Sebulan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu penyusunan kabinet semakin hangat diperbincangkan.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan jatah menteri dari Partai Gerindra di kabinet mendatang akan sedikit. Meski demikian, beberapa nama calon menteri dari Gerindra sudah dipersiapkan.
“Ya, dari Gerindra sedikitlah,” ujar Dasco saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Senin, (16/092024).
Namun, ia menambahkan bahwa nama-nama tersebut belum bisa diumumkan kepada publik. “Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi,” ucapnya.
Dasco menekankan bahwa keputusan akhir mengenai susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Keputusan terkait nama-nama menteri ini merupakan hak prerogatif presiden. Jadi, kami menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Dasco.
Meskipun demikian, Dasco menyebutkan bahwa pembahasan mengenai jumlah kementerian dan nama-nama calon menteri masih bersifat dinamis.
“Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau H-5 menjelang pelantikan,” tambahnya.
Demokrat Beri Kewenangan Penuh pada Prabowo
Partai Demokrat, melalui Ketua DPP Herman Khaeron, menyatakan tidak akan ikut campur dalam menentukan jatah menteri. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.
“Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya jadi kami tidak ingin mengganggu pemikiran beliau dalam menentukan jumlah dan kriteria menteri,” ujar Herman Khaeron di Jakarta, Rabu, (18/09/2024).
Herman juga menyatakan bahwa Demokrat mendukung langkah Prabowo untuk membentuk zaken kabinet, yaitu kabinet yang diisi oleh para profesional. Hal ini, menurutnya, penting agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program-program prioritas.
Namun begitu, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan kesiapannya apabila dipanggil untuk masuk dalam kabinet.
PPP dan PKB Tidak Prioritaskan Jatah Menteri
Di tengah pembahasan mengenai susunan kabinet, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa mereka tidak memprioritaskan jatah menteri.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa hingga saat ini PPP belum memikirkan soal posisi menteri.
“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait slot ataupun pos tertentu untuk PPP. Kami mengusung politik kebangsaan, bukan sekadar politik kekuasaan,” ucap Baidowi pada Kamis, (19/09/2024), di Kompleks Parlemen Senayan.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, urusan pembagian menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.
“PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif presiden,” jelasnya kepada wartawan pada Rabu, (18/09/2024).
PDIP dan Nasdem Masih Menunggu
Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem juga mengisyaratkan sikap serupa. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa pertemuan antara Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, dengan Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan pembagian jatah menteri.
“Itu hak prerogatif presiden terpilih,” ungkap Said di Senayan.
Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, juga menyatakan bahwa Nasdem sepenuhnya menyerahkan keputusan terkait jatah menteri kepada Ketua Umum Surya Paloh dan Prabowo.
“Kami men-support pemerintahan ini dan sepenuhnya mengikuti keputusan presiden terpilih,” ucap Willy.
Klaim Kabinet Diisi Banyak Profesional
Sufmi Dasco sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan diisi oleh kalangan profesional. Tujuannya adalah agar pemerintahan lebih efektif dalam menjalankan program-program yang dikampanyekan oleh Prabowo.
“Kami sedang melakukan simulasi terhadap jumlah kementerian. Bisa saja ada pemecahan dari kementerian sebelumnya sehingga jumlahnya bertambah,” ujar Dasco.
Dengan susunan kabinet yang berfokus pada profesionalitas, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan lebih efisien dalam melayani rakyat dan mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa: mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Penulis: Purba Handayaningrat
