Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diterpa konflik internal. Muncul dualisme di tubuh organisasi tersebut antara kepemimpinan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
Arsjad Rasjid adalah Ketua Umum Kadin yang dipilih hasil musyawarah nasional (munas) yang ditetapkan pada 20 Oktober 2021. Berdasarkan masa baktinya, Arsjad sedianya baru diganti dari posisi ketum pada 2026.
Namun di pertengahan jalan, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketum Kadin dalam musyawarah luar biasa (munaslub) yang digelar di hotel St. Regist, Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Munaslub tersebut secara otomatis melengserkan Arsjad Rasjid dari Ketum Kadin.
Kubu Arsjad Rasjid menilai munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah ilegal. Pasalnya, Munaslub tersebut dianggap melanggar aturan yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin dan ditolak oleh 21 kadin provinsi.
Mengutip pernyataan resminya, kubu Arsjad menjelaskan, berdasarkan AD/ART Kadin yang berlaku, munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.
Selain itu, permintaan untuk munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB). Akan tetapi, kubu Arsjad mengklaim 21 Kadin Daerah (Kadinda) atau mayoritas menolak munaslub tersebut.
“Kami semua sangat menyayangkan kegiatan munaslub ilegal yang diselenggarakan hari Sabtu 14 September 2024 di hotel St. Regist, Jakarta, sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku,” kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).
Menyikapi munaslub, kubu Arsjad akan menempuh jalur hukum. Saat ini, pihaknya sedang melakukan investigasi, pemeriksaan, dan pengkajian atas dugaan pelanggaran AD/ART pada munaslub. Jika terbukti, pihaknya tak segan mengambil tindakan disipliner kepada pihak-pihak yang terlibat.
“Dari hasil penyelidikan ini, kami yakin akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok-kelompok di dalam lingkup Kadin Indonesia,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono menyebut Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin merupakan bentuk kudeta terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid.
“Kejadian Munaslub yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang ada. Ini mengakibatkan prahara, mengakibatkan sesuatu yang bisa sebagian orang sebutkan sebagai kudeta,” kata Dhaniswara dalam konferensi pers Hasil Investigasi dan Tindakan Organisasi Terhadap Munaslub Ilegal, Selasa (17/9/2024).
Anindya Bakrie Terpilih Ketum Kadin
Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin Indonesia melalui munaslub. Ia mendapat dukungan dari 21 pimpinan Kadinda dan 25 ALB. Anindya Bakrie akan memimpin Kadin Indonesia tidak hanya sampai 2026, tapi selama periode penuh lima tahun hingga 2029.
“Dalam Munaslub Kadinda dan ALB alhamdulillah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Sebagai orang yang sudah 25 tahun di Kadin, saya paham bahwa saudara-saudara saya Kadinda dan ALB ini yang memiliki Kadin. Maka amanah yang diberikan para ‘pemegang saham’ ini tentu harus saya terima dan jalankan dengan baik,” kata Anindya dalam Linkedin.
Setelah dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Kadin versi munaslub, Anindya mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.
“Nomor satu, Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi, bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sebagai mitra strategis,” ujar Anindya usai Munaslub, Sabtu (14/9/2024).
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan akan mengikuti hasil Munaslub Kadin yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketum.
“Pada prinsipnya, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” kata Menkumham Supratman Andi Agtas.
“Nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tandasnya.
Dugaan Cawe-Cawe Penguasa Mengemuka
Pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi kisruh Kadin. Menurutnya, Munaslub Kadin sudah dirancang oleh penguasa untuk melengserkan Arsjad. Sebab, ia menilai tidak ada rapor merah selama Arsjad memimpin Kadin sejak 2021.
“Ya sangat terasa bahwa Munaslub Kadin itu sebetulnya memang diarahkan untuk melengserkan seseorang, bukan karena ada kesalahan atau mis management atau apalagi ada etika profesi yang dilanggar,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).
Rocky menduga Munaslub Kadin yang mengangkat Anindya Bakrie tidak lepas dari campur tangan penguasa. Ia mengatakan, pihak yang memiliki kuasa dan uang lebih akan menang.
“Jadi kita lihat secara gamblang, Siapa yang punya kuasa? Siapa yang punya uang? Dia bisa mengatur cara pelengseran seseorang di parpol begitu, di birokrasi begitu, demikian juga di Kadin,” imbuhnya.
Istana dan Jokowi Bantah Cawe-Cawe soal Kadin
Koordiantor Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah istana ikut campur tangan dalam persoalan Kadin. Ari menyebut dualisme yang terjadi di organisasi tersebut adalah masalah internal.
“Tidak ada cawe-cawe dari presiden. Itu urusan internal Kadin,” kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal polemik yang terjadi di internal Kadin. Ia membantah cawe-cawe dalam upaya kudeta Arsjad dari kursi Ketum Kadin. Sebab, dia mengaku dekat dengan beberapa pemimpin Kadin, termasuk Arsjad.
“Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin, dulu baik dengan Pak Soeryo Bambang (Sulisto), baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
“Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” imbuhnya.
Penulis: Mustami
