Bidang pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran. Setiap kebijakan yang lahir kerap menyisakan polemik dan berujung pada disparitas pendidikan, mulai dari persoalan akses hingga ekonomi.
Belum lagi persoalan sekolah atau lembaga pendidikan yang menyaru sebagai “sarang” kekerasan baik fisik atau psikis. Kekerasan seksual masih mendominasi angka kekerasan yang dialami peserta didik.
Tentunya tugas negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, harus lebih dulu menjadikan sekolah dan lembaga pendidikan benar-benar dapat diakses semua pihak, merata, serta menjamin sekolah jauh dari “sarang” kekerasan.
Simak informasi hangat lainnya dalam rangkuman berita di bawah ini.
POLITIK
1. Selama acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 25-27 Oktober 2024, semua anggota Kabinet Merah Putih akan mengenakan pakaian seragam loreng seperti tentara, dan tidur di dalam tenda. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengungkapkan, setiap anggota kabinet telah menerima satu set pakaian lengkap untuk acara tersebut. Mereka terdiri dari 48 menteri, 55 wakil menteri, 5 kepala lembaga negara setingkat menteri dan 1 wakil kepala staf kepresidenan. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menilai, kegiatan tersebut bagus sebagai upaya untuk _team building_.
2. Koalisi masyarakat sipil bidang pendidikan yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), memaparkan 5 tantangan di bidang pendidikan yang harus dibereskan oleh rezim Prabowo Subianto. Salah satunya adalah, jumlah anak tidak sekolah sangat tinggi, sebanyak 4,2 juta per Oktober 2024. Berdasarkan catatan JPPI selama 2014-2024, penyebab terbesar anak putus atau tidak sekolah adalah biaya (39%), penyebab berikutnya adalah anak harus mencari nafkah (18%), menikah muda (11%), dan lainnya.
Tantangan berikutnya adalah kekerasan di sekolah. Berdasarkan pemantauan JPPI selama 5 tahun terakhir (2020-2024), tren kekerasan terus mengalami kenaikan, yang terjadi di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Jumlah kasus kekerasan hingga Oktober 2024 sudah mencapai 293. Melonjak tajam dari tahun 2020 sebanyak 91 kasus. Kekerasan seksual mendominasi 42%, lalu diikuti perundungan (31%); kekerasan psikis (11%); kekerasan fisik (10%); dan kebijakan yang mengandung kekerasan (6%). Dalam kasus kekerasan seksual, korban terbanyak adalah perempuan mencapai 78%, dan pelaku kekerasan dominan laki-laki 98%.
3. Survei terbaru LSI, Denny JA mengungkap, sebanyak 65% responden merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan, dan sebanyak 64% responden menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit. Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, kemarin menyatakan, 2 permasalahan tersebut menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo. Survei LSI ini ini dilakukan pada 26 September hingga 3 Oktober 2024, dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan _multistage random sampling_.
4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membantah dirinya diangkat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih karena memiliki kaitan dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Amran adalah sepupu dari Haji Isam. Ini kali ketiga Amran dipilih sebagai menteri pertanian. Pertama kali pada pemerintahan pertama Presiden Jokowi 2014-2019, dan kedua di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi pada Oktober 2023. Haji Isam merupakan konglomerat asal Kalimantan Selatan yang dikenal dekat dengan Jokowi.
Haji Isam pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Haji Isam memiliki kerajaan bisnis Jhonlin Group yang memiliki beberapa lini usaha dengan fokus pada perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Dalam Kabinet Merah Putih, setidaknya ada 3 orang lagi yang diketahui punya kaitan dengan Haji Isam, selain Andi Amran Sulaiman. Yaitu Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, merupakan adik ipar dari Haji Isam; Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, sebelum menjabat sebagai Komisaris PLN, ia pernah menjadi direktur perusahaan transportasi milik Jhonlin Group; dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pernah menjadi komisaris perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit milik Jhonlin Group.
5. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas cagub-cawagub pada Pilkada Jakarta yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, pasca debat perdana. Hasilnya, paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul 41,6%, paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono 37,4% dan paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 6,6%. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebut, berdasarkan 4 survei sebelumnya yakni LSI pada 6-12 September, Poltracking 9-15 September, Charta Politika 19-24 September dan survei LSI kali ini, menunjukan adanya penurunan elektabilitas RK-Suswono dan kenaikan elektabilitas Pram-Rano.
6. Putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hediati “Titiek” Soeharto, terpilih menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029. Mantan istri Prabowo Subianto itu terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Gerindra.
HUKUM
1. Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, guru honorer SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang menjadi tersangka penganiayaan murid, mengaku telah menyiapkan alat bukti menjelang sidang perdana kasus tersebut, Kamis besok. Penahanan Supriyani telah ditangguhkan, namun statusnya masih terdakwa. Ia berpendapat, kasus ini sebenarnya tidak memiliki cukup alat bukti untuk diajukan ke persidangan, namun tetap dipaksakan. Sementara Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana mengatakan, Kapolda menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus itu.
Kasus penahanan Suryani menjadi sorotan publik. Ia menjadi tersangka penganiayaan siswanya yang berinisial M. Kapolsek Baito, Ipda M Idris menyebut, orang tua M, Aipda WH, membuat laporan setelah mendengar anaknya dipukul menggunakan gagang sapu. Upaya damai gagal, dan Suryani kemudian ditahan. Penahanannya ditangguhkan setelah kasusnya viral.
2. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, menyodorkan beberapa agenda HAM untuk diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Antara lain penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat (PHB), dan pembangunan Ibukota Kota Nusantara (IKN) dengan prinsip HAM. Penyelesaian kekerasan di Papua penting, karena telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Sementara pemenuhan hak korban PHB penting, karena Jokowi telah mengakui ada 12 kasus PHB, dan menugaskan 19 kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti langkah pemulihannya. Di sisi lain, sejumlah kasus PHB lain yang telah diselidiki Komnas HAM masih belum mendapatkan kepastian. Salah satunya adalah, kasus Paniai yang terhenti karena belum terpilihnya hakim _ad hoc_ kasasi.
EKONOMI
1. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjebak di level 5,1%, dari tahun 2025-2029. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan ada di kisaran 5%. Proyeksi yang tertuang dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 itu, lebih rendah dari target APBN 2024 dan 2025, yakni 5,2%. IMF juga memperkirakan inflasi Indonesia tetap terkendali di level 2,3% pada 2024, dan 2,5% pada 2025. Neraca transaksi berjalan masih akan defisit hingga 2029. Defisit diproyeksikan 7,4% dari PDB, 6,5% pada 2025, dan 4,4% dari PDB pada 2029.
Sementara itu, inflasi global diperkirakan turun, setelah mencapai puncaknya sebesar 9,4% pada kuartal III 2022. IMF meramal, tingkat inflasi global akan mencapai 3,5% pada akhir tahun 2025, di bawah tingkat rata-rata 3,6% antara tahun 2000 dan 2019. Pertumbuhan ekonomi global tetap stabil 3,2% pada 2024 dan 2025.
2. Survei Inventure menunjukkan, 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo membatalkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan, dari 11% tahun ini. Managing Partner Inventure, Yuswohady, menjelaskan atas pertanyaan mengenai kebijakan Jokowi yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan Prabowo, yang paling banyak ditolak adalah kenaikan PPN 12%. Rinciannya, 49% meminta dibatalkan, 43% direvisi, dan hanya 7% yang minta dilanjutkan. Lalu, pembangunan infrastruktur, 34% minta dibatalkan, 47% minta direvisi, dan hanya 19% meminta dilanjutkan. Di peringkat ketiga, penghapusan kelas BPJS. Rinciannya, 32% minta dibatalkan, 45% minta direvisi, dan hanya 23% minta dilanjutkan.
Sementara ekonom FEB UI, Teguh Dartanto mengatakan, salah satu langkah jangka pendek yang dapat dilakukan untuk merespons masalah terkait keberlangsungan hidup masyarakat, adalah penundaan kebijakan tarif PPN 12%. Itu diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tergerus dengan adanya potensi kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, pemerintah direkomendasikan menyalurkan bansos tunai, tidak hanya bagi kelompok bawah, tapi juga kelas menengah yang terkena PHK.
TRENDING MEDSOS
Polisi _trending_ di X, setelah Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sultra, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena dituduh memukul seorang murid yang merupakan anak anggota polisi di Polsek setempat. Sang guru mengaku dimintai uang Rp 50 juta untuk damai. Namun, guru tersebut tak mau membayar dan menegaskan tidak melakukan pemukulan.
HIGHLIGHTS
Per Oktober 2024, ada sebanyak 4,2 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Data yang dipaparkan JPPI itu, tentu sangat memprihatinkan. Penyebab terbesar mereka tidak atau putus sekolah adalah ketiadaan biaya. Dari penyebab tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka tidak mendukung mereka untuk mengenyam pendidikan. Kondisi keluarga tersebut secara tidak langsung terpetakan oleh hasil survei terbaru LSI Denny JA, yang mendapat data bahwa sebanyak 64% responden menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit. Dari data 2 lembaga itu, tergambar bahwa masalah putus sekolah tidak semata tanggung jawab kementerian yang terkait dengan pendidikan, tapi juga kementerian yang membidangi masalah ekonomi. Masalah tersebut harus ditangani secara komprehensif, tidak parsial.
