang berpasangan dengan Lukmanul Hakim, dalam debatnya melontarkan kritik tajam terhadap Khofifah. Ia menilai pemerintahan Khofifah belum mampu mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang masih tinggi di sejumlah wilayah, terutama di daerah seperti Madura dan Tapal Kuda.
“Yang kurang dari petahana adalah soal komitmen untuk benar-benar menangani isu kesenjangan dan kesejahteraan. Kesenjangan di sektor infrastruktur masih terlihat parah, dan ini berdampak langsung pada masalah kemiskinan dan stunting,” ungkap Luluk usai debat.
Menurut kader PKB itu, kesenjangan dalam pemerintahan Khofifah juga terjadi di sektor infrastruktur Jawa Timur. Kata Luluk, kondisi ini membuat permasalahan menjadi kompleks.
“Kemudian kesenjangan dari sisi infrastruktur yang parah, padahal ini berkaitan dengan kemiskinan dan kasus stunting yang tinggi. Di situ juga ada pengangguran, jadi semua terkoneksi,” ungkapnya.
Luluk kemudian menyoroti kesenjangan di Madura yang ia pertanyakan kepada dua paslon saat debat berlangsung.
“Lha yang menarik itu di Madura, kenapa gini ratio-nya (alat mengukur tingkat ketimpangan) itu tidak tinggi? Karena memang perbandingannya semuanya sama-sama miskin. Sehingga kemudian tidak tinggi,” tuturnya.
Kondisi serupa seperti di Madura itu, menurut Luluk, juga dialami beberapa daerah di wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Probolinggo, Lumajang, hingga Bondowoso. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga di Pulau Jawa dengan persentase 9,79 persen.
“Kemudian di daerah Tapal Kuda, di daerah-daerah Lingkar Selatan, terlihat sekali ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Ini kondisi di Jawa Timur,” tuturnya.
Maka, Luluk menegaskan bahwa menjadi pemimpin harus jujur dalam melihat problem sosial yang dialami masyarakat. Sebab, kejujuran itu, menurutnya, menjadi modal untuk mencari solusi.
“Menurut saya, penting untuk memiliki sikap kejujuran, ya. Jadi harus jujur melihat masalah yang ada. Kalau itu dilakukan, maka seharusnya tidak ada jumlah warga miskin tertinggi di Indonesia justru di Jawa Timur. Hampir sekitar 3,9 juta lebih,” katanya.
Termasuk soal kemiskinan ekstrem yang turun 3,74 persen menjadi 0,66 persen dalam kurun 2020-2024, Luluk menuturkan bahwa kondisi itu belum sepenuhnya terlepas dari lingkaran kemiskinan.
Risma Fokus pada Penurunan Kemiskinan dan Kohesi Sosial
Tri Rismaharini, yang berpasangan dengan Gus Hans sebagai calon nomor urut 3, menilai bahwa faktor terbesar dari melemahnya kohesi sosial adalah adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Hal itu disampaikan Risma menjawab pertanyaan dari panelis mengenai melemahnya kohesi sosial yang terjadi di masyarakat dalam debat Pilkada Jatim 2024.
“Jadi ketahanan sosial itu dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi yang paling besar. Karena itu kesenjangan ekonomi itu harus diturunkan,” kata Risma.
Kemudian, lanjut dia, melemahnya kohesi sosial juga disebabkan oleh minimnya wawasan kebangsaan. Akhirnya, masyarakat tidak memahami perbedaan antar-warga negara Indonesia.
” Tidak ada yang membedakan, siapa si kaya, siapa si miskin, siapa yang hitam, siapa yang putih, semua sama di mata Allah. Itu adalah salah satu penghargaan untuk sesama, toleransi,” ujarnya.
Risma mengungkapkan, pemerintah harus bisa membentuk kelompok tanpa adanya landasan perbedaan apa pun.
“Ketiga adalah pembentukan kelompok bersama yang tanpa dilandasi ada perbedaan agama, perbedaan sosial, dan perbedaan layanan,” tutupnya.
Debat perdana Pilkada Jawa Timur 2024 memperlihatkan visi yang berbeda dari masing-masing pasangan calon. Khofifah menekankan prestasi di sektor pangan dan ekonomi, sementara Luluk mengkritisi kesenjangan kesejahteraan dan infrastruktur.
Risma, di sisi lain, fokus pada pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih pro-rakyat. Pertarungan gagasan ini menjadi ajang bagi para calon untuk membuktikan kemampuan mereka dalam memajukan Jawa Timur.
Penulis: Purba Handayaningrat
