Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menyatakan partai yang dipimpin Surya Paloh telah memutuskan tidak masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hermawi mengatakan, partainya memilih memberi masukan dan pemikiran di luar kabinet.
“Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet,” kata Hermawi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Hermawi mengungkap alasan NasDem tidak masuk kabinet Prabowo-Gibran karena bagi partainya memberi masukan dan pemikiran kepada pemerintahan berikutnya jauh lebih penting dari sekadar gabung di kabinet.
“Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk,” ujar Hermawi.
Menurut Hermawi, tidak masuknya NasDem ke kabinet bukan berarti tidak ditawarkan oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Malah, Prabowo sendiri yang bertanya langsung ke NasDem soal calon menteri dari partai Surya Paloh.
“Bukan menolak dan diminta, pak Prabowo pernah bilang ‘NasDem kok belum kasih masuk nama’, kita diam saja. Jadi, bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap NasDem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet,” kata Hermawi.
Kendati tidak masuk ke jajaran menteri, Hermawi menegaskan NasDem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran. NasDem juga akan turut menyukseskan berbagai kebijakan untuk pemerintahan ke depan.
Hormati Partai Lain yang Mendukung Prabowo-Gibran Sejak Awal
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh sempat menyinggung soal dukungan partai lain yang jauh lebih awal berada di barisan Prabowo-Gibran ketimbang partainya. Paloh pun menghormati jika partai-partai yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) mendapatkan prioritas dalam jatah kursi kabinet.
“Jujur saya mengutarakan kepada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet,” kata Surya Paloh di Nasdem Tower pada Kamis (19/9/2024).
“Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini ada proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan,” lanjutnya.
Paloh mengatakan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih. Partainya yang baru menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ikut campur tangan menentukan komposisi kabinet.
“Apa pun kebijakan komposisi nomenklatur di dalam pemerintahan baru, kabinet baru itu tentu kita semuanya sepakat, itu adalah hak prerogatif presiden, dan dalam hal ini kita memahami,” pungkas Paloh.
Beda dengan Partai Lain yang Rebutan Kursi Menteri
Keputusan NasDem tidak masuk kabinet Prabowo-Gibran tentu saja berbanding terbalik dengan beberapa partai yang ingin mendapatkan jatah kursi. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya tidak mendukung Prabowo-Gibran kini mulai menyiapkan calonnya.
Hal tersebut terungkap dari pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tentang pertemuan para petinggi PKS dengan Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.
Dasco mengatakan, pertemuan tersebut membahas kriteria-kriteria untuk calon menteri di kabinet pemerintahan berikutnya. Namun, saat itu belum ada nama-nama calon menteri yang diajukan dari PKS.
“Jadi yang tadi itu belum ada nama (calon menteri dari PKS) yang dimasukkan,” kata Dasco usai menghadiri pertemuan antara Prabowo dan petinggi PKS.
Pelaksana Harian Presiden PKS, Ahmad Heryawan mengaku partainya telah menyiapkan daftar nama kader PKS untuk masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto.
“Ya pasti menyiapkan, sudah siap. Pokoknya, siapa orangnya tunggu pengumuman dari presiden,” kata pria yang akrab disapa Aher itu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (12/10/2024).
Aher tidak merinci nama dan jumlah kader PKS yang dicalonkan menteri. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa calon menteri dari PKS memiliki kesepahaman dengan Prabowo.
“Menteri itu hak prerogatif presiden. Dialog sudah, bertemu sudah, ngobrol panjang tentang geopolitik sudah, tentang Indonesia sudah, geostrategi sudah, segala macam sudah kita obrolkan,” tutur Aher.
“Mintanya? Pasti inginnya seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden,” sambung mantan Gubernur Jawa Barat itu.
Penulis: Mustami
