Rapat pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, dengan agenda pembahasan dan penetapan calon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta yang diadakan pada 13 September 2024 memperlihatkan Pertarungan dua kekuatan besar, PDI Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
PDIP tetap solid mendukung Heru Budi Hartono melanjutkan tugasnya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan KIM Plus yang terdiri dari mayoritas partai; Gerindra, PKS, Golkar, PAN, PKB, PPP, Demokrat-Perindo, PSI, dan NasDem mengusulkan nama baru, yakni Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Anggota Fraksi PDIP Rio Dwi Sambodo menjelaskan alasan PDIP mendukung Heru Budi. “Kami dari Fraksi PDIP mendukung Bapak Heru Budi Hartono, Sekda DKI Joko Agus Setyono, dan Bapak Marullah Matali,” kata Rio Dwi Sambodo (12/9/2024).
PDIP berargumen bahwa Heru Budi memiliki kapasitas untuk melanjutkan program-program yang sudah ada di Jakarta.
“Kami melihatnya objektif, berkaitan dengan kebutuhan Pj Gubernur yang berikutnya. Kami juga memiliki obsesi untuk berkelanjutan,” tambah Rio.
Namun, fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIM Plus menginginkan pergantian figur demi perubahan di Jakarta.
KIM Plus Kompak di Belakang Teguh Setyabudi
KIM Plus secara kompak mengusung Teguh Setyabudi sebagai calon kuat Pj Gubernur DKI Jakarta. Koalisi ini menilai sosok Teguh, dengan pengalamannya sebagai Dirjen Dukcapil, mampu memperbaiki komunikasi antara Pemprov DKI dan Kemendagri, yang dinilai kurang optimal di bawah kepemimpinan Heru Budi.
Ada sebanyak delapan fraksi yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, PSI, dan NasDem.
Nama kedua yang paling banyak diusulkan dari fraksi tersebut ialah Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik yang diusulkan oleh PKS, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, PAN, Demokrat-Perindo, dan PSI.
Fraksi PKS, yang sebelumnya mendukung Heru Budi, menarik dukungannya. Ismail, anggota DPRD dari PKS, menjelaskan alasan perubahan sikap mereka.
“Keputusan ini bukan menegaskan bahwa Pak Heru tidak berprestasi. Kami merasa komunikasi Pemprov DKI dengan Kemendagri belum optimal selama dua tahun ini,” kata Ismail.
Ia menambahkan bahwa PKS sekarang menginginkan calon yang lebih dekat dengan Kemendagri untuk memperbaiki hubungan tersebut.
Dilema PDIP dan Peluang Heru Budi Kembali
Meskipun kalah dalam perolehan suara di DPRD, PDIP tetap optimis bahwa Heru Budi masih memiliki peluang untuk melanjutkan jabatannya.
“Kami ingin agar program-program yang sudah berjalan tetap berlanjut, dan Bapak Heru adalah sosok yang tepat untuk melakukannya,” ujar Rio Dwi Sambodo (12/9/2024).
Namun, Fraksi Demokrat dan PSI memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai Heru Budi lebih dibutuhkan sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), terutama dalam masa transisi pemerintahan pada 2024.
“Pak Pj Heru lebih dibutuhkan di Kasetpres, apalagi di masa transisi pemerintahan seperti saat ini,” kata Mujiono, anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat.
Anggota Fraksi PSI William A Sarana juga menyuarakan hal yang sama. “Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Heru Budi, yang telah bekerja dengan sangat baik. Namun, kami melihat Pak Heru dalam posisi terbaik sebagai Kasetpres,” ujar William (13/9/2024).
Pertarungan antara PDIP dan KIM Plus dalam menentukan siapa yang akan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta memperlihatkan perbedaan pendekatan dan strategi politik. PDIP mendukung kesinambungan kepemimpinan Heru Budi, sementara KIM Plus mengusung Teguh Setyabudi sebagai kandidat baru yang diharapkan mampu membawa perubahan.
Meskipun usulan DPRD didominasi oleh nama-nama dari KIM Plus, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Kemendagri.
Penulis: Purba Handayaningrat
