Fenomena calon tunggal menjadi sorotan seturut banyaknya daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 ini.
Muncul kekhawatiran, praktik paslon tunggal melawan kotak kosong akan mengancam esensi demokrasi.
Titi Anggraini, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, mengamati fenomena ini bukanlah hal baru, namun intensitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada Pilkada 2015, hanya ada tiga daerah yang menghadapi calon tunggal dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Namun, angka ini meningkat signifikan pada Pilkada 2017 dengan sembilan daerah, dan terus bertambah menjadi 16 daerah pada Pilkada 2018.
Yang menarik, dari semua pemilihan ini, hanya satu calon tunggal yang pernah kalah, yaitu di Kota Makassar pada Pilkada 2018.
Tahun 2020 mencatat 25 daerah dengan calon tunggal, dan semuanya berhasil memenangkan pemilihan.
Kini, pada Pilkada 2024, ada 48 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
Penyebab Munculnya Calon Tunggal: Yuridis dan Nonyuridis
Fenomena calon tunggal ini dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, fenomena ini diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan yang membolehkan daerah dengan hanya satu calon untuk tetap melaksanakan Pilkada.
KPU menindaklanjuti keputusan ini dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 yang memungkinkan penggunaan surat suara dengan dua kolom, satu untuk pasangan calon dan satu lagi untuk kotak kosong.
Di sisi lain, faktor nonyuridis seperti tingginya biaya pencalonan dan mahar politik menjadi penyebab utama yang kerap disebut. Demokrasi transaksional saat ini menuntut biaya yang tinggi, baik untuk pembuatan berbagai properti kampanye maupun untuk “ongkos perahu” kepada partai politik.
Mahar politik ini, yang dianggap sebagai biaya operasional partai, sering kali menjadi penghalang bagi calon-calon independen atau calon dengan sumber daya terbatas untuk maju.
Lemahnya Daya Saing dan Krisis Kepemimpinan
Selain faktor biaya, lemahnya daya saing bakal calon juga menjadi penyebab munculnya calon tunggal. Calon dengan modal besar sering kali memborong dukungan partai politik, menutup peluang bagi calon lainnya.
Hal ini diperparah oleh kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi dan krisis kepemimpinan di daerah, yang membuat pilihan calon kepala daerah semakin terbatas.
Menurut Caroline Paskarina, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, regulasi ambang batas pencalonan yang tinggi juga memainkan peran penting dalam fenomena ini. Tingginya ambang batas pencalonan mempersulit munculnya lebih dari satu calon di daerah-daerah tertentu, sehingga potensi calon tunggal semakin besar.
48 Calon Tunggal pada Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat adanya satu provinsi, Papua Barat, yang hanya memiliki satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024. Selain itu, terdapat 42 kabupaten dan lima kota dengan kondisi serupa.
Untuk mengatasi masalah ini, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran di daerah-daerah tersebut. Setelah masa sosialisasi tiga hari, pendaftaran akan dibuka kembali selama tiga hari berikutnya.
Dugaan kuat, mahar politik yang tinggi dan lemahnya daya saing bakal calon menjadi penyebab utama munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2024.
Fenomena ini, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menimbulkan kekhawatiran bahwa esensi demokrasi terancam.
Langkah KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran di daerah-daerah dengan calon tunggal diharapkan dapat memberikan peluang bagi calon independen atau calon lainnya untuk muncul, meski tantangan yang dihadapi masih cukup besar.
Penulis:Purba Handayaningrat
