Para menteri Kabinet Merah Putih yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024) langsung menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai pos kementerian masing-masing. Namun, baru dilantik ada beberapa menteri yang pernyataanya menuai kontroversi publik.
Iddb.id mencatat ada tiga menteri Prabowo yang menjadi sorotan publik karena pertanyaannya. Adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Menko Yusril Ihza Sebut Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM
Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tragedi kerusuhan dan kekerasan pada 1998 tidak masuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
“Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998),” kata Yusril saat ditanya wartawan soal peristiwa 1998 di Istana Negara, Jakarta sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).
Yusri mengatakan, salah satu contoh kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat adalah genosida. Pelanggaran tersebut terjadi di awal waktu kemerdekaan.
“Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan,” kata Yusril.
Organisasi gerakan global untuk mengakhiri pelanggaran HAM, Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Yusril soal tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat keliru. Padahal tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia telah menyatakan peristiwa 1998 termasuk pelanggaran HAM berat.
“Tak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia. Apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat pada penjelasan Pasal 104 Ayat (1) dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
“Pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis,” lanjutnya.
Mendes PDT Yandri Susanto Sebar Undangan Acara Keluarga Pakai Kop Surat Kementerian
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 menjadi sorotan lantaran membuat surat undangan acara keluarganya menggunakan surat resmi berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
Dalam surat yang beredar di media sosial, Yandri mengundang para perangkat desa hingga ketua RW dan RT se-Kecamatan Kramat Watu untuk menghadiri acara haul kedua ibundanya, Almarhumah Hj. Biasmawati binti Baddin sekaligus memperingati Hari Santri dan tasyakuran.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa surat kementerian tidak dapat digunakan untuk mengundang acara keluarga.
“Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2,” kata Mahfud MD, dikutip dari akun X @mohmahfudmd, Selasa (22/10/2024).
Mendes PDT Yandri Susanto merespons atas viralnya surat yang dibuat untuk mengundang acara haul orang tuanya. Ia mengatakan, undangan tersebut bukan hanya untuk kepala desa saja, tapi juga untuk kepala daerah lainnya.
“Ya sebenarnya undangan itu bukan hanya kepala desa saja kita undang pak Pj gubernur yang diwakili pak sekda, kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim para ulama tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kita undang unsurnya itu,” ujarnya di lokasi acara Haul, di Pabuaran Kabupaten Serang, Selasa (22/10/2024).
Soal kritikan dari Mahfud MD, Yandri berterima kasih karena sudah dikoreksi. Dia menegaskan tidak akan mengulanginya lagi.
“Oya itu, bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan ya kan, tidak di belokan ya kan. Intinya saya terimakasih kepada Pak Mahmud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi,” tegasnya.
Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran Kementerian HAM jadi Rp20 Triliun
Menteri HAM Natalius Pigai membuat kontroversi karena minta tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya. Menurut dia, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.
“Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp64 miliar jadi Rp20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai, Selasa (22/10/2024).
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” lanjut dia.
Pernyataan Pigai soal minta dinaikkan anggarannya hingga Rp20 triliun viral di media sosial. Komentar pro dan kontra pun banyak ditulis warganet. Tak hanya warganet, komika Ernest Prakasa juga ikut berkomentar.
“Mantap. Jangan malu-malu Pak,” tulis Ernest Prakasa lewat akun X @ernestprakasa, Selasa (22/10/2024).yusriyusri
Penulis: Mustami
