Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin (21/10/2024). Dari nama-nama yang dilantik, ada satu wakil menteri yang menjadi perhatian masyarakat.
Adalah Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Mugiyanto sebelumnya dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Dalam wawancara kepada media, dia termasuk aktivis yang diculik pada peristiwa 1998. Ia dipukul, disetrum, hingga diancam dibunuh.
Peristiwa penculikan aktivis 98 kembali menjadi perhatian ketika Prabowo mencalonkan presiden. Dia dituduh sebagai orang yang terlibat dalam penculikan aktivis itu. Bahkan, Prabowo dianggap telah melanggar HAM berat.
Menariknya, salah satu korban penculikan aktivis 98, Mugiyanto diangkat sebagai pembantunya di Kabinet Merah Putih untuk lima tahun ke depan. Mugiyanti ditempatkan di pos Kementerian HAM mendampingi Menteri Natalius Pigai.
Untuk mengenal lebih jauh tentang Mugiyanto, berikut iddb.id ulas profilnya yang dirangkum dari berbagai sumber.
Profil Mugiyanto Sipin
Mugiyanto Sipin sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM. Ia sangat berpengalaman di bidang HAM dan demokrasi.
Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pernah menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2015-2020. INFID adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Selama periode 2000-2014, Mugiyanto menjadi Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Lembaga swadaya masyarakat yang dipimpin Mugiyanto ini berfokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Tak hanya aktif di dalam negeri, ia juga bergabung dalam dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) selama periode 2006-2014. Federasi organisasi HAM yang berpusat di Manila, Filipina ini berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Selain itu, Mugiyanto juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.
Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Mugiyanto memenuhi panggilan Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dia mendapat kepercayaan dari Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri HAM untuk pemerintahan yang dipimpinnya selama lima tahun ke depan.
Penulis: Mustami
