“Ya semua warga negara sama di mata hukum, ya, gitu saja,” ujar Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika ditanya soal dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang melibatkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Hanya satu kalimat itu yang diucapkannya mengenai isu gratifikasi tersebut. Dia memilih meninggalkan Stadion Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024) lalu.
Hingga pekan lalu, sudah ada dua laporan yang masuk ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut masih ditelaah oleh tim PLPM.
Rabu (11/9/2024) kemarin, KPK memastikan akan tetap memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Usai sebelumnya, KPK mengatakan batal memanggil Kaesang.
KPK juga akan memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang merupakan ipar Kaesang.
“Iya pasti, cuma apakah harus dipanggil duluan atau belakangan itu bisa dilihat nanti,” kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.
Komunikasi Politik Benny Susetyo mengatakan KPK seharusnya bereaksi cepat ketika mendapat laporan masyarakat. Sikap KPK yang lambat dan plin-plan saat menanggapi dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
“Ini yang disesalkan publik, seharusnya KPK sigap, cepat bereaksi ketika publik melaporkan,” kata Benny kepada IDDB.id, Kamis (12/9/2024).
Sejalan dengan apa yang dikatakan Jokowi, lanjut dia, KPK haruslah menaati kepada norma, “Di hadapan hukum, tidak ada yang diistemawakan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, realitas yang terjadi sebaliknya,” kata dia.
“Kita berharap, pimpinan KPK tidak mendua lah,” sambung pria yang akrab disapa Romo Benny itu.
