Sejak Airlangga Hartarto menyatakan mundur mendadak dari kursi Ketua Umum Golkar, Minggu (11/8/2024), beragam spekulasi liar muncul terkait langkah dan gerak partai berlambang beringin ini ke depannya. Salah satunya adalah ‘karpet merah’ untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi duduk di bawah beringin usai mengakhiri jabatannya.
Satu paket isu tentang roda organisasi Golkar setelah Airlangga lengser terjawab; Agus Gumiwang yang akan ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum Golkar dan mengatar Golkar ke Rapimnas dan Munas, serta calon tunggal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya, serta memberikan tiket khusus untuk Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka duduk di kursi Dewan Pembina Golkar.
Satu per satu isu tersebut terjawab. Dalam Pleno singkat Golkar yang digelar dua hari sejak pernyataan Airlangga mundur, Selasa (13/8/2024), Agus Gumiwang terpilih menjadi Plt Ketua Umum Golkar.
Selanjutnya, isu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang akan duduk di puncak beringin perlahan terjawab. Buktinya, pendaftaran bakal calon Ketua Umum Golkar hanya ada calon tunggal, yaitu Bahlil. Sebelumnya, Ridwan Hisjam ikut mendaftar, namun hasil proses verifikasi menemukan dia tidak memenuhi syarat berlaga, yaitu syarat persentase dukungan.
“Steering Committee melalui komite pemilihan telah menemukan satu orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama saudara Bahlil Lahadalia,” kata Adies Kadir, di kantor DPP Partai Golkar, Senin (19/8/2024).
Jumlah dukungan yang menjadi salah satu syarat telah dikantongi Bahlil sebanyak 469 dari 558 suara. Artinya Bahlil telah mengantongi 83 persen suara dari DPD I dan DPD II. Dengan demikian Bahlil mengantongi lebih dari 30 persen dukungan yang disyaratkan
Dukungan yang besar serta posisi calon tunggal, menjadikan Bahlil hampir dipastikan akan terpilih aklamasi. Tidak ada suasana konflik dalam suksesi kepemimpinan Golkar kali ini, tidak seperti gambaran perebutan kursi ketua umum di periode-periode sebelumnya yang sarat dengan konflik internal.
Isu selanjutnya yang juga mendekati jawaban adalah, upaya menarik Jokowi berada di bawah naungan beringin. Kemarin, dalam Rapat Pimpinan Golkar yang merupakan rangkaian Munas XI, ada upaya membuka celah tersebut melalui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait siapa yang pantas menjadi Dewan Pembina.
Aturan sebelumnya mengatur mereka yang ada di kursi Dewan Pembina adalah kader yang mengabdi setidaknya lima tahun dan/atau pernah aktif di pengurusan Golkar. Sehingga, ini menjadi celah Jokowi dan Gibran yang berasal dari kader non-Golkar, yaitu PDIP.
Perlu diingat, posisi Ketua Dewan Pembina ini pernah diduduki Soeharto selama berkuasa di era Orde Baru. Kewenangan Ketua Dewan Pembina cukup besar dalam menentukan kebijakan dan arah gerak Partai. Singkatnya, jabatan ini lebih kuat dari Ketua Umum yang kala itu sekedar sebagai operator.
Menurut Adies, setiap Munas yang digelar memiliki potens-potensi untuk mengubah AD/ART Munas XI, tapi tidak terlalu signifikan.
“Biasanya juga di AD/ART adalah sedikit-sedikit perubahan, tergantung Munasnya. Nanti kita lihat dinamika di Munasnya,” kata Adies, Senin (19/8/2024).
Dalam draft perubahan AD/ART, panitia pengarah mengusulkan adanya penghapusan kewenangan Munas yang semula 11 menjadi enam poin. Kewenangan yang dihapus itu adalah menetapkan ketua dewan pembina, dewan penasihat, dewan kehormatan, dewan pakar, dewan etik, dan mahkamah partai. Di dalam draft tersebut juga tercantum bahwa kewenangan yang dihapus itu digantikan dengan menetapkan keputusan-keputusan lain.
Mekanisme penetapan ketua dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pakar, dewan penasihat, dan mahkamah partai, adalah mandatori formatur yang berjumlah lima orang. Ketua formatur diisi oleh Ketua Umum Terpilih Golkar dibantu empat orang anggota.
Akankah usulan perubahan AD/ART Golkar ini berubah dan membuka jalan Jokowi berada di bawah naungan beringin setelah massa jabatan presiden selesai?
