Langkah mengejutkan dilakukan Rizieq Shihab, mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), yang mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan ini, dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, dilayangkan pada tanggal 30 September 2024 oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK).
Rizieq, melalui kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, menuduh Jokowi terlibat dalam serangkaian kebohongan sejak awal karir politiknya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Tuduhan ini berlanjut hingga pencalonan Jokowi sebagai presiden pada pemilihan umum 2019 dan 2024. Aziz mengklaim bahwa Jokowi telah menggunakan kebohongan sebagai alat untuk membangun citra positif, sekaligus menutupi berbagai kegagalan di bawah kepemimpinannya.
“Kebohongan ini tidak hanya berfungsi untuk mempercantik citra diri, tetapi juga mengaburkan realitas yang seharusnya diketahui oleh masyarakat,” kata Aziz.
Ia menekankan bahwa tindakan ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan dampak negatif bagi sejarah bangsa Indonesia yang seharusnya mengedepankan kejujuran.
Permintaan Ganti Rugi dan Tindakan Hukum
Dalam gugatannya, TAMAK meminta majelis hakim untuk menghukum Jokowi dengan membayar ganti rugi terkait utang luar negeri Indonesia selama dekade terakhir.
Jumlahnya fantastis, mencapai Rp5.246 triliun.
Uang ganti rugi ini diusulkan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Selain itu, mereka juga meminta agar semua hak keuangan Jokowi sebagai mantan presiden, termasuk pembiayaan rumah dan pensiun, ditahan sebagai bagian dari konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dianggap merugikan negara.
“Meski jumlah ganti rugi ini tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara, kami ingin memberikan sinyal tegas kepada para pemimpin di masa mendatang agar selalu mengedepankan kejujuran,” ujar Aziz.
Tanggapan Santai Istana
Menanggapi gugatan ini, Dini Purwono, Staf Khusus Presiden bidang Hukum, mengungkapkan penghargaan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Rizieq dan timnya. Namun, dia juga mengingatkan agar tindakan hukum ini tidak disalahgunakan untuk tujuan provokatif atau sensasional.
“Setiap orang yang mengajukan klaim harus dapat membuktikannya. Prinsip hukum ini harus dipatuhi dan tidak digunakan secara sembarangan,” tegas Dini dalam konferensi pers yang diadakan pada 1 Oktober 2024.
Ia menambahkan bahwa pihak Istana tidak akan berkomentar lebih lanjut mengenai gugatan ini, menunggu informasi lebih lanjut mengenai status gugatan, apakah ditujukan kepada Jokowi sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai presiden.
“Selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, masyarakat lah yang seharusnya memberikan penilaian terhadap kinerja dan pengabdian beliau,” tutup Dini.
Patut ditunggu bagaimana proses hukum ini akan berkembang dan dampaknya terhadap reputasi Jokowi. Langkah Rizieq ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menantang norma-norma politik yang telah ada dan mengingatkan semua pihak akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Dalam konteks yang lebih luas, gugatan ini dapat memicu refleksi tentang nilai-nilai yang harus dipegang oleh setiap pemimpin di Indonesia ke depan.
Penulis: Purba Handayaningrat
