Sebut Tak Bakal Bantu Tapi Terus Tambah Pasokan Senjata dan Pasukan Ke Israel, AS Cuma Kasih Ancaman Kosong?
Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menahan bantuan militer untuk Israel, mengikuti undang-undang AS yang melarang dukungan militer pada negara-negara yang menghalangi bantuan kemanusiaan. Hal itu kini dilakukan Israel yang menghalangi bantuan kesehatan dan makanan ke Gaza.
Meski mengeluarkan ancaman tersebut, di saat bersamaan, AS justru terus mengerahkan bantuan pasukan dan sistem anti-rudal ke Israel. Hal ini menunjukkan AS tidak konsisten dalam menentukan kebijakan militernya.
Melansir laman Aljazeera News, Kamis (17/10/2024), pengerahan sistem anti-rudal AS ke Israel beserta 100 tentara untuk mengoperasikannya, dilakukan bersamaan dengan pernyataannya untuk menghentikan bantuan militer ke Israel. Pengerahan bantuan militer itu justru menandai peningkatan signifikan keterlibatan AS dalam perang Israel yang semakin meluas dan telah disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintahnya.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas keterlibatan AS pada saat pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghadapi reaksi keras atas dukungannya terhadap Israel.
Pada awal pekan ini, AS mengatakan, akan mengerahkan bantuan pasukan ke Israel, tapi sebuah surat yang dikirim para pejabat AS pada hari yang sama, menyerukan Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza atau menghadapi konsekuensi yang belum ditentukan. Itu menunjukkan AS tidak konsisten melakukan perlawanan terhadap Israel dan tidak melakukan banyak hal untuk mengendalikan perang yang semakin meluas.
Pada konferensi pers Selasa (15/10/2024), juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menolak untuk mengatakan apa konsekuensi jika Israel gagal memenuhi permintaan AS. Artinya, tidak ada perbedaan dengan ancaman sebelumnya yang tidak terpenuhi.
“Saya tidak akan membicarakan hal itu hari ini,” kata Miller kepada wartawan ketika didesak untuk memberikan rincian tentang bagaimana AS akan menanggapi kegagalan Israel untuk mematuhinya.
Ancaman Kosong
Dalam surat pribadi yang bocor pada Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin meminta Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer untuk menerapkan serangkaian langkah nyata, dengan batas waktu 30 hari, untuk membalikkan situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. AS sempat menghentikan pengiriman ribuan bom ke Israel awal tahun ini saat para petinggi Israel berencana memperluas operasi mereka di Gaza selatan. Tapi saat itu, AS dengan cepat melanjutkan dan terus memasok senjata bahkan saat Israel meningkatkan serangannya di Gaza dan ke Lebanon.
“Surat yang ditandatangani bersama oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi, dan ancaman yang tidak terlalu halus, di mana mereka akan benar-benar memberikan konsekuensi berdasarkan undang-undang tersebut dengan berbagai standar hukum dan k
kebijakan,” terang Brian Finucane, mantan penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS.
Namun apakah pemerintah AS akan melaksanakannya atau tidak masih menjadi pertanyaan. Penting untuk diketahui, ada standar hukum selama konflik Timur Tengah berlangsung.
“Dan pemerintahan Biden tidak menegakkannya. Mungkin situasinya sangat buruk di Gaza utara sehingga perhitungan politik telah berubah, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menerapkan hukum AS,” kata Finucane.
Ia juga mencatat, batas waktu 30 hari akan berakhir setelah pemilihan presiden AS bulan depan. Dia juga mengaku tidak melihat adanya kemungkinan konsekuensi yang akan diberikan ke Israel.
Amelie Fabiola
