Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji masyarakat akan merasakan keuntungan atas pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Lalu apa keuntungannya?
“Kalau ditanyakan, keuntungannya apa yang didapatkan masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur? Karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara,” kata Jokowi dalam sidang perdana kabinet di IKN, Senin (12/8/2024).
Menurut dia, salah satu alasan pemindahan Ibu Kota adalah pemerataan. Dia mengungkap, 58 persen GDP ekonomi RI ada di Pulau Jawa.
“Sehingga kita ingin memeratakan untuk luar Jawa untuk mendapatkan perputaran ekonominya,” ujar Jokowi.
Kemudian soal populasi di Pulau Jawa yang sudah membludak. “Populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56 persen populasi itu ada di Pulau Jawa, yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan Ibu Kota dan utamanya memang beban di Ibu Kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali,” lanjut dia.
Dia menegaskan, kepindahan Ibu Kota ke IKN bukan sekadar pemindahan fisik. Tapi penting juga memindahkan pola pikir atau mindset pemerintah dan masyarakat. Misal saja soal transportasi. Ketika di Pulau Jawa, mobilitas sebagian besar masyarakat dilakukan menggunakan kendaraan pribadi dan tak ramah lingkungan. Hal ini akan berbeda 180 derajat ketika sudah pindah ke IKN.
“Pindah mindset kita. Pindah pola kerja kita bisa bekerja dari mana saja. Juga pindah mobilitasnya. Karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara, semua pakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun bangunan di sini semua diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya yang diprioritaskan untuk yang jalan kaki dan naik sepeda,” tutur Jokowi.
Perubahan pola pikir ini juga akan terjadi dalam bidang ekonomi. Ekonomi yang akan dikembangkan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dll.
Menurut dia, IKN adalah sebuah kanvas untuk mengukir masa depan Indonesia. Tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kotanya mulai dari nol.
Investasi yang Masuk Sudah Rp 56,2 Triliun
Jokowi menuturkan, sudah ada Rp 56,2 triliun investasi yang masuk untuk pembangunan IKN. Dana non-APBN ini telah digunakan untuk membangun 55 fasilitas.
“Per hari ini perlu juga saya sampaikan sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreakring, pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3,” kata Jokowi.
