Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, ikon tekstil Indonesia, mengejutkan banyak pihak, namun bagi ekonom senior mendiang Faisal Basri, ini adalah krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.
Faisal, yang sering kali memberikan pandangan tajam atas kebijakan pemerintah, pernah memprediksi potensi kebangkrutan industri tekstil, menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas industri nasional.
Kini, yang dikhawatirkan itu terjadi, seiring keputusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit, dan menambah panjang daftar perusahaan tekstil yang jatuh.
Dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada pertengahan tahun, Faisal mengkritik keras peran Kementerian Perindustrian yang dianggap tidak mampu menyejahterakan industri tekstil, bahkan di tengah pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.
Faisal menyebut banyak perusahaan tekstil “gagal pulih” akibat minimnya restrukturisasi dan dukungan dari kementerian terkait. “Belum bisa pulih dari COVID-19, program restrukturisasinya sudah selesai, yang tidak bisa restrukturisasi ya sudah, bangkrut, dijual,” ujarnya.
Menurutnya, banyak industri tanah air yang goyah karena kurangnya diversifikasi dan dominasi sektor makanan, minuman, serta kimia dan farmasi dalam kontribusinya terhadap PDB nasional.
Lebih lanjut, Faisal secara khusus menyindir Menperin Agus Gumiwang yang ia nilai terlalu sibuk dengan aktivitas politik, hingga jarang terlihat memberikan perhatian penuh kepada sektor industri yang sedang berada dalam situasi kritis.
“Menterinya sibuk kampanye, jarang sekali ada pernyataan yang benar-benar mendukung pemulihan industri,” tegasnya.
Pemerintah Respons Krisis, Solusi atau Reaksi Sementara?
Setelah keputusan pailit, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk mencari solusi guna mencegah PHK massal di Sritex.
Agus menyebutkan bahwa pemerintah akan memastikan operasional Sritex tetap berjalan demi mengamankan mata pencaharian para pekerja. Meski demikian, kritik terhadap Agus dan kebijakan kementeriannya terus mengalir.
Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik, menyebut langkah-langkah yang diambil hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan krisis.
Menurut Achmad, pemerintah seharusnya tidak hanya berpikir jangka pendek tetapi juga menyiapkan langkah strategis yang komprehensif.
“Krisis ini membutuhkan tindakan yang tidak hanya cepat, melainkan juga inovatif dan berani. Tanpa visi baru, masalah ini hanya akan berlarut-larut,” kata Achmad, baru-baru ini. Ia mengingatkan bahwa dengan menurunnya sektor tekstil yang merupakan salah satu industri padat karya terbesar, Indonesia menghadapi ancaman besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Achmad menyarankan agar pemerintah segera menyiapkan paket bantuan sosial untuk para pekerja tekstil yang terdampak. Bentuk bantuan ini dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi khusus bagi keluarga yang kehilangan pendapatan akibat krisis ini.
Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) disarankan untuk membantu para pekerja beralih ke sektor lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Industri
Pailitnya Sritex menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengatasi krisis yang mengancam industri padat karya ini. Seruan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor industri tidak lagi dapat diabaikan.
Bagi Faisal Basri, krisis ini bukanlah hal yang mendadak; ia telah melihat tanda-tanda ketidakberesan jauh sebelumnya dan menyuarakan kritiknya atas lemahnya kebijakan perindustrian yang proaktif.
Seiring berjalannya waktu, tekanan kepada pemerintah terus meningkat untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi persoalan yang menjerat industri tekstil dan industri lainnya di Indonesia.
Sekilas tentang Sritex
Sekadar informasi, PT Sri Rezeki Isman Tbk. (Sritex), raksasa tekstil di Asia Tenggara yang pernah menjadi simbol kekuatan industri tekstil Indonesia, kini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Dengan kode saham SRIL, perusahaan ini terpuruk akibat beban utang yang mencapai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 25 triliun. Krisis finansial yang melilit Sritex ini dipicu oleh cicilan utang yang semakin membengkak dengan tambahan bunga, sehingga banyak karyawan akhirnya dirumahkan, dan operasional perusahaan pun terhenti.
Sritex bukan sekadar nama di dunia tekstil, berdiri lebih dari 50 tahun, perusahaan ini telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2013 dengan harga saham IPO Rp 240 per lembar. Dalam dua tahun, harga saham SRIL melonjak hingga 107 persen, mencatatkan nilai tertinggi di Rp 497 per lembar.
Sepanjang kariernya di bursa, Sritex dikenal sebagai emiten yang rajin membagikan dividen hingga 2021, namun ketidakstabilan finansial membuat perusahaan tak lagi mampu memberikan keuntungan bagi pemegang saham.
Perusahaan ini didirikan oleh Lukminto, seorang keturunan Tionghoa yang memulai usaha tekstilnya di Solo pada usia muda. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh Orde Baru seperti Harmoko memberi peluang besar bagi Sritex pada era 1990-an, termasuk mendapat kontrak besar penyediaan kain untuk seragam ABRI, Golkar, dan Korpri.
Namun, kendala finansial yang berlarut-larut membawa Sritex pada nasib pahit di tahun 2024 ini, menutup kisah panjang sebagai “Si Raja Kain” yang pernah berjaya.
Penulis: Purba Handayaningrat
